Total Tayangan Laman

Jumat, 17 Februari 2012

SDM


BAB 1
U M U M


Pemerintah telah mencanangkan bahwa Indonesia ke depan haruslah Indonesia yang berkembang berdasarkan jiwa, semangat, nilai, dan konsensus dasar berdirinya negara Republik Indonesia. Indonesia ke depan haruslah Indonesia yang tahan terhadap resesi, krisis, dan berbagai goncangan perubahan. Indonesia ke depan haruslah Indonesia yang siap menghadapi perubahan serta yakin akan keharusan pergaulan internasional. Untuk itu, telah ditetapkan tiga agenda pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang lebih aman, damai, lebih adil, demokratis, dan lebih sejahtera. Ketiga agenda pembangunan tersebut pada dasarnya merupakan tiga pilar pembangunan yang saling memperkuat bangunan masyarakat adil, aman, makmur, dan sejahtera.
Upaya untuk mewujudkan ketiga agenda tersebut telah dituangkan secara sistematis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahunnya. Namun, pada saat RPJMN ini masih disusun, Kabinet Indonesia Bersatu telah sejak awal memulai langkah-langkah yang diperlukan melalui pelaksanaan Agenda 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu.
Dalam kaitan itu laporan pelaksanaan pembangunan ini mencakup masa 10 bulan pelaksanaan pembangunan nasional dengan mengacu kepada RPJMN termasuk pelaksanaan Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu. Dalam uraian berikut akan disampaikan hasil-hasil yang telah dicapai dan rencana ke depan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi.

I.       Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman dan damai dilakukan upaya meningkatkan rasa aman dan damai melalui peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat, pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur, peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas. Selanjutnya, untuk memantapkan NKRI berdasarkan Pancasila dilakukan pencegahan dan penanggulangan separatisme, pencegahan dan penanggulangan terorisme, dan peningkatan kemampuan pertahanan negara. Dalam era globalisasi peranan Indonesia dalam percaturan internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional harus terus diperkuat dengan memantapkan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama internasional melalui peningkatan kualitas diplomasi Indonesia, komitmen terhadap integrasi regional, khususnya di ASEAN serta melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pemantapan perdamaian dunia.

A.     Permasalahan yang Dihadapi
Kondisi keamanan sepanjang tahun 2004 telah menunjukkan perkembangan ke arah yang kondusif dalam mendukung terlaksananya kegiatan pembangunan. Pelaksanaan Pemilu legislatif tahun 2004 dan Pemilu yang untuk pertama kali memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden secara umum telah berlangsung aman dan damai. Namun, perkembangan selama 10 bulan terakhir menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban di Indonesia masih rawan terhadap berbagai gejolak.
Peristiwa pertikaian dan konflik antargolongan dan kelompok masih mewarnai perpolitikan Tanah Air. Hingga menjelang akhir tahun 2004, meskipun telah dapat dikurangi, peristiwa pertikaian dan konflik antargolongan dan kelompok masih mewarnai perpolitikan Tanah Air. Ini merupakan pertanda rendahnya saling percaya dan tiadanya harmoni di dalam masyarakat. Beberapa konflik sosial yang berdimensi kekerasan politik dan menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit telah terjadi di beberapa daerah, di antaranya Mamasa pada bulan Oktober 2004, di Poso pada akhir tahun 2004, dan beberapa kali pada tahun 2005.
Upaya-upaya menghentikan konflik telah dilakukan sejak konflik di Poso dimulai pada tahun 1998. Namun, situasi konflik hanya dapat dihentikan sementara waktu karena kemudian muncul lagi konflik susulan dengan eskalasi konflik yang makin meningkat dan lebih meluas. Pertemuan Malino tahun 2001 serta operasi pemulihan keamanan Sintuwo Maroso merupakan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi dan menuntaskan persoalan konflik di Poso. Munculnya kembali konflik tersebut pada tahun 2004/2005 mencerminkan bahwa pemicu konflik tampaknya belum sepenuhnya dapat dikendalikan.
Sementara itu, konflik Maluku dan Maluku Utara berbasis isu agama sudah berhasil diredam. Kehidupan masyarakat telah berangsur-angsur normal dan telah beraktivitas dan bekerja di lokasi-lokasi yang kebanyakan penduduknya berbeda keyakinan agamanya. Bahkan, warga antarkomunitas agama yang berbeda telah berbaur dan berinteraksi satu sama lain. Namun, masyarakat Maluku dan Maluku Utara masih menyimpan trauma akibat konflik yang berkepanjangan sehingga sangat rentan terhadap upaya provokasi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan tertentu.
Dalam hal pencegahan dan penanggulangan gerakan separatisme, terutama di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua, selama beberapa tahun terakhir telah dilakukan upaya intensif dan telah menguras sumber daya nasional secara signifikan.

Kasus separatisme di NAD merupakan isu lama yang sampai saat ini masih terus diupayakan penyelesaiannya. Tidak sedikit korban jiwa yang jatuh serta tak terhitung kerugian materi yang ditimbulkannya, baik bagi pihak masyarakat, TNI, maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik juga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat serta menyebabkan pembangunan di NAD tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi yang lain di Indonesia.

Pada masa reformasi, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat telah melaksanakan berbagai langkah penyelesaiannya. Penetapan status otonomi khusus terhadap Provinsi NAD melalui UU No. 21 Tahun 2001, tidak menghentikan perlawanan oleh pihak GAM sehingga terus dilakukan upaya penanganan khusus. Melalui penetapan NAD sebagai daerah dengan status darurat militer pada tahun 2003, secara bertahap keamanan berhasil dipulihkan, hingga akhirnya wilayah NAD ditetapkan sebagai daerah dengan status darurat sipil pada tanggal 18 Mei 2004. Dalam kaitan itu, Polri telah menggelar operasi penegakan hukum yang merupakan bagian dari lima program operasi terpadu. Meskipun telah memasuki tahapan penyelesaian dengan diberlakukannya tertib sipil, masalah separatisme NAD tetap membutuhkan penanganan yang tegas sekaligus hati-hati untuk menjamin integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bersamaan dengan itu, kasus separatisme di Papua secara simultan terus diupayakan penyelesaiannya secara komprehensif. Namun, sepanjang periode akhir tahun 2004, telah terjadi berbagai aksi kekerasan yang melibatkan kelompok-kelompok bersenjata tersebut. Misalnya, pada tanggal 14 Oktober 2004, terjadi penembakan terhadap enam warga sipil di Desa Goradi, Tinggi Nambut, Distrik Illu Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pada tanggal 12 Oktober 2004, sekelompok sipil bersenjata pimpinan Goliat Tabuni menembak mati enam sopir truk.

Di samping persoalan OPM, persoalan signifikan lainnya yang terjadi di Papua adalah pertikaian antarsuku, dan cara penyelesaiannya tidak mudah karena melibatkan ketentuan hukum adat setempat, dan penolakan terhadap penerapan hukum formal bagi kasus-kasus demikian. Selain rumit dan lama, perdamaian lewat hukum adat setempat juga berbiaya besar yang biasanya dibebankan kepada pihak pemda. Potensi konflik lainnya yang terjadi di Papua adalah berkaitan dengan masalah setuju dan tidak setuju pemekaran wilayah dengan adanya pemberlakuan UU No. 45 Tahun 1999, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 telah diputuskan pemekaran Irian Jaya menjadi tiga provinsi, yaitu Papua, Irian Jaya Barat, dan Irian Jaya Tengah. Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat sudah terbentuk, tetapi masih menyisakan persoalan dengan terjadinya setuju dan tidak setuju di masyarakat atas penerapan UU tersebut. Potensi konflik juga dapat dicermati dari pecahnya konflik horizontal Timika pada tanggal 23 Agustus 2003, menyusul Deklarasi Irian Jaya Tengah.   
Selanjutnya, ancaman teror bom masih terus menghantui masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat di berbagai belahan dunia. Terjadinya aksi-aksi terorisme di negara-negara yang relatif maju dan kuat akhir-akhir ini dari segi pertahanan dan keamanan telah membuktikan bahwa pencegahan dan penanggulangan secara konvensional bukanlah jaminan untuk terciptanya rasa aman terhadap terorisme. Aksi-aksi teror di Indonesia diduga memiliki motif bernuasa politik, SARA atau upaya pengalihan perkara pengadilan, dan ditujukan untuk mengadu domba antarkelompok masyarakat. Selama 10 bulan terakhir masih terjadi serangkaian kejadian penembakan, pembunuhan, peledakan bom, dan penyerangan pos polisi di daerah konflik, seperti wilayah Ambon dan Poso. Ledakan bom terbesar terjadi di Pasar Tentena, Poso pada tahun 2005, telah memakan korban jiwa yang besar. Selanjutnya, belum tertangkapnya otak peledakan Bom di J.W. Marriott dan di depan Kedutaan Australia, menunjukkan bahwa kondisi Indonesia masih tetap rawan terhadap berbagai aksi bom tersebut. Akibatnya, beberapa negara pada tahun 2005 masih memberikan Travel Warning kepada warga negaranya yang akan berkunjung ke Indonesia.
Sementara itu, kejahatan konvensional yang merupakan karakteristik cerminan kondisi perekonomian, intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi. Pada tahun 2005, masih sering ditemukan peristiwa perampokan, baik di wilayah permukiman, sarana angkutan, maupun pusat keramaian, perjudian, dan kejahatan narkoba di berbagai daerah di Indonesia. Angka risiko terkena kejahatan telah meningkat, yaitu dari 77 per 100.000 penduduk menjadi 86 per 100.000 penduduk. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena melibatkan golongan pemuda, baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun perguruan tinggi.
Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang terus meningkat, dari 3.478 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 4.955 orang pada tahun 2000, menjadi 8.401 kasus dengan 11.315 orang pada tahun 2004. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia tersebut telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan, karena jumlah penggunanya mencapai sekitar 3,2 juta orang. Akibat penyalahgunaan narkoba akan lebih parah dikaitkan dengan ancaman ganda berupa penyebaran dan penularan berbagai penyakit infeksi yang mematikan, seperti HIV/AIDS dan Hepatitis.
Dalam kaitannya dengan kejahatan terhadap kekayaan negara, khususnya kekayaan alam, kejahatan pencurian kekayaan nasional dan pencemaran terhadap lingkungan hidup masih marak terjadi. Praktik pencurian ikan (illegal fishing), pencemaran laut, dan pembalakan liar (illegal logging) terus dilakukan oleh penduduk Indonesia bersama-sama dengan pelaku yang berasal dari negara-negara tetangga. Illegal logging merupakan ancaman yang paling serius bagi keberlanjutan fungsi hutan, baik aspek ekonomi, ekologis, maupun sosial. Kerugian hutan Indonesia akibat praktik illegal logging diperkirakan mencapai US$ 5,7 miliar atau sekitar Rp46,74 triliun per tahun, belum termasuk nilai kerugian dari aspek ekologis, seperti musnahnya spesies langka, terganggunya daerah aliran sungai yang berimbas pada kehidupan manusia dan sekitarnya yang berpotensi menimbulkan dampak bencana, seperti tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Upaya untuk mengatasi masalah pencurian kayu ini tidak mudah karena pelakunya memiliki jaringan yang sangat luas. Selama ini, penegakan hukum terhadap upaya pencurian kekayaan alam tersebut masih sangat lemah. Sementara itu, pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, terutama yang berada di wilayah terluar/terdepan, belum optimal sehingga memudahkan terjadinya praktik-praktik ilegal tersebut yang sangat merugikan negara.
Secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan. Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Namun, setelah merebaknya krisis, pembangunan kemampuan pertahanan relatif terabaikan sehingga mengakibatkan turunnya kemampuan pertahanan negara secara keseluruhan. Lamanya penanggulangan gerakan separatisme di NAD dan Papua serta konflik horizontal di Maluku, Maluku Utara, Poso, dan Mamasa dan terjadinya peristiwa Ambalat dengan Malaysia menunjukkan bahwa kemampuan pertahanan Indonesia yang lemah tidak saja rentan terhadap ancaman dari luar, tetapi juga belum mampu meredam gangguan dari dalam.
Akibat anggaran pertahanan yang belum memadai, yaitu 1,1 persen dari Produk Domestik Bruto atau 5,7 persen dari APBN, dan adanya embargo yang dikenakan terhadap berbagai peralatan utama sistem persenjataan TNI oleh negara-negara produsen telah menyebabkan kekuatan pertahanan Indonesia berada dalam kondisi yang lemah. Sebagai pembanding, Singapura mengalokasikan anggaran pertahanan nasionalnya sebesar 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto, Malaysia 4 persen, Thailand 2,8 persen, dan Australia 2,3 persen. Kondisi ini terlihat sangat rawan terhadap berbagai ancaman mengingat luasnya wilayah NKRI, baik wilayah daratan, laut, maupun udara, terlebih lagi apabila timbul permasalahan lain, seperti bencana tsunami, dalam hal itu terlihat keterbatasan TNI dalam rangka memberikan tanggap darurat dalam waktu yang singkat. Kuantitas, kualitas, serta kesiapan operasional alat utama sistem senjata (alutsista) yang ada sangat muskil untuk menjaga integritas da keutuhan wilayah yurisdiksi secara optimal. Kondisi ideal, dalam periode lima tahun ke depan, anggaran pembangunan pertahanan seharusnya mencapai 3–4 persen dari Produk Domestik Bruto, atau sekurang-kurangnya 2 persen dari PDB untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal pembangunan pertahanan. Terlebih lagi jika timbul permasalahan lain yang tidak terduga, seperti bencana alam.
Di samping itu, kebijakan dan strategi pertahanan belum sepenuhnya bersifat komprehensif dan lebih difokuskan pada aspek kekuatan inti pertahanan. Potensi dukungan pertahanan yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan semesta juga belum didayagunakan secara optimal sebagai akibat kebijakan dan strategi pertahanan yang relatif bersifat parsial.
Sementara itu, rendahnya tingkat kesejahteraan prajurit TNI juga merupakan masalah yang sangat serius karena secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi tingkat profesionalisme dan kedisiplinan. Selanjutnya, selama ini sumber pengadaan atau pembelian alutsista TNI sebagian besar berasal dari beberapa negara sehingga rentan terhadap pembatasan atau embargo yang diterapkan oleh negara pemasok. Hal itu menuntut adanya suatu industri pertahanan yang mampu menyediakan alutsista TNI, yang persiapannya perlu dimulai dari sekarang.
Erat kaitannya dengan upaya menciptakan rasa aman dan damai adalah pembangunan bidang kebudayaan yang dimaksudkan untuk memperkuat jati diri bangsa, memantapkan budaya nasional, menciptakan harmoni antarunit sosial, serta meningkatkan apresiasi dan kualitas pengelolaan kekayaan budaya. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak akhir 1997 yang selanjutnya, melahirkan krisis ekonomi dan politik telah mendorong lahirnya era baru, era reformasi/era perubahan. Perubahan yang sangat cepat tidak diimbangi oleh kesiapan budaya bangsa sehingga krisis tersebut tidak dapat diatasi dengan cepat. Krisis tersebut terjadi bersamaan dengan menguatnya orientasi kelompok, etnik, dan agama yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Pada tahun 2004/2005 gejala polarisasi/ fragmentasi tersebut masih mewarnai masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya.
Dari sisi eksternal, arus globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas negara, terutama dalam konteks sosial budaya sehingga tidak ada budaya yang steril dari pengaruh budaya global. Hal yang memprihatinkan adalah masyarakat memiliki kecenderungan lebih cepat mengadopsi budaya global yang negatif jika dibandingkan dengan budaya global yang positif dan produktif. Demikian pula nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahtamahan, dan rasa cinta Tanah Air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia semakin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme. Berbagai tayangan di media TV dan media cetak akhir-akhir ini menunjukkan lemahnya sikap dan daya kritis masyarakat, dan kurangnya kemampuan menyeleksi nilai dan budaya global sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai nasional yang positif dan lunturnya identitas nasional. Di sisi lain, dalam era otonomi daerah, pengelolaan kekayaan budaya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Kurangnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen pemerintah daerah di dalam pengelolaan kekayaan budaya berdampak pada semakin menurunnya kualitas pengelolaan kekayaan budaya daerah.
B.      Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai
Untuk mengatasi dan mencegah permasalahan konflik sosial, selama 10 bulan terakhir telah dilakukan hal-hal sebagai berikut. Penyelesaian persoalan Mamasa terus dilakukan dengan berbagai upaya dialog tidak hanya di antara para elit politik, tetapi juga kelompok masyarakat yang bertikai. Hal lain yang dilakukan adalah melaksanakan counter manipulasi informasi untuk menghilangkan rasa saling curiga sekaligus meluruskan berbagai persoalan yang ada.
Dalam rangka memantapkan situasi yang sudah relatif aman dan damai di Maluku dan Maluku Utara terus dilanjutkan dialog yang melibatkan seluruh pemilik kepentingan (stakeholders). Beberapa peristiwa kejahatan, termasuk penyerangan pos polisi telah berhasil diungkap sehingga saat ini sudah tercipta kondisi yang lebih kondusif. Di samping itu, tingkat kewaspadaan serta kesadaran masyarakat yang telah cukup tinggi dalam peristiwa-persitiwa di wilayah ini sangat membantu dalam memantapkan kondisi keamanan yang ada, dan masyarakat tidak terpancing untuk terlibat kembali dalam konflik.
Sementara itu, untuk mewujudkan dan mempertahankan situasi aman dan damai di Poso secara terus-menerus dilakukan upaya untuk membangkitkan semangat Sintuwu Maroso atau “Bersatu Kita Kuat”. Upaya lainnya adalah dengan melibatkan masyarakat dalam melakukan rekonsiliasi dan pengamanan lingkungan desa dan kelurahan sehingga dapat terwujud dan tercipta rasa saling percaya di antara komunitas yang bertikai.
Guna mengatasi permasalahan separatisme ditempuh kebijakan, antara lain penindakan secara tegas separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil, perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi, dan pemerataan pembangunan antardaerah, peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi, serta deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme, penguatan kelembagaan pemerintah daerah di bidang pelayanan publik, dan penguatan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat.
Proses perdamaian di Aceh selama 10 bulan terakhir telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Penerapan otonomi khusus di Provinsi NAD telah lebih ditingkatkan. Selanjutnya, dalam upaya menyelesaikan persoalan konflik Aceh terutama dengan pihak GAM, pemerintah terus melakukan upaya dialog damai dengan pihak GAM untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, seperti isu otonomi khusus, amnesti, politik, dan ekonomi. Di samping itu, terjadinya musibah tsunami 26 Desember 2004 telah mampu memupuk solidaritas dan kepedulian sosial oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, kondisi ini merupakan landasan awal yang baik dan secara signifikan dapat mengangkat citra positif pemerintah di mata masyarakat Aceh. Demikian juga, solidaritas internasional yang dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan bersedia dikoordinasikan oleh Pemerintah Indonesia dan tidak mengaitkan bantuannya dengan tujuan-tujuan politik tertentu, secara signifikan dapat mengangkat citra positif pemerintah di mata masyarakat Aceh.
Musibah tsunami juga telah berpengaruh pada menurunnya perlawanan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sehingga pemerintah dapat berkonsentrasi secara lebih baik dalam pembangunan kembali wilayah Aceh. Bersedianya tokoh separatis GAM di luar negeri untuk berdialog dengan Pemerintah secara informal melalui mediasi LSM internasional Crisis Management Initiative di Helsinki, Finlandia merupakan kemajuan yang positif. Oleh karena itu, pendekatan persuasif secara simultan terus dilakukan untuk mencapai penyelesaian konflik dan perdamaian yang bermartabat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasar Undang-Undang Dasar kita. Dalam upaya tersebut juga termasuk dipertimbangkannya anggota GAM yang mau kembali ke pangkuan ibu pertiwi untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, atau walikota dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dengan demikian, diharapkan dalam tahun 2005 ini masalah separatisme Aceh akan selesai secara tuntas sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami dapat berjalan dengan lancar.
Sementara itu, kasus separatisme di Papua secara simultan terus diupayakan penyelesaiannya secara komprehensif dan menunjukkan semakin menurunnya intensitas perlawanan gerakan bersenjata. Namun, kondisi sosial masyarakat dan masih kuatnya dukungan sebagian kelompok masyarakat terhadap perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) perlu diwaspadai dengan baik. Dalam percepatan penyelesaian kasus Papua, langkah utama yang dilakukan pemerintah adalah menetapkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua pada tanggal 23 Desember 2004. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai untuk tetap memberlakukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten/Kota sesuai dengan UU No. 45 Tahun 1999 merupakan langkah politik yang dapat membantu penyelesaian persoalan Papua tersebut. Hal lain yang dilakukan adalah dengan melakukan multi-track diplomacy untuk memperoleh dukungan internasional terhadap integritas Papua di dalam wilayah NKRI.
Untuk mempercepat penanganan masalah terorisme ditempuh kebijakan, antara lain penyediaan payung hukum penanggulangan terorisme, upaya investigasi atas peledakan bom, baik motif, pelaku, maupun jaringan secara tuntas, pengamanan masyarakat pada umumnya, baik dalam bentuk kewaspadaan masyarakat, revitalisasi aktivitas keamanan swakarsa, maupun upaya prevensi, peningkatan pengamanan pada pusat-pusat kegiatan masyarakat, objek vital, proyek vital, dan transportasi massal yang dilakukan Polri dan TNI, dan peningkatan kerja sama internasional dalam rangka pengungkapan jaringan terorisme internasional. Di samping itu, dilakukan peningkatan kerja sama koordinasi dalam bidang intelijen dan penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas urusan antiterorisme dan revitalisasi Badan Koordinasi Intelijen Daerah (Bakorinda), dan Pembentukan Detasemen Khusus Antiteror (Densus 88) di Polri. Dalam kerangka pencegahan, terus dilakukan upaya peningkatan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka, tajam, dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat ditimbulkan oleh aksi terorisme.
Secara umum, penanganan dan pencegahan aksi terorisme dapat berjalan meskipun belum dapat memenuhi harapan. Berbagai aksi terorisme yang berskala lokal seperti bom Tentena dalam waktu singkat telah dapat diidentifikasi dan ditangkap para pelaku. Upaya pencegahan dan penindakan tersebut yang dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat telah menimbulkan rasa aman di masyarakat. Demikian juga, terhadap penegakkan hukum pelaku aksi terorisme yang berskala internasional, seperti bom Bali, bom J.W. Marriott, atau bom Kuningan, telah dilakukan proses hukum dan sebagian telah sampai pada putusan pengadilan. Pelaku utama bom Bali seperti Imam Samudra, Amrozi, dan Muchlas telah divonis mati, semetara yang lain, seperti Ali Imron, Mubarok, Suranto, dan Sawad, divonis seumur hidup.
Upaya pengejaran terhadap pelaku utama aksi terorisme di Indonesia, Dr. Azahari dan Nurdin Muh Top, terus dilakukan. Penangkapan para tersangka bom Bali, bom J.W. Marriott, atau bom Kuningan telah menghasilkan investigasi yang mampu memetakan jejak pelarian dan mempersempit ruang gerak para teroris. Namun, karena mobilitas yang sangat tinggi dan sulitnya mengenali penyamaran yang dilakukan, sampai saat ini aparat keamanan seringkali hanya menemukan bukti-bukti.
Dalam rangka mengantisipasi aksi-aksi terorisme lebih lanjut, baik yang berskala lokal maupun internasional, berbagai upaya preventif terus dilakukan. Untuk menekan dampak aksi terorisme lokal yang menyebabkan munculnya pertentangan SARA, Pemerintah melalui pemerintah daerah dan aparat keamanan secara terus-menerus melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Upaya lainnya adalah sosialisasi pemerintah tentang pencegahan dan penanggulangan terorisme untuk meyakinkan bahwa aksi-aksi terorisme yang selama ini terjadi bukan berasal dari aktivitas SARA; berbagai penyuluhan untuk menangkal aksi terorisme melalui media cetak dan elektronik, simulasi proses evakuasi korban teror bom di gedung-gedung pemerintah dan gedung perkantoran komersial, atau pemberian insentif dalam bentuk material ataupun pelindungan keamanan bagi para saksi atau pelapor tentang keberadaan jaringan dan pelaku terorisme dan peningkatan kewaspadaan akan aksi terorisme juga dilakukan pada objek-objek vital. Upaya-upaya ini secara signifikan mampu menekan aksi terorisme.
Selanjutnya, guna terus memantapkan keamanan dan ketertiban, pada tahun 2005 ditempuh kebijakan, antara lain penguatan koordinasi dan kerja sama di antara kelembagaan pertahanan dan keamanan, peningkatan kapasitas dan kinerja lembaga keamanan, peningkatan kegiatan dan operasi keamanan di laut, peningkatan upaya komprehensif pengurangan pemasokan dan pengurangan permintaan narkoba, peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan, serta pembangunan upaya pemolisian masyarakat (community policing), dan penguatan peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Untuk mengatasi kejahatan terhadap kekayaan negara, khususnya illegal logging, telah digelar operasi hutan lestari dengan jumlah laporan 363 kasus, tersangka 488 orang dan kasus yang telah diselesaikan sebanyak 60 kasus. Di samping itu, Pemerintah juga telah menetapkan pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal sebagai salah satu prioritas pembangunan di bidang kehutanan. Adapun hasil yang telah dicapai adalah Pelatihan Polisi Hutan 130 orang, pelaksanaan Operasi Sandi Wanalaga I di Kalbar yang menghasilkan 25 kasus pelanggaran, Operasi Hutan Lestari II di Papua yang menghasilkan tersangka sebanyak 147 orang, dan Pelaksanaan Operasi Wanabahari, dengan hasil penangkapan KM Caraka Jaya Niaga III-23, KMV Iloeva dan Penangkapan KM berbendera Kroasia.
Untuk mengatasi illegal fishing telah dilakukan penanganan pemalsuan dokumen izin usaha penangkapan ikan melalui pencabutan izin usaha penangkapan kepada 155 kapal eks asing berbendera Indonesia yang melakukan pemalsuan deletion certificate (penghapusan status bendera kapal dari negara asal ke Indonesia) dan pengembangan program Vessel Monitoring System (VMS), dengan pemasangan transmitter dengan sasaran kapal perikanan Indonesia dengan ukuran lebih besar dari 100 gross ton (GT) dan seluruh kapal perikanan asing. Sampai saat ini telah terpasang sebanyak 1.312 buah transmitter dari target sebanyak 1.500 buah.
Dalam hal penanganan narkoba telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum dengan memberantas pengedar dan bandar-bandarnya, mengungkap pabrik-pabrik pembuatan, pemetaan, dan pencarian ladang-ladang ganja. Dalam kaitan itu, hasil yang terbesar adalah pengungkapan pabrik pembuatan ekstasi di Jasinga Bogor dengan kapasitas produksi 525.000 butir per hari, dan penangkapan 9 orang tersangka sindikat internasional heroin di Bali dengan barang bukti sebanyak 15,75 kg. Di samping itu, telah dilakukan pula sosialisasi pencegahan di seluruh strata masyarakat, serta upaya pengobatan dan rehabilitasi melalui pembentukan pusat rehabilitasi, dan peningkatan kerja sama penanggulangan dengan berbagai negara.
Dalam rangka memperkuat kemampuan pertahanan kebijakan yang ditempuh dalam peningkatan kemampuan pertahanan, antara lain revitalisasi di segala bidang, termasuk peningkatan profesionalisme personel dan memantapkan koordinasi antara Dephan dan TNI dan departemen terkait, mencari sumber pengadaan alutsista sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak embargo sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap kesiapan alutsista TNI, yang antara lain dilakukan dengan memberdayakan industri dalam negeri serta mempererat kerja sama di bidang industri pertahanan dengan negara-negara lain, serta meningkatkan kemampuan pertahanan negara, baik pertahanan militer maupun pertahanan nonmiliter, agar tercapai satu kemampuan yang sinergis dan mempunyai daya tangkal terhadap upaya yang merongrong kewibawaan dan keutuhan NKRI.
Dengan berpedoman pada kebijakan tersebut, telah dilaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang menghambat pembangunan dan pengembangan kemampuan pertahanan negara, yaitu antara lain mengupayakan peningkatan anggaran secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara serta mengelolanya dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; menyiapkan payung hukum untuk menyinergikan upaya pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan departemen/instansi terkait agar terwujud satu political will dalam memberdayakan industri strategis dalam negeri; meningkatkan kesiapan alutsista melalui program repowering/retrofit dan pengadaan terbatas melalui sistem satu pintu; meningkatkan kemampuan prajurit melalui diklat dengan sarana prasarana yang memadai dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan secara bertahap; dan mempercepat penyusunan rancangan undang undang terkait.
Upaya untuk mengurangi ketergantungan akibat embargo dilaksanakan upaya pemulihan hubungan melalui jalur diplomasi tanpa mengorbankan kewibawaan dan harga diri bangsa, serta upaya diversifikasi sumber pengadaan alutsista TNI dari negara negara lain yang memenuhi kriteria, persyaratan dan spesifikasi, tetapi tidak menetapkan syarat mengikat.
Dalam kurun waktu 10 bulan terakhir, hasil-hasil penting yang telah berhasil dicapai, antara lain adalah tersusunnya Rencana Strategi Pertahanan 2005–2009, kebijakan umum dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan serta Strategic Defence Review sebagai acuan dalam rangka pembinaan kemampuan dan pembangunan kekuatan pertahanan negara; tercapai pengurangan birokrasi dan semakin tajamnya prioritas pengadaan; tercapainya pengurangan ketergantungan sumber pengadaan alutsista kepada satu atau dua negara saja; penyelenggaraan Indo Defence Expo untuk meningkatkan kemandirian dan dalam rangka pemberdayaan industri strategis dalam negeri; dengan segala keterbatasan yang dimiliki, dalam penanggulangan bencana alam tsunami, TNI telah menunjukkan peran yang sangat proaktif, terutama pada tahap tanggap darurat serta telah disusun dan disosialisasikan Naskah Akademik RUU Komponen Cadangan dan RUU terkait lainnya; dalam rangka penghapusan bisnis TNI, telah dilakukan restrukturisasi bisnis TNI yang dimulai dengan tahapan inventarisasi secara cermat, berhati-hati dan bertanggung jawab, melalui koordinasi dengan departemen dan lembaga pemerintah terkait lainnya, serta Mabes TNI dan angkatan; serta dalam rangka meningkatkan sinergi upaya pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan amanat Pasal 30, UUD 1945, telah disusun naskah akademik Rancangan Undang Undang Pertahanan dan Keamanan Negara.
Selanjutnya, untuk mendorong pengembangan kebudayaan kebijakan pada tahun 2005 diarahkan untuk terus mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya ruang yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan; meningkatkan reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkuat identitas nasional; dan meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan budaya melalui pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya untuk peningkatan kualitas hidup bangsa.
Dalam rangka mewujudkan pengarusutamaan budaya pada berbagai sektor sekaligus meningkatkan sinergi lintas departemen/instansi dalam pengembangan budaya telah dihasilkan Rancangan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan. Dalam rangka pengembangan nilai budaya selama 10 bulan terakhir, antara lain telah dilakukan penerbitan dan sosialisasi pedoman Etika Kehidupan Berbangsa; penganugerahan penghargaan kebudayaan; penulisan Naskah “Sejarah Indonesia Jilid VIII”; dan pengenalan nilai-nilai budaya dalam rangka Nation and Character Building. Dalam pengelolaan keragaman budaya telah dilakukan pelaksanaan kampanye hidup rukun; penyelenggaraan “Lawatan Sejarah: Merajut Simpul-Simpul Perekat Bangsa” baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam upaya pengelolaan kekayaan budaya telah dilakukan penetapan Tana Toraja, Jatiluwih, Pakeran, dan Pura Taman Ayun dalam UNESCO World Heritage List, pengembangan museum nasional dan transkripsi, transliterasi dan alih media naskah kuno. Selanjutnya, telah dilakukan penyelenggaraan Art Summit Indonesia IV, Festival Film Indonesia 2004 serta pentas seni multimedia Megalitikum Kuantum; dan Opera “I La Galigo” di Lincoln Center, New York, Amerika Serikat.

C.     Tindak Lanjut yang Diperlukan
Dalam rangka memelihara situasi yang telah relatif lebih aman dan damai, baik di Mamasa, Poso, Maluku, Maluku Utara, Aceh, dan Papua, langkah tindak lanjut yang dilakukan adalah tetap melanjutkan pembangunan saling percaya antaranggota masyarakat yang mengedepankan aspek pluralisme melalui berbagai dialog dan komunikasi antarkultur yang berbeda. Dialog ini dilakukan pada tingkat elite ataupun masyarakat. Hal ini diperlukan mengingat berbagai konflik yang ada di Indonesia belum dapat diselesaikan secara tuntas karena proses utuh penyelesaian konflik memang memerlukan perubahan paradigma dan pemahaman yang utuh mengenai nilai kebangsaan, serta nilai persatuan dan kesatuan. Proses pemaknaan dan kemudian dapat dijabarkan ke dalam perilaku tidaklah mudah, mengingat persoalan konflik yang terjadi sangatlah kompleks karena tidak hanya menyangkut persoalan politik semata, tetapi juga persoalan ekonomi, sosial, dan budaya.
Seiring dengan telah dicapainya kesepakatan-kesepakatan, langkah rekonsiliasi telah menunjukkan tanda-tanda yang positif. Perkembangan terakhir dari perundingan di Helsinki telah dicapai suatu kesepakatan yang memberikan harapan terselesaikannya kasus separatisme di Aceh secepatnya. Namun, hasil kesepakatan tersebut masih masih perlu diamankan dari segi pelaksanaan dan penciptaan suasana yang mendukung dalam bentuk suasana kepercayaan dan keamanan. Perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat tentang aspek legalitas pelaksanaan perundingan dan substansi kesepakatan perdamaian dapat berpotensi menimbulkan sikap skeptis dan dapat mengancam keberlangsungan proses perdamaian. Proses dan substansi perundingan harus disosialisasikan kepada kelompok separatisme di lapangan sehingga persetujuan yang dilakukan di Helsinki dapat benar-benar terwujud dalam suasana damai di lapangan. Masih terjadinya aktivitas penyergapan, penghadangan, dan kontak senjata antara TNI/Polri dan GAM menyebabkan implementasi kesepakatan masih perlu terus dipantau secara ketat.
Meskipun upaya perundingan dan pelaksanaan hasil kesepakatan di lapangan dipantau oleh lembaga asing, sempitnya waktu dan kurangnya sosialisasi hasil kesepakatan di lapangan akan menambah sulitnya implementasi hasil kesepakatan. Tantangan lain yang dihadapi pada masa mendatang adalah bagaimana menurunkan tingkat perlawanan gerakan separatis bersenjata dan menangkap tokoh kuncinya. Tertangkapnya tokoh-tokoh kunci gerakan separatis bersenjata tersebut diharapkan mampu meredam aktivitas kekerasan. Di samping itu, upaya-upaya pembinaan secara terus-menerus perlu dilakukan agar gerakan separatisme tidak mengkristal sehingga sulit ditangani.
Dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penyelesaian konflik, tindak lanjut yang diperlukan adalah pengembangan SDM Kepolisian, baik jumlah maupun kualitasnya, peningkatan jumlah sarana dan prasarana serta kesejahteraan anggota Polri yang masih belum memadai, pengembangan strategi keamanan melalui peningkatan upaya penanggulangan bahaya premanisme yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan gangguan keamanan, serta pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan senjata api, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pengaturan kekuatan di setiap satuan, dan penciptaan kecepatan tanggapan dan aksi; peningkatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana untuk kasus-kasus yang belum diselesaikan; serta upaya pemantapan keamanan dalam negeri, antara lain melalui peningkatan operasi bersama dengan TNI dan instansi lainnya yang terkait.
Selanjutnya, potensi kejadian aksi terorisme terus mengancam dan tidak dapat diprediksikan secara tepat di waktu-waktu yang akan datang, khususnya untuk aksi terorisme yang bernuansa internasional. Langkah antisipasi di dalam negeri kemungkinan besar hanya akan mampu mendeteksi, tetapi seringkali kesulitan untuk mencegah terjadinya aksi terorisme. Namun, untuk terus meminimalisasi terjadinya aksi terorisme tindak lanjut yang diperlukan ke depan, antara lain adalah membangun kemampuan penangkalan dan penanggulangan terorisme melalui penguatan kapasitas kelembagaan nasional penanganan terorisme, seperti desk terorisme dan Bakorinda; memantapkan operasional penanggulangan terorisme meningkatkan operasi intelijen dan koordinasi jaringan intelijen; mendayagunakan seluruh satuan antiteror yang dimiliki institusi negara, termasuk TNI dan Polri; dan mengupayakan penyelesaian masalah teroris regional melalui kerja sama internasional; dan melanjutkan penangkapan dan pemrosesan secara hukum tokoh-tokoh kunci operasional terorisme.
Dalam rangka meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai serta mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk membangun kekuatan pertahanan, langkah tindak lanjut yang diperlukan adalah terus melakukan penajaman dan sinkronisasi kebijakan dan strategi pertahanan dan keamanan, penguatan koordinasi dan kerja sama di antara kelembagaan pertahanan dan keamanan; mempercepat upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme TNI yang mencakup dimensi alutsista, sistem, materiel, personel serta prasarana dan sarana; semakin meningkatkan penggunaan alutsista produksi dalam negeri dan kemampuan industri dalam negeri dalam penyediaan kebutuhan dan perawatan alutsista; lebih meningkatkan lagi peran aktif masyarakat dan profesionalisme institusi terkait dengan pertahanan negara; mengintensifkan pemasyarakatan dan pendidikan bela negara secara formal dan informal; mempercepat pembentukan kelembagaan Dewan Keamanan Nasional; serta meningkatkan sistem jaminan asuransi prajurit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota TNI.
Sementara itu, dalam pengembangan nilai budaya perlu terus ditingkatkan aktualisasi nilai moral sebagai pewujudan nilai luhur bangsa; revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal yang bernilai luhur dan pelaksanaan transformasi budaya melalui adopsi dan adaptasi nilai-nilai baru yang positif untuk memperkaya dan memperkukuh khazanah budaya bangsa. Dalam pengelolaan keragaman budaya perlu ditempuh pelaksanaan dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis; pengembangan pendidikan multikultural untuk meningkatkan toleransi dalam masyarakat; dan pelestarian dan pengembangan ruang publik untuk memperkuat modal sosial.
Dalam rangka pengelolaan kekayaan budaya perlu ditempuh pengembangan sistem informasi dan pangkalan data (database) bidang kebudayaan; pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya, penyusunan sistem dan mekanisme yang lebih komprehensif tentang kerja sama penelitian dengan pihak asing untuk mencegah berulangnya kasus temuan fosil manusia Flores yang menunjukkan lemahnya sistem dan mekanisme penanganan kerja sama pemerintah dengan peneliti asing; dan melanjutkan upaya transkipsi dan transliterasi naskah-naskah kuno melalui upaya pemetaan dan penetapan skala prioritas.

II.     Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
Untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis dilakukan upaya meningkatkan keadilan dan penegakan hukum melalui pembenahan sistem hukum nasional dan politik hukum, penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, penghormatan, pemenuhan, dan penegakan atas hukum dan HAM; menjamin keadilan gender dan meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan pelindungan anak; melakukan revitalisasi proses desentralisasi dan otda; menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta mewujudkan lembaga demokrasi yang makin kukuh.

A.     Permasalahan yang Dihadapi
Pelaksanaan pembenahan sistem dan politik hukum hingga tahun 2005 masih menghadapi dua permasalahan pokok. Pertama, lemahnya koordinasi dari instansi/lembaga dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam menetapkan prioritas undang-undang. Kedua, kurang kuatnya komitmen dalam Prolegnas yang telah ditetapkan. Lemahnya koordinasi dalam penyusunan Prolegnas, antara lain, ditandai dengan masih kuatnya ego sektoral dari setiap instansi/lembaga yang menganggap usulan RUU yang diajukan merupakan prioritas. Di samping itu, belum jelasnya kriteria prioritas dari suatu RUU menyebabkan penyusunan prioritas menjadi tidak jelas. Sementara itu, kurang kuatnya komitmen dalam pelaksanaan Prolegnas disebabkan oleh kurang dipatuhinya prioritas RUU yang telah ditetapkan dalam Prolegnas.
Sementara itu, persoalan diskriminasi terhadap berbagai bentuk telah merambah ke berbagai bidang kehidupan dan menjadi dianggap biasa sehingga yang timbul ke permukaan adalah suatu hal yang biasa dan wajar dilakukan serta tidak menganggap bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, definisi diskriminasi sangat luas. Dari segi peraturan perundang-undangan, beberapa peraturan perundang-undangan telah disempurnakan dalam rangka mendukung penghapusan diskriminasi, terutama terhadap perempuan, suku etnis, dan kelompok. Namun, yang dilakukan belum dirasakan hasilnya secara optimal karena dalam implementasinya masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami peraturan tersebut. Sebagai contoh, belum semua pos polisi menyediakan tempat pemeriksaan khusus (TPK) bagi korban kekerasan/kejahatan seksual terhadap perempuan.
Sementara itu, masih rendahnya kinerja institusi/lembaga peradilan menyebabkan penegakan hukum di Indonesia hingga akhir 2004 masih dirasakan belum optimal oleh masyakat. Hal ini, disebabkan antara lain, oleh belum adanya fungsi check and balances dalam lembaga peradilan.
Belum adanya penyelesaian terhadap kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat menyebabkan masih belum percayanya masyarakat terhadap pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Demikian pula, dalam rangka penegakan hukum atas sejumlah kasus pelanggaran, dan 2004 belum juga ditindaklanjuti dengan penyidikan. Sampai dengan akhir 2004, baru tiga dari sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang sudah mencapai proses pemeriksaan di pengadilan. Lemahnya kerja sama, koordinasi, dan komitmen dari setiap instansi terkait telah mengakibatkan lambatnya upaya penanganan permasalahan hukum yang ada.
Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan berbagai kelemahan dan penyalahgunaan kewenangan masih terjadi dalam jumlah yang tinggi. Berbagai praktik penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih terus terjadi. Penataan organisasi dan ketatalaksanaan pemerintahan walaupun telah diupayakan, tetapi belum sepenuhnya didasarkan atas analisis jabatan dan kebutuhan organisasi serta beban tugas. Masalah kelembagaan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, masih terlihat tidak efektif dalam membantu pelaksanaan tugas dan tidak efisien dalam penggunaan sumber-sumber dayanya. Di bidang pelayanan publik, harapan masyarakat mengenai terwujudnya pelayanan, yang cepat, tepat, murah, manusiawi dan transparan serta tidak diskriminatif belum terlaksana sebagaimana mestinya. Upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme melalui sistem karier berdasarkan prestasi belum sepenuhnya dapat teratasi.
Untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, selama ini pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi mencakup, antara lain, upaya pemberantasan KKN, perbaikan penerapan otonomi daerah, dan pemantapan netralitas pegawai negeri. Walaupun pelaksanaan reformasi birokrasi sudah ada kemajuan, tetapi masih terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu (1) kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional; (2) sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja; (3) sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat; (4) praktik KKN yang belum sepenuhnya teratasi; (5) pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat; (6) terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja.
Sementara itu, dalam melakukan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah masih menghadapi berbagai permasalahan, yaitu (1) masih banyaknya tumpang tindih berbagai peraturan perundangan, baik di tingkat pusat maupun antara pusat dan daerah, terutama antara UU No. 32 Tahun 2004 dengan undang-undang sektoral; (2) masih lemahnya mekanisme kelembagaan pemerintahan; (3) masih rendahnya kapasitas aparat pemerintah daerah; (4) mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang belum efisien dan efektif; (5) masih banyaknya usulan pemekaran kabupaten baru yang hanya berdasarkan kepentingan politik golongan tertentu; (6) rendahnya kerja sama antarpemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi; (7) terjadinya bencana alam dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2005 yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara yang menyebabkan lumpuhnya pelayanan pemerintah daerah di beberapa daerah terkena bencana; dan (8) protes pendukung pasangan calon kepala daerah terhadap proses dan hasil Pilkada.
Sementara itu, penyelenggaraan politik luar negeri dan kerja sama internasional selalu berorientasikan bagi kepentingan nasional, serta tidak mengorbankan kedaulatan dan harga diri bangsa. Beberapa persoalan dan tantangan yang dihadapi, antara lain, mengemukanya peranan negara adidaya dalam percaturan politik internasional serta menguatnya kecenderungan upaya pembentukan global governance; pasang surutnya peran strategis dan kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara; semakin pesat arus globalisasi, termasuk di bidang perdagangan dan HAM, dan berbagai fenomena lintas batas, seperti terorisme, penyelundupan orang, dan migrasi internasional, baik untuk tujuan ekonomi maupun politik; merebaknya masalah perbatasan wilayah, baik darat maupun laut, dengan negara-negara tetangga (Malaysia, Singapura, PNG, dan Timor Leste); meningkatnya aksi-aksi kekerasan terorisme internasional di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia; dan masih maraknya masalah kejahatan yang berbentuk transnational crime seperti illicit-trade, illicit drug, human trafficking atau people smuggling; dan meningkatnya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, terutama masalah TKI.
Selanjutnya, proses demokratisasi yang telah berjalan pada arah benar sejak reformasi masih menghadapi permasalahan yang dapat menghambat proses konsolidasi demokrasi tersebut selanjutnya. Perkembangan menunjukkan antusiasme berpolitik masyarakat melalui organisasi partai politik cukup tinggi belum didukung oleh budaya politik demokratis. Adanya perpecahan dan keributan dalam beberapa kongres partai politik pada tahun 2005 merupakan indikasi masih lemahnya organisasi partai politik di Indonesia. Selain itu, peran masyarakat madani di dalam menyuarakan suara kepentingan masyarakat masih belum optimal, demikian pula fungsi dan peran lembaga-lembaga demokrasi belum optimal. Selanjutnya, kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah belum berjalan, seperti yang diharapkan yang disebabkan oleh adanya distorsi dan inkonsistensi peraturan perundangan serta masih belum dapat menghilangkan dampak-dampak buruk sentralisasi kekuasaan.

B.      Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai
Untuk membenahi sistem dan politik hukum nasional, pada tahun 2005 disepakati pembentukan hukum yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebanyak 55 rancangan undang-undang (RUU) prioritas. Namun, sampai dengan bulan Juli 2005, baru dua undang-undang yang telah dilahirkan, yaitu RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2005, dan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi undang-undang. Pencapaian ini jauh dari harapan yang ditetapkan dalam rapat paripurna tanggal 1 Februari 2005 tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2005–2009, terlebih lagi kedua undang-undang tersebut bukan merupakan prioritas yang akan diselesaikan pada tahun 2005.
Dalam rangka pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againsts Woman/CEDAW) yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1984 telah diterbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan juga perubahan UU tentang Keimigrasian, UU tentang Kesehatan, dan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta penyusunan RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi.
Sementara itu, upaya peningkatan kinerja lembaga penegakan hukum, termasuk lembaga peradilan terus-menerus dilakukan selama 10 bulan terakhir. Di lingkungan peradilan, sebagai tindak lanjut dari perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, dan dengan Keputusan Presiden Nomor 1/P/2005 telah diangkat tujuh anggota Komisi Yudisial periode 2005–2010. Di samping itu, berdasarkan perintah Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah ditetapkan keanggotaan tujuh anggota Komisi Kejaksaan RI dengan Keputusan Presiden No 116/M Tahun 2005. Dengan dibentuknya Komisi Kejaksaan, diharapkan kinerja lembaga kejaksaan dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dapat lebih ditingkatkan. Komisi itu bertugas mengawasi kinerja aparat kejaksaan di seluruh Indonesia. Demikian pula, di lingkungan Kepolisian berdasarkan perintah UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilakukan penyeleksian anggota Komisi Kepolisian dan tinggal menunggu proses penetapan lebih lanjut.
Untuk mendorong kinerja penegakan hukum, pada tanggal 2 Mei 2005 telah diterbitkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor). Keanggotaan tim ini meliputi unsur Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tujuan dari dibentuknya Tim Tastipikor ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi.
Untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai pelaksanaan Inpres tersebut pada tahun 2005 telah disusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004–2009. Pada dasarnya, kegiatan dalam RAN-PK empat kegiatan pokok, yaitu (1) Pencegahan Terjadinya Tindakan Korupsi; (2) Penindakan terhadap Perkara Korupsi; (3) Pencegahan dan Penindakan Korupsi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Sumatra Utara; serta (4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RAN-PK. Dalam rangka untuk melakukan sosialisasi dari RAN-PK ini telah dilakukan kegiatan konsultasi dan kampanye publik di Padang, Medan, dan Manado. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan informasi pelaksanaan RAN-PK serta merupakan media dalam melakukan dialog dengan instansi pelaksana RAN-PK.
Adanya komitmen yang kuat terhadap upaya pemberantasan korupsi, ditunjukkan pada masa 100 hari pertama presiden terpilih dengan menetapkan vonis seumur hidup untuk kasus korupsi di BNI sebesar Rp1,7 triliun, yang melibatkan Adrian Waworuntu sebagai otak pembobol BNI. Di samping itu, telah pula ditangani oleh Pengadilan Tipikor tiga kasus korupsi, yang menetapkan Nurdin Halid dengan vonis penjara 4 tahun dan denda Rp250 juta, Abdullah Puteh dengan vonis penjara 10 tahun, dan Harun Let Let dengan vonis penjara 8 tahun dan denda Rp500 juta. Penanganan terhadap kasus-kasus korupsi tidak terbatas pada kasus-kasus yang menarik perhatian nasional, tetapi juga kasus-kasus korupsi lain yang terjadi di daerah-daerah. Pada tanggal 9 November 2004 Jaksa Agung telah memanggil seluruh kepala kejaksaan tinggi untuk melaporkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di wilayah kerjanya masing-masing. Dari hasil laporan sementara, sejak Oktober 2004 hingga Mei 2005 telah dilimpahkan sebanyak 233 perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan. Selanjutnya, dalam waktu singkat, Tim Tastipikor ini telah menangani sembilan kasus penting, antara lain kasus pengelolaan biaya jamaah haji dan kasus jamsostek telah mencapai tahap penyidikan, sedangkan tujuh kasus yang lain masih dalam tahap penyelidikan.
Selanjutnya, untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, langkah penting yang dilakukan terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur; dan peningkatan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.
Dalam hal penataan organisasi kementerian negara untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kementerian Negara RI serta Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI mencakup 3 kementerian koordinator, 20 departemen, dan 10 kementerian negara. Dalam semester kedua tahun 2005 semua unit organisasi kementerian negara sudah dapat menjalankan tugas pokok, fungsi, dan peranannya masing-masing. Upaya tersebut didukung dengan penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi.
Selanjutnya, untuk mempercepat terwujudnya pelayanan publik secara cepat, tepat, terjangkau, dan memuaskan telah disusun RUU Pelayanan Publik. Selain itu, selama 10 bulan terakhir terus dilakukan upaya pengembangan sistem pelayanan publik yang berbasis pada kemampuan aplikasi nomor induk tunggal penduduk; penyempurnaan sistem pelayanan publik secara bertahap ke arah pemanfaatan teknologi informatika (e-government) yang optimal, untuk memperkecil adanya peluang praktik KKN; dan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pelayanan.
Selanjutnya, penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN dilakukan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan, pemberian sanksi yang seberat-beratnya pada pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, ekternal, dan pengawasan masyarakat. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi telah disusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi.
Untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur negara telah dilakukan penataan PNS secara menyeluruh mulai dari penataan organisasi dan diikuti penataan pegawai; penyiapan berbagai instrumen dan prasyarat yang diperlukan bagi pelaksanaan penataan, seperti pedoman penataan organisasi dan analisis jabatan; pengadaan pegawai baru sesuai dengan kebutuhan; melakukan pembinaan profesionalisme dan remunerasi PNS; dan menyelenggarakan (1) diklatpim Tingkat I khusus dan reguler, diklatpim II; (2) diklat prajabatan; (3) diklat fungsional widyaiswara. Pada tahun 2005 ini telah mulai dilakukan seleksi secara khusus bagi pegawai honorer dengan tetap memerhatikan prioritas kebutuhan, khususnya untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.
Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis, untuk memperbaiki pelaksanaan otonomi daerah selama 10 bulan terakhir telah dilakukan langkah-langkah yang meliputi (1) penyempurnaan secara terus-menerus struktur, fungsi, dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah; (2) penyempurnaan peraturan pelaksana sebagai turunan UU Nomor 32 tahun 2004; (3) mempersiapkan kebijakan penataan wilayah secara komprehensif, khususnya yang terkait dengan instrumen penggabungan dan pemekaran kabupaten; (4) melakukan pemberdayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah; (5) mendorong kerja sama antardaerah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif; (6) melakukan sosialisasi dan dialog interaktif pimpinan Depdagri dengan daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan Pilkada; (7) melakukan berbagai tindakan rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap daerah-daerah yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan tsunami.
Saat ini pelaksanaan langkah-langkah tersebut di atas telah memberikan beberapa kemajuan dengan tercapainya beberapa kebijakan pemerintah yaitu (1) PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kemudian disempurnakan melalui PP No. 17 Tahun 2005; (2) PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua; dan (3) Perpres No. 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
Peraturan pelaksanaan yang lain yang saat ini masih dalam proses penyusunan adalah (1) RPP tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Sebagai Pengganti PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom; (2) RPP tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (3) RPP sebagai revisi PP No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD; (4) RPP sebagai revisi PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (5) Pembahasan konsep RPP sebagai revisi No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah; (6) RPP tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; (7) RPP tentang Desa sebagai Penyempurnaan PP No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa; (8) RPP tentang Kelurahan sebagai penyempurnaan Kepmendagri No. 65 Tahun 1999 tentang Kelurahan; dan (9) RPP tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan.
Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan dan pemantapan peran politik luar negeri dan kerja sama internasional, antara lain terus dilaksanakan upaya peningkatan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional, khususnya di ASEAN; dan menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan, multilateralisme, saling pengertian dan perdamaian dalam politik dan hubungan internasional.
Berbagai hasil yang dicapai telah meningkatkan peran Indonesia dalam politik luar negeri dan kerja sama internasional. Indonesia telah berperan aktif dalam fora internasional, seperti pada KTT APEC di Chile, KTT Asean di Laos, KTT Tsunami di Jakarta, Konferensi Peninjauan Ulang Traktat Nonproliferasi Nuklir, dan pertemuan-pertemuan bilateral yang bermuara pada terciptanya kesepakatan untuk melakukan upaya lanjut dengan mengevaluasi kembali prospek kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Keberhasilan pengelolaan kebijakan politik luar negeri yang telah dijalankan selama ini telah memberikan banyak peranan menonjol kepada Indonesia.
Pada tanggal 22–23 April 2005 Indonesia telah berhasil menyelenggarakan satu peristiwa penting, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika. Dengan memanfaatkan mementum peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955, kali ini KTT Asia-Afrika 2005 dimaksudkan untuk membangun jembatan baru yang memperteguh kerja sama Asia-Afrika melalui Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika yang dilandasi oleh “Semangat Bandung”. Sebagai langkah awal, 91 kepala negara/pemerintahan dan wakilnya telah menandatangani Declaration on the New Asian-African Strategic Partnership (NAASP). Dengan adanya Declaration on the NAASP terbuka jalan untuk membangun kerja sama antardua benua dalam tiga bidang kemitraan, yaitu solidaritas politik, kerja sama ekonomi dan hubungan sosial budaya agar rakyat dapat hidup secara lebih bermartabat, makmur, damai, bebas dari ketakutan akan kekerasan, penindasan dan ketidakadilan. Isu-isu global, termasuk reformasi lembaga multilateral dan hal-hal lainnya yang menjadi kepentingan bersama negara-negara Asia-Afrika, seperti memerangi kemiskinan, kesetaraan gender, penyakit menular, degradasi lingkungan, utang luar negeri, akses pasar, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama.
Di samping itu, para pemimpin memandang penting untuk melakukan upaya bersama dalam mengurangi dampak bencana alam mengingat kawasan Asia-Afrika rentan terhadap bahaya alam, seperti gempa bumi dan tsunami yang telah menelan korban pada tanggal 26 Desember 2004. Untuk itu, telah disepakati Joint Asian-African Leaders’ Statement on Tsunami, Earthquake and Other Natural Disasters yang pada intinya berisi dukungan terhadap negara-negara terkena bencana gempa bumi dan tsunami, dan meningkatkan kerja sama dalam penanganan dan penanggulangan bencana, serta pendirian mekanisme sistem peringatan dini.
Dalam bidang kerja sama perdagangan multilateral Indonesia merupakan salah satu negara yang menginisiasikan lahirnya July Package 2004, yang merupakan kerangka perjanjian WTO pertama Pasca-Doha yang berhasil memuat program kerja agenda Doha. Peranan besar Indonesia adalah dalam menggalang aliansi G-33 guna melahirkan Konsep Special Product (SP) dan Special Safeguard Measures (SSM) untuk memberikan pelindungan bagi produk pertanian tertentu yang dihasilkan oleh negara-negara berkembang berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Selanjutnya, dalam rangka memantapkan upaya integrasi ekonomi Asean sesuai “Vision 2020”, dilakukan percepatan pada pengelolaan sebelas sektor prioritas. Indonesia berperan menjadi koordinator dalam sektor otomotif dan produk berbahan dasar kayu. Untuk lebih mendorong tercapainya Visi 2020 melalui integrasi rencana Asean dalam rencana pembangunan nasional setiap negara ASEAN, pada bulan Juli 2005 Indonesia telah berinisiatif untuk menghidupkan kembali forum pertemuan para pejabat lembaga-lembaga perencanaan pembangunan ASEAN.
Sementara itu, dalam rangka memantapkan konsolidasi demokrasi di Indonesia, berbagai langkah kebijakan yang telah diambil, antara lain (1) menyempurnakan dan memperkuat struktur politik dan peraturan perundangan, tata kelembagaan dan hubungan antarlembaga negara; (2) memperkuat lembaga politik dan kemasyarakatan; (3) meningkatkan komitmen untuk memberikan jaminan kebebasan berekspresi dan kebebasan memperoleh informasi, serta jaminan kebebasan pers dan media; (4) dan meningkatkan advokasi dan sosialisasi terhadap penerapan nilai-nilai persatuan bangsa.
Dengan memantapkan pelaksanaan langkah-langkah tersebut telah dicapai (1) peningkatan kapasitas dari lembaga-lembaga penyelenggara negara, seperti lembaga eksekutif, DPR, DPD, DPRD; (2) tersusunnya RRP tentang Bantuan keuangan terhadap partai politik (parpol), serta dorongan pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas; (3) terlaksananya fasilitasi untuk melakukan revisi terhadap Undang–Undang tentang Pers, fasilitasi penyusunan RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, RRU tentang Cybercrime, tersusunnya Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi, pelaksanaan sosialisasi dan implementasi pengembangan e-government, aplikasi e-procurement; (4) telah dilakukannya upaya untuk mempersiapkan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) agar dapat berjalan dengan aman dan damai, seperti penetapan PP No. 6 tentang Pilkada, Inpres No. 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemda untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta dikembangkannya budaya berkompetisi siap menang siap kalah.

C.     Tindak Lanjut yang Diperlukan
Hasil-hasil pembenahan sistem dan politik hukum yang telah dicapai masih belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Untuk mendorong kinerja pembangunan pembenahan sistem dan politik hukum, diperlukan tindak lanjut sebagai berikut (1) dalam menyusun perencanaan dan pembentukan hukum pada masa mendatang perlu lebih realistis dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan peraturan perundang-undangan; (2) membangun komitmen di antara lembaga pembentuk hukum untuk mematuhi kesepakatan di dalam Prolegnas. Peran Prolegnas cukup penting dalam rangka menciptakan koordinasi yang baik antara Departemen/Lembaga Pemerintah Nondepartemen dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam rangka pembentukan undang-undang; (3) perlu dirumuskan dan disusun mekanisme yang lebih kuat dalam rangka pembentukan undang-undang antara DPR dan Pemerintah sehingga dapat disusun penentuan kriteria yang jelas dalam menetapkan prioritas RUU yang akan dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah dan menjadi jaminan bahwa RUU yang disepakati antara DPR dan Pemerintah tersebut akan benar-benar dijalankan; (4) perlu dilakukan percepatan pembahasan RUU yang saat ini telah sudah ada di DPR sehingga kesepakatan antara DPR dan Pemerintah di bidang legislasi pada bulan Februari 2005 yang tertuang dalam dokumen Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2005–2009 dapat dilaksanakan dengan komitmen yang kuat sehingga dapat tercipta peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi kepentingan serta aspirasi masyarakat dan tidak terjadi kekosongan peraturan perundang-undangan; dan (5) upaya pengharmonisasian peraturan perundang-undangan terus-menerus dilakukan berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 dengan tujuan untuk menciptakan keserasian, harmonisasi, dan tidak tumpang tindih antara peraturan yang satu dan lainnya.
Dalam rangka menghapuskan upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan perlu ditindaklanjuti, antara lain, melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan melalui penguatan dukungan, komitmen dan keinginan yang tegas dari semua pihak terkait untuk melakukan penuntasan dalam menghapus diskriminasi. Selain itu, juga perlu ditindaklanjuti pelaksanaan atau mekanisme dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Sosialisasi atau penyadaran hukum terhadap materi peraturan perundang-undangan perlu lebih ditingkatkan bagi aparat penegak hukum sehingga dapat dicapai pemahaman yang sama dalam penanganan kasus. Contohnya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, sehingga tercipta hubungan yang sinergis antara instansi-instansi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, hakim serta instansi terkait lainnya.
Upaya Pemberdayaan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya dalam rangka penegakan supremasi hukum tidak akan tercapai tanpa didukung oleh lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum yang lain yang mandiri. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian langkah untuk meningkatkan peranan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum yang lain yang independen. Fungsi pengawasan terhadap lembaga peradilan dan perilaku hakimnya perlu terus-menerus ditingkatkan melalui pemberdayaan lembaga pengawasan yang telah ada, terutama di lingkungan internal dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan terhadap lembaga peradilan dan kinerjanya dan lembaga yang sedang dalam proses pembentukannya, antara lain, dengan pembentukan Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan Hakim. Memberikan penguatan terhadap peran Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam pelaksanaannya koordinasi antarlembaga yang tugas dan fungsinya melakukan pemberantasan korupsi terus ditingkatkan sehingga proses hukum penanganan perkara korupsi mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan dapat dipercepat dan diselesaikan sampai kepada tindakan secara hukum.
Dalam rangka lebih meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum di Indonesia, khususnya dalam rangka penanganan terhadap kasus-kasus korupsi, ke depan yang perlu dilakukan adalah penguatan institusi penegak hukum, baik itu dari sudut profesionalisme aparat penegak hukumnya maupun memperbaiki ketentuan yang mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi penegak hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan memudahkan dalam pelaksanaan koordinasinya. Sementara itu, untuk mencegah larinya tersangka atau terdakwa kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat luas, seperti kasus korupsi, narkotika dan pelanggaran HAM kantor imigrasi di masa yang akan datang harus mempunyai sistem informasi menejemen keimigrasian yang terintegrasi sehingga dapat mencegah terjadinya pelarian ke luar negeri. Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan pemahaman mengenai Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) di daerah, akan terus dilakukan konsultasi dan kampanye publik di Makasar, Banjarmasin, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jayapura dan Surabaya.
Untuk mempercepat upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih bebas dari KKN, perlu ditindaklanjuti dengan melakukan berbagai kegiatan, antara lain meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good governance; meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat serta menindaklanjuti hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan hasil pemeriksaan ekstern (BPK); terus mengembangkan dan meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi; mempercepat penyelesaian pelaksanaan National Civil Service Information System (NCSIS) dalam membangun data base untuk perencanaan PNS; mempercepat penyelesaian pembahasan RUU Administrasi Pemerintahan dengan DPR menjadi UU Administrasi Pemerintahan.
Selanjutnya, untuk terus meningkatkan peran Indonesia dan memperjuangkan kepentingan nasional secara lebih efektif dalam percaturan internasional penyelenggaraan diplomasi total perlu lebih dikembangkan dengan pendekatan integratif, yang mempersempit jarak antara kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri, serta antara kebijakan sektoral di bidang-bidang politik, hankam, ekonomi, dan sosial-budaya. Interfaith dialogue sebagai wahana yang tepat untuk mengedepankan pesan-pesan damai yang dibawa oleh agama-agama di dunia kepada masyarakat internasional perlu terus dilanjutkan. Demikian pula, pelaksanaan diplomasi publik sebagai bagian penting dalam penyebarluasan citra baik tentang bangsa dan negara kepada masyarakat negara lain, dan juga masyarakat internasional terus ditingkatkan.
Dengan mempertimbangkan pelaksanaan otonomi daerah selama ini, untuk terus memperbaikinya agar sesuai dengan harapan perlu dilaksanakan tindak lanjut, antara lain (1) mendorong terwujudnya pelaksanaan kebijakan desentralisasi secara konsisten dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui upaya penyiapan peraturan perundang-undangan dan instrumen kerja pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004, peningkatan kapasitas, pemantapan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru, peningkatan peran gubernur dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta mewujudkan terselenggaranya prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik; (2) menyelesaikan berbagai instrumen pengaturan dan kapasitas kelembagaan perencanaan dan pengendalian pembangunan dari seluruh tingkatan pemerintahan dan sektor terkait, sejalan dengan muatan materi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) menganalisis kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; (4) melanjutkan monitoring pelaksanaan Pilkada pada 4 provinsi dan 60 kabupaten/kota; (5) mengatur mekanisme dan koordinasi dana dekonsentrasi melalui gubernur provinsi sebagai kepala wilayah; (6) memperkuat upaya pembinaan dan fasilitasi penguatan dan pengelolaan keuangan daerah secara baik; (7) memperkuat peran pemerintah provinsi dalam memfasilitasi kegiatan lintas daerah melalui kerja sama antardaerah dan antarwilayah; (8) meninjau kembali daerah-daerah yang mengusulkan menjadi daerah pemekaran yang tidak hanya dalam pertimbangan kelayakan politis, tetapi juga pertimbangan kelayakan kesiapan menjadi daerah pemekaran; (9) melanjutkan revitalisasi fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah pascabencana, terutama pada daerah-daerah yang berpotensi rawan terhadap konflik dan bencana, seperti di NAD, Poso, Maluku, dan Papua; dan (10) membagi kewenangan yang lebih jelas antara pusat dan daerah.
Sementara itu, untuk terus memantapkan konsolidasi demokrasi perlu dilaksanakan (1) reformasi lebih lanjut atas peraturan perundangan di bidang politik, serta peningkatan capacity building bagi lembaga-lembaga politik; (2) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pilkada dan penanganan berbagai implikasi pascapelaksanaan Pilkada 2005, (3) peningkatan persatuan dan kesatuan termasuk pada beberapa daerah dengan dinamika politik tinggi, serta mendukung terciptanya sistem budaya politik pada tataran lokal; (4) revisi terhadap UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas; serta (5) penyempurnaan berbagai peraturan perundangan yang ada terkait dengan kebijakan komunikasi dan informasi.
III.    Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dilaksanakan terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Hal ini ditempuh dengan strategi pembangunan ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang tidak saja cukup tinggi, tetapi mampu menyerap pekerja, mengurangi kemiskinan dalam jumlah yang lebih besar jika dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan antar daerah. Untuk itu, tumpuan pertumbuhan akan dilakukan melalui upaya peningkatan investasi dan ekspor, didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memadai dan stabilitas ekonomi yang mantap. Agar pertumbuhan tersebut dapat berkesinambungan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, diupayakan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan serta percepatan pengurangan kesenjangan wilayah dan pembangunan perdesaan. Selain meningkatkan pendapatan terutama bagi penduduk miskin, sasaran utama yang lain dari agenda ketiga ini adalah meningkatkan kualitas kehidupan rakyat yang tercermin, terutama dari pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Selanjutnya, demi menjaga pembangunan yang berkelanjutan, mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam juga dijaga. Selain itu, dilakukan pula langkah penanganan bencana tsunami di NAD dan Nias, meliputi langkah tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

A.     Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
1.      Permasalahan yang Dihadapi
Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin masih mencapai 36,1 juta jiwa (16,7 persen). Jumlah penduduk miskin yang tinggi tersebut menggambarkan kemiskinan di Indonesia yang bersifat multidimensi dan rendahnya mutu kehidupan masyarakat. Permasalahan kemiskinan menyangkut permasalahan pemenuhan hak dasar, yaitu terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses layanan perumahan, terbatasnya akses terhadap air bersih dan aman, serta sanitasi, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap sumber daya alam, lemahnya jaminan rasa aman dan lemahnya partisipasi. Selain itu, permasalahan kemiskinan juga menyangkut ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, beban kependudukan dan kesenjangan antarwilayah. Di samping jumlah penduduk miskin yang masih tinggi tersebut, fluktuasi angka kemiskinan akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 memperlihatkan kerentanan masyarakat untuk jatuh miskin, akibat besarnya jumlah penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.
Di samping masalah kemiskinan, Indonesia juga menghadapi tingkat pengangguran yang jumlahnya terus meningkat hingga tahun 2004. Meskipun berbagai indikator ekonomi lain menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan ekonomi tahun 2004 sebesar 5,1 persen belum mampu menyerap seluruh tambahan angkatan kerja yang masuk ke dalam pasar kerja. Pertambahan angkatan kerja sekitar 1,2 juta orang hanya mampu terserap sebesar 900 orang. Dengan demikian, pengangguran terbuka bertambah sebesar 300 ribu orang sehingga pengangguran terbuka seluruhnya menjadi 10,3 juta.
Selain itu penciptaan lapangan kerja formal juga masih belum dapat menutup berkurangnya lapangan kerja formal selama periode sebelumnya. Lapangan kerja formal sampai tahun 2004 hanya menyerap tenaga kerja sekitar 28,4 juta pekerja, atau sekitar 30,3 persen dari angkatan kerja. Pengurangan lapangan kerja formal terjadi justru terjadi pada industri-industri yang padat pekerja yang sebagian berorientasi ekspor. Pengurangan lapangan kerja formal ini memberikan tekanan kepada kesejahteraan pekerja informal. Tekanan kepada peningkatan kesejahteraan pekerja informal tercermin pula dari besarnya angka setengah penganggur terpaksa yang pada bulan Februari 2005 berjumlah sekitar 14,3 juta orang meningkat dari 13,4 juta orang pada bulan Agustus 2004. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja formal harus menjadi prioritas bersama.
Angkatan kerja yang berpendidikan SD dan SD ke bawah jumlahnya juga masih cukup besar, yaitu 56,3 juta orang atau 54,1 persen dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2004. Masih besarnya jumlah maupun persentase angkatan kerja yang berpendidikan rendah mencerminkan masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang tersedia. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidaksesuaian kebutuhan di pasar kerja. Berkaitan dengan permasalahan ini, masih perlu dilakukan penyempurnaan pengembangan program-program pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan kerja. Keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana pelatihan khususnya pada balai latihan kerja milik pemerintah menyebabkan lembaga pelatihan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.
Belum adanya standardisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja secara nasional menyebabkan banyak lembaga pelatihan termasuk lembaga pelatihan milik pemerintah yang memberikan sertifikasi pekerja menggunakan standar yang berbeda-beda. Untuk itu perlu adanya pengakuan dan komitmen bersama berkaitan dengan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja.
Dengan tingginya jumlah pengangguran yang ada dan kondisi perekonomian yang saat ini belum mampu menciptakan lapangan kerja secara memadai, pengiriman TKI ke luar negeri dapat dijadikan sebagai alternatif. Selain menghasilkan devisa yang cukup besar, pengiriman TKI selama ini juga telah meningkatkan lapangan kerja yang cukup berarti. Namun demikian masih sering terjadi berbagai permasalahan yang disebabkan lemahnya perlindungan terhadap TKI. Sebagian besar TKI adalah pembantu rumah tangga yang berpendidikan rendah sehingga kemampuan dan kesadaran untuk melindungi diri dan memecahkan persoalan yang dihadapai menjadi sangat terbatas.

2.      Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai
Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin selama 10 bulan terakhir telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk mengatasi lemahnya koordinasi antara lembaga yang terkait dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui reformasi dan revitalisasi untuk menemukan bentuk kelembagaan terbaik dalam melakukan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pemerintah melalui kerja sama dengan kalangan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan perguruan tinggi, telah menyusun Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang menjadi salah satu agenda 100 hari. Penyusunan SNPK didorong oleh perlunya kesamaan persepsi tentang kemiskinan, kejelasan tentang berbagai langkah pemerintahan, peran swasta dan masyarakat, tersusunnya indikator dan sistem monitoring serta evaluasi dalam pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan.
Upaya penanggulangan kemiskinan juga dilakukan melalui pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan pada setiap dokumen perencanaan pembangunan, baik itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah maupun rencana kerja kementerian. RPJMN 2004–2009 yang menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan, akan menjadi acuan dalam pembuatan RPJMD 2004–2009. akibatnya, diharapkan akan terjadi sinergi dan sinkronisasi upaya penanggulangan kemiskinan di pusat dan di daerah.
Untuk mengurangi beban penduduk miskin secara langsung akibat kenaikan harga BBM, pemerintah telah menetapkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM yang mengalihkan subsidi terhadap BBM untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Program-program ini antara lain mencakup pendidikan dasar gratis untuk masyarakat miskin, penyediaan layanan kesehatan masyarakat miskin secara gratis melalui asuransi kesehatan, dan peningkatan pembangunan infrastruktur desa tertinggal. Agar berbagai upaya penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran, termasuk melalui Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM akurasi data penduduk miskin semakin disempurnakan, melalui upaya identifikasi penduduk miskin dengan melakukan perbaikan terhadap indikator yang dipergunakan selama ini. Dalam kaitan itu, sedang dipersiapkan identifikasi penduduk miskin yang diharapkan selesai pada akhir tahun 2005.
Langkah kebijakan yang dilakukan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat miskin antara lain dalam hal penyediaan dan perluasan akses pangan, perluasan akses layanan kesehatan, perluasan akses layanan pendidikan, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, perluasan akses layanan perumahan, penyediaan air bersih dan aman, serta sanitasi dasar, perluasan akses tanah, perluasan akses sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan rasa aman dan perluasan akses partisipasi. Dalam kaitannya dengan pewujudan keadilan dan kesetaraan gender serta pengendalian, pertumbuhan, dan persebaran penduduk, kebijakan kependudukan diarahkan untuk pengendalian laju pertumbuhan, pemerataan persebaran dan peningkatan mutu hidup penduduk. Kebijakan yang dilaksanakan untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk adalah program keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebijakan yang dilaksanakan untuk pemerataan persebaran penduduk adalah transmigrasi. Untuk pengurangan kesenjangan wilayah langkah kebijakan dilakukan antara lain adalah kebijakan pembangunan perdesaan, kebijakan pembangunan perkotaan, kebijakan pengembangan kawasan pesisir, dan kebijakan pengembangan daerah tertinggal.
Hasil yang dicapai dalam rangka pemenuhan hak dasar, termasuk untuk penduduk miskin antara lain pelaksanaan Raskin sebesar 1.992.000 ton beras untuk 8.3 juta KK pada tahun 2005 yang realisasinya sampai Juli 2005 telah mencapai 993.439 ton atau 49.87 persen. Program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin (JPK-M), telah dilaksanakan atas kerja sama PT Askes, yang hingga bulan Juni 2005, diperuntukkan bagi 36.146.700 juta penduduk miskin. Selain itu, juga telah dialokasikan program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak untuk bidang kesehatan. Di sektor pendidikan, telah dilaksanakan berbagai program termasuk untuk penduduk miskin, seperti program Keaksaraan Fungsional, Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBUI), Magang Kursus, Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), Life Skill PLS, Pendidikan Anak Usia Dini, Wajib Belajar 9 Tahun, dan Program Pendidikan Menengah. Khusus untuk penduduk miskin, pemerintah pada bulan Juni juga mengalokasikan program kompensasi pengurangan subsidi BBM untuk pendidikan.
Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah, dilakukan melalui program pengembangan perumahan yang berbasis pada keswadayaan sebanyak 19.814 unit dan program P2KP khususnya daerah perkotaan bagi sekitar 5,2 juta jiwa yang tersebar di 1.298 kelurahan di Pulau Jawa bagian utara dan DIY. Selain itu, juga dilakukan program perbaikan lingkungan kumuh di perkotaan di 32 kabupaten/kota yang tersebar di 76 kecamatan dan 211 desa/kelurahan. Program pengelolaan pertanahan antara lain melalui sertifikasi tanah secara bertahap sebanyak 41.600 bidang tanah dengan jumlah penerima manfaat 2.154 KK, penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sebanyak 91.205 bidang dengan jumlah penerima manfaat 91.194 KK, redistribusi tanah objek Land Reform bagi petani penggarap tanah objek Land Reform dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 4.800 KK dan penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi transmigran sebanyak 39.548 bidang dengan jumlah penerima manfaat 15.819 KK, dan program-program yang berbasis komunitas dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dan Program Pembangunan Prasarana Perdesaan (P2D), dan forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) telah melibatkan seluruh pelaku pembangunan sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Untuk pewujudan keadilan dan kesetaraan gender serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk adalah dengan ditetapkannya kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP), pengembangan model desa prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) yang hingga akhir tahun 2004 telah dilakukan di 7 provinsi, dan hingga akhir tahun 2005 diharapkan akan menjadi 9 provinsi, terutama provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, program peningkatan kualitas hidup perempuan, program keluarga berencana, pengadaan alat kontrasepsi gratis kepada keluarga miskin dengan penerima manfaat 11,75 juta KK dan program pelayanan kontap kepada keluarga miskin (medis operasi pria/wanita) dengan penerima manfaat 21.880 KK.
Selanjutnya, sebagai langkah penting dan terkait erat untuk mengurangi kemiskinan adalah mengatasi masalah ketenagakerjaan, yaitu terutama untuk mengurangi pengangguran adalah melalui penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, yang dilakukan dengan memperbaiki iklim ketnegakerjaan dengan menerapkan kebijakan pasar kerja yang luwes. Kebijakan pasar kerja yang luwes bertujuan agar pasar kerja dapat menyerap tenaga kerja seluas mungkin.
Konsistensi antara penciptaan lapangan kerja dan peraturan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting, seperti kepastian hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, yang merupakan kunci bagi upaya penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, kebijakan yang telah dibuat memerhatikan pelindungan tenaga kerja yang dapat menjamin bahwa peraturan tersebut tidak menghambat pertumbuhan kesempatan kerja dan tanpa mengurangi keluwesan pasar tenaga kerja.
Untuk memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja, dilakukan upaya perbaikan berbagai peraturan dalam rangka menciptakan pasar kerja yang lebih luwes, dengan memperbaiki peraturan yang berkaitan dengan rekrutmen, pengupahan, PHK pekerja, dan uang pesangon. Untuk itu, secara terus-menerus telah dilakukan berbagai ”dialog” antarserikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk menyempurnakan berbagai peraturan tersebut. Selanjutnya, dilakukan penyempurnaan kegiatan pendukung pasar kerja dalam rangka mempertemukan pengguna dan pencari kerja, dengan melakukan berbagai Job Fair yang melibatkan perusahaan serta memberdayakan bursa kerja yang ada; termasuk pengembangan bursa kerja on line sesuai dengan perkembangan pasar kerja di sepuluh provinsi.
Dalam rangka mendorong dan melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri telah disusun peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, dengan memperbaiki mekanisme penempatan TKI dan pelindungan TKI, memberikan kemudahan memperoleh dokumen imigrasi bagi TKI yang akan bekerja di luar negeri, dan menghilangkan berbagai pungutan yang berkaitan dengan kepulangan TKI. Dalam rangka mengamankan dan memudahkan proses pemulangan TKI dari Malaysia, dilakukan koordinasi pertemuan interdep, termasuk dengan Pemda asal TKI, dan koordinasi dengan pemerintah Malaysia melalui Kedutaan RI dalam rangka memberikan pelayanan pada TKI selama masa pengempunan. Selanjutnya, untuk mendukung pengembangan pasar tenaga kerja di luar negeri dilakukan promosi pembukaan pasar kerja internasional, dengan negara-negara yang banyak menerima penempatan TKI, yaitu beberapa negara di Timur Tengah, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Hongkong, dan Taiwan.
Untuk memberdayakan para penganggur dilakukan kegiatan fasilitasi melalui pemberdayaan kegiatan ekonomi informal, kewirausahaan, pengembangan usaha kecil dan menengah, dan menempatkan tenaga kerja terdidik secara sukarela di unit-unit ekonomi produktif, terutama di perdesaan, pelaksanaan kegiatan padat karya di perdesaan/perkotaan, serta kerja sama dengan pengguna tenaga kerja lintas daerah dan perusahaan yang membutuhkan pekerja, serta menempatkan TKI ke luar negeri.
Dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, antara lain, telah dilakukan penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi (competency based training); antara lain meliputi (1) kegiatan pelatihan institusional dan noninstitusional/mobile training unit (MTU) di BLK sebanyak 4.514 orang; (2) pelaksanaan pemagangan, baik di dalam maupun di luar negeri sebanyak 2.354 orang; (3) pelatihan kewirausahaan sebanyak 820 orang. Selanjutnya, dikembangkan standardisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja; melalui pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam rangka pemenuhan standar dan sertifikasi kompetensi kerja yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai jaminan kualitas dan jaminan keselamatan kerja.
Untuk pelindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja dilaksanakan persiapan pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), antara lain dengan (a) sosialisasi pelaksanaan UU PPHI dan penyusunan PP dan Kepmen, (b) mempersiapkan hakim ad-hoc, sarana dan prasarana peradilan. Dialog sosial melalui berbagai media atau forum tripartit antara pekerja, pengusaha, dan Pemerintah, serta mendorong harmonisasi antara pekerja dan pengusaha melalui forum bipartit semakin ditingkatkan. Selain itu, berbagai kegiatan yang telah dilakukan secara rutin terus dilanjutkan, seperti (1) mendorong kelembagaan ketenagakerjaan, (2) membina syarat-syarat kerja dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja, (3) meningkatkan kualitas dan kuantitas perjanjian kerja dan kesepakatan kerja sama, dan (4) meningkatkan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

3.      Tindak Lanjut yang Diperlukan
Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan RPJMN 2004–2009 diarahkan untuk penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat miskin. Selain itu, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada kesetaraan dan keadilan gender serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk, dan pengembangan wilayah. Hal ini dilakukan diharapkan agar penanggulangan kemiskinan menjadi lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan. Upaya pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan ini selain bertujuan untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan, juga bertujuan untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai sebuah gerakan sosial, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan adalah dengan pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan yang tertuang dalam RPJMN 2004–2009, RKP 2006 dan SNPK. Hal ini terutama menyangkut (1) penentuan prioritas kebijakan dan program, indikator kinerja (performance indicators) dan penentuan kelompok sasaran (targetting) yang jelas dan terukur; (2) rencana dan pola penganggaran dalam penanggulangan kemiskinan; (3) mekanisme kelembagaan terutama pembagian peran yang jelas antara pemerintah, pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan lembaga internasional; (4) mengembangkan sistem deteksi dini (early warning system) yang memuat informasi awal (core information), baik indikator kuantitaif yang terukur maupun indikator kualitatif sehingga dapat menentukan tindakan secara terencana, terarah, dan sistematis; (5) memperkuat pangkalan data dan menyiapkan peta spasial (Geographical Information System) kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, konflik, dan data relevan yang lain; (6) mengembangkan sistem pengendalian dan pengawasan (safeguarding system) yang meliputi penyebarluasan informasi, pengembangan unit pengaduan masalah, pelaporan secara reguler, verifikasi independen terhadap laporan, dan keterlibatan berbagai pelaku; dan (7) melakukan sosialisasi ke daerah dengan tujuan memastikan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di daerah dan memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
Dalam upaya peningkatan kesempatan kerja, upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan tersebut, tidak dapat berjalan tanpa diikuti oleh program program di bidang lainnya. Mengingat jumlah pengangguran terbuka yang demikian besar, dibutuhkan strategi komprehensif dalam penciptaan kesempatan kerja. Penciptaan kesempatan kerja perlu ditempuh dengan mendorong percepatan perkembangan sektor riil melalui investasi dan ekspor. Penciptaan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor harus menjadi salah satu prioritas dalam rencana kerja pemerintah mendatang. Untuk itu, perlu dituntaskan berbagai kebijakan reformasi ekonomi dalam rangka mempercepat terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi dan ekspor. Di samping itu, untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil diberikan akses lebih besar kepada pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah.
Untuk menjamin agar prioritas rencana kerja pemerintah dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor, dapat terselenggara dengan baik, perlu dilakukan berbagai kebijakan, seperti (1) menciptakan kebijakan pasar kerja yang lebih luwes; (2) memperbaiki iklim investasi; (3) memperbaiki harmonisasi peraturan perundangan antara pusat dan daerah; (4) meningkatkan kinerja perangkat organisasi daerah serta kualitas aparatus pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan investasi; (5) mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi; (6) meningkatkan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha termasuk usaha kecil dan menengah; (7) meningkatkan daya saing industri dan pengembangan ekspor; (8) meningkatkan akses UKM kepada sumber daya produktif; (9) meningkatkan kualitas tenaga kerja dan kewirausahaan; dan (10) meningkatkan pembangunan infrastruktur.


B.      Peningkatan Investasi dan Ekspor Nonmigas serta Penguatan Daya Saing

1.      Permasalahan yang Dihadapi
Dalam periode 2001–2003 investasi berupa pembentukan modal tetap bruto hanya tumbuh sekitar 4,1 persen per tahun. Meskipun diwarnai kekhawatiran ketidakstabilan politik karena pelaksanaan Pemilu, dalam tahun 2004 pertumbuhannya meningkat pesat mencapai 15,7 persen. Angka pertumbuhan investasi semester pertama 2005 masih menunjukkan kecenderungan yang menguat yaitu meningkat sebesar 13,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kecenderungan ini, meskipun masih dini, merupakan indikasi menguatnya sumber pertumbuhan ekonomi berkesinambungan. Sementara itu, ekspor nasional pada tahun 2004 meningkat 11,7 persen dari tahun 2003 sehingga nilainya mencapai US$ 71,5 miliar.
Meskipun menggembirakan, peningkatan investasi dan ekspor nasional masih belum maksimal. Dari sisi internal, masih dijumpai sejumlah masalah yang menyebabkan kinerja investasi dan ekspor belum maksimal. Untuk investasi permasalahan utama berkenaan dengan belum terwujudnya kepastian usaha akibat belum adanya UU Penanaman Modal Baru yang lebih kondusif, masih rumit dan panjangnya proses perizinan investasi, masih lemahnya koordinasi antara pusat-daerah, dan masih terbatasnya kapasitas infrastruktur di dalam mendukung peningkatan investasi sebagaimana diharapkan.
Sementara itu, karena belum maksimalnya kinerja peningkatan ekspor, beberapa permasalahan utama yang dijumpai adalah masih rendahnya daya saing produk Indonesia di banyak pasar internasional, masih besarnya andalan produk ekspor yang berbasis bahan mentah dan bernilai tambah rendah, masih belum beroperasinya perjanjian perdagangan regional yang potensial, seperti dengan Cina dan Jepang, masih lemahnya struktur kebijakan fasilitasi perdagangan akibat buruknya pelayanan dan kapasitas infrastruktur fisik dan penunjang kegiatan perdagangan, belum optimalnya pemenuhan standar di negara tujuan ekspor dan masih belum dirumuskannya sistem distribusi nasional yang bisa secara efektif meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri untuk mendorong peningkatan ekspor.
Selain berbagai permasalahan dalam ekspor barang, juga dijumpai beberapa permasalahan di dalam meningkatkan perolehan devisa dari sektor jasa. Hal tersebut terutama dapat dilihat pada kinerja bidang pariwisata yang dewasa ini menghadapi permasalahan sebagai berikut: belum optimalnya penetrasi promosi pariwisata, karena kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik intra maupun interlembaga yang terkait di bidang pariwisata; dan belum adanya dukungan optimal dari pemerintah kota/kabupaten terhadap perkembangan pariwisata berkaitan dengan munculnya berbagai peraturan daerah yang menghambat; dan dampak dari isu-isu negatif bencana alam, kesehatan dan terorisme (seperti tsunami, penyakit flu burung, dan ancaman bom) yang kesemuanya memberikan kontribusi terhadap penurunan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia.
Meskipun kinerjanya menunjukkan perbaikan dalam tahun 2004, sektor industri pengolahan sebagai penghasil utama ekspor nonmigas Indonesia masih banyak menghadapi permasalahan. Industri nasional menghadapi masalah permesinan yang sudah usang sehingga daya saingnya makin menurun. Hal ini terjadi justru pada beberapa industri yang masih menjadi andalan ekspor, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT). Di sisi lain, iklim usaha yang ada masih belum kondusif, termasuk kondisi pasar tenaga kerja sehingga turut memengaruhi posisi daya saing industri, terutama dalam menghadapi pasar bebas. Kondisi ini bertambah kompleks dengan belum maksimalnya dukungan perbankan nasional dan pasar modal, yang mempngaruhi kemudahan akses pada permodalan yang murah.
Sementara itu, sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional yang penting, kinerja BUMN telah menunjukkan adanya peningkatan. Namun, peningkatan kinerja ini harus diakui masih belum optimal. Sebagai contoh, dari keseluruhan laba sekitar Rp29 triliun yang dihasilkan kelompok BUMN laba pada tahun 2004, sekitar 70 persen laba tersebut hanya dihasilkan oleh lima BUMN, sedangkan sekitar 30 persen sisanya dihasilkan oleh 122 BUMN yang lain. Di samping itu, jika dilihat dari indikator produktivitas kinerja BUMN, peningkatan yang ada dirasakan belum mantap dan berkesinambungan. Angka return on asset (ROA) misalnya, dari tahun ke tahun perkembangannya tidak berlangsung secara konsisten. Pada tahun 2001, rata-rata ROA BUMN mencapai 2,28 persen, dan meningkat menjadi 2,74 persen pada tahun 2002. Namun, angka ini turun menjadi 2,20 persen pada tahun 2003, dan diperkirakan meningkat lagi menjadi 2,49 persen pada tahun 2004. Dengan kinerja demikian, di samping mempersulit BUMN untuk dapat berperan utuh dalam memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, masih ada potensi BUMN untuk membebani anggaran negara, yang dapat memengaruhi upaya mempertahankan kesinambungan fiskal.
Belum optimalnya kinerja pengelolaan BUMN tersebut antara lain disebabkan oleh masih lemahnya koordinasi kebijakan antara langkah perbaikan internal perusahaan dan kebijakan industrial dan pasar tempat BUMN tersebut beroperasi, belum terpisahkannya fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada sebagian besar BUMN dan belum terimplementasikannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara utuh di seluruh BUMN. Di samping itu, belum optimalnya kesatuan pandangan dalam kebijakan restrukturisasi dan privatisasi di antara pemilik kepentingan (stakeholders), berpotensi memberikan dampak negatif dalam pelaksanaan dan pencapaian kebijakan yang ada.
Sementara itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi berperan strategis dalam kehidupan ekonomi nasional, yaitu menjadi sandaran hidup bagi sebagian besar masyarakat Indonesia serta sekaligus mampu menyerap sebagian besar angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2004. Namun, kenyataan yang ada adalah produktivitas tenaga kerja usaha kecil pada tahun 2004 hanya mencapai Rp11,6 juta per tenaga kerja per tahun, sedangkan usaha menengah mencapai Rp38,7 juta per tenaga kerja per tahun. Angka ini sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja usaha besar yang mencapai Rp2,2 miliar per tenaga kerja per tahun.
Secara umum, perkembangan UMKM hingga akhir tahun 2004 belum dapat menghilangkan kelemahan internal, dan ketidakmampuan menghadapi perkembangan eksternal. Permasalahan internal yang dihadapi koperasi dan UMKM yaitu adalah lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif, yang meliputi (1) sumber informasi; (2) akses pasar; (3) penguasaan dan pemanfaatan teknologi; (4) pengembangan organisasi dan manajemen; dan (5) keterbatasan akses ke lembaga keuangan. Selain itu, sumber daya manusia koperasi dan UMKM juga masih berpendidikan relatif rendah. Mereka memiliki kemampuan manajerial dan teknis yang tidak memadai, yang berakibat pada rendahnya produktivitas, kualitas dan daya saing terhadap produk lain. Tambahan pula kebanyakan koperasi dan UMKM tidak didukung oleh kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai. Bahkan, tidak jarang koperasi dan UMKM dijalankan alakadarnya.
Beberapa permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah kondisi yang belum terlalu kondusif bagi sektor riel, termasuk koperasi dan UMKM, baik yang berkaitan dengan bidang ekonomi, dan di bidang yang lain, khususnya politik dan keamanan di tingkat lokal. Selain itu, koperasi dan UMKM juga dihadapkan pada pelaksanaan perdagangan bebas, sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui, khususnya melalui WTO, APEC, ASEAN, dan AFTA. Kesepakatan itu membawa konsekuensi berlakunya prinsip-prinsip dalam perdagangan bebas. Berlakunya pasar bebas berarti berlakunya persaingan yang semakin ketat.
Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai faktor penting bagi kesejahteraan, kemandirian, dan daya saing bangsa, kinerjanya masih jauh dari harapan. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan iptek, antara lain adalah (1) rendahnya tingkat kemajuan iptek nasional, ditunjukkan dalam Indeks Pencapaian Teknologi (IPT) pada urutan ke-60 dari 72 negara (2001) serta peringkat daya saing pertumbuhan urutan ke-69 dari 104 negara (2004); (2) rendahnya kontribusi iptek dalam sektor produksi, ditunjukkan oleh rendahnya tingkat efisiensi dan produktivitas sistem produksi, serta minimnya kandungan teknologi dalam kegiatan ekspor; (3) belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dan kebutuhan pengguna; (4) terbatasnya sumber daya iptek; (5) belum sinerginya kebijakan iptek dengan kebijakan bidang pendidikan dan industri; serta (6) belum kondusifnya kebijakan fiskal bagi pengembangan kemampuan iptek.

2.         Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai
Dalam rangka meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan berkesinambungan sejumlah langkah penting telah dilakukan oleh Pemerintah selama 10 bulan terakhir. Proses penyelesaian RUU Penanaman Modal dipercepat agar dapat segera diundangkan. Prosedur perizinan investasi PMA dan PMDN lebih diserderhanakan melalui penyempurnaan pelayanan investasi yang lebih komprehensif di BKPM sebagaimana telah diatur dalam Keppres No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui sistem pelayanan satu atap. Konsistensi peraturan perundangan yang terkait dengan penanaman modal melalui sinkronisasi peraturan, baik antarsektor ekonomi maupun antarpemerintah pusat dan daerah semakin diupayakan dan ditingkatkan. Sistem insentif disusun bagi kegiatan investasi agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain untuk menarik investasi pada sektor/bidang usaha dan lokasi tertentu, termasuk insentif bagi pembangunan infrastruktur. Citra Indonesia sebagai lokasi investasi yang aman dan menguntungkan melalui pelaksanaan Tahun Investasi Indonesia 2005 dengan peningkatan kualitas kegiatan promosi dan kerja sama investasi yang lebih terarah dan terfokus. Upaya untuk membantu investor dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, antara lain, melalui pendayagunaan Tim Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.
Dengan sejumlah upaya tersebut, didukung pula oleh stabilitas makroekonomi yang mantap, perkembangan investasi PMDN dan PMA mengalami peningkatan cukup menggembirakan. Realisasi nilai investasi PMDN berdasarkan izin usaha tetap PMDN periode 1 Oktober 2004 – 30 Juli 2005 mencapai sekitar Rp15,0 triliun dengan 184 proyek dan realisasi izin usaha tetap PMA sebesar US$ 6,5 miliar dengan 728 proyek.
Selanjutnya, untuk terus meningkatkan ekspor, terutama ekspor nonmigas dilakukan sejumlah langkah sebagai berikut. Harmonisasi tarif 2005–2010 dilakukan untuk berbagai produk pertanian, perikanan, pertambangan, dan terutama berbagai produk industri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 591/PMK.010/2004. Kapasitas dan kelembagaan laboratorium uji produk ekspor dan impor semakin diperkuat dan prosedur ekspor-impor disederhanakan, terutama dalam kaitannya dengan administrasi kepabeanan, dengan menghapuskan biaya untuk pengadaan dokumen ekspor-impor. Forum kerja sama perdagangan semakin ditingkatkan dengan beberapa negara, seperti dengan Cina (mulai efektif 14 juli 2005), dengan India, dan Jepang melalui Economic Partnership Agreement (EPA) dan Strategic Investment Action Plan (SIAP), serta dengan Amerika Serikat melalui Trade and Investment Council/TIC. Standar produk melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) dan menyelaraskan SNI dengan standar internasional melalui Mutual Recognition Agreement (MRA).
Dalam upaya peningkatan kinerja di bidang pariwisata, langkah-langkah kebijakan yang telah ditempuh antara lain peningkatan aksesibilitas bagi wisman untuk berkunjung ke Indonesia, melalui diberlakukannya Visa on Arrival (VoA) tambahan kepada 11 negara mitra utama di bidang pariwisata; penyederhanaan prosedur di bidang pariwisata bahari dan pengembangan pulau-pulau kecil di Kawasan Timur Indonesia untuk mendorong peningkatan iklim investasi di bidang usaha pariwisata.
Untuk mendorong pertumbuhan dan memperkuat industri manufaktur, telah dilakukan pertemuan koordinasi dengan seluruh instansi terkait, khususnya dengan kalangan perbankan, hal itu dilakukan dalam upaya memberikan dukungan finansial bagi keperluan investasi beberapa subsektor industri yang memiliki daya saing seperti halnya TPT dan industri produk dan komponen alat transportasi. Upaya tersebut didukung sejumlah upaya meningkatkan kontribusi iptek pada sektor industri dengan menyempurnakan berbagai aspek di dalam mekanisme intermediasi antara keduanya. Selanjutnya, dilakukan pengembangan sejumlah fasilitas pendidikan kejuruan untuk mendukung upaya memacu pengembangan kapasitas SDM industri yang kompeten dan sesuai dengan keperluan pasar dalam rangka pengembangan daya saing industri. Demikian pula efektivitas bantuan teknis kepada IKM yang berdaya saing lebih ditingkatkan.
Dengan langkah-langkah tersebut, dicapai hasil yang menggembirakan. Sektor industri manufaktur pada triwulan pertama 2005 tumbuh rata-rata sebesar 8,1 persen. Kelompok Lapangan Usaha Industri (KLUI) yang tumbuh paling tinggi adalah pupuk, kimia dan barang dari karet (KLUI 35); semen dan barang galian bukan logam (KLUI 36); dan alat angkut, mesin dan peralatannya (KLUI 38) masing-masing sebesar 19,8 persen; 13,6 persen; dan 13,5 persen. Perkembangan tiga KLUI tersebut di atas seiring dengan peningkatan utilisasi kapasitas produksi. Selain itu, pertumbuhan sektor industri yang tinggi juga diwarnai oleh perubahan kandungan teknologi produk ekspor dari produk ekspor berbasis sumberdaya alam dan berteknologi rendah ke produk ekspor berteknologi sedang/tinggi.
Sementara itu, di sektor pariwisata langkah-langkah kebijakan yang dilakukan, di tengah berkembang isu-isu negatif bencana alam, kesehatan dan terorisme (seperti tsunami, penyakit flu burung dan ancaman bom) terhadap kunjungan wisatawan mancanegara, telah berhasil mencegah penurunan kinerja pariwisata dalam kurun waktu Januari – Juni 2005 hanya sekitar 3,9 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2004.
Selanjutnya, sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit anggaran tahun 2004, privatisasi BUMN ditargetkan sebesar Rp5 triliun dari 10 BUMN yang siap diprivatisasi. Namun, mengingat saat itu kondisi pasar tidak kondusif untuk melakukan semua rencana privatisasi, realisasinya hanya mencakup 4 BUMN dari 10 BUMN yang direncanakan, yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Adhi Karya, PT Bank Mandiri, dan PT Tambang Batubara Bukit Asam dengan perolehan dana hanya sebesar Rp3,455 triliun atau 69,10 persen dari nilai yang telah ditargetkan.
Sementara itu, dalam upaya penyehatan BUMN, selama tahun 2004, Kementerian BUMN, telah melakukan restrukturisasi terhadap beberapa BUMN yaitu BUMN Perikanan dan BUMN Penerbangan, yaitu dengan melakukan kajian terhadap rencana merger. Upaya ini dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan.
Adapun upaya pemantapan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) selama tahun 2004 telah dilaksanakan penandatanganan Statement of Corporate Intent (SCI) oleh 75 perusahaan yang merupakan wujud dari transparansi pengelolaan usaha oleh BUMN. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian BUMN terus memonitor dan menilai, antara lain melalui audit pelaksanaan GCG, review terhadap temuan auditor GCG, dan memasukkan unsur-unsur tersebut dalam key performance indicator’s (KPI) penilaian kinerja direksi dan komisaris BUMN yang bersangkutan.
Dengan memerhatikan kondisi dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan KUMKM, kebijakan KUMKM dilaksanakan secara berkesinambungan, seiring dengan perubahan yang terjadi. Untuk menciptakan lingkungan usaha yang efisien, sehat dari persaingan, dan nondiskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM, langkah yang paling mendasar adalah menyusun Rancangan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk menyempurnakan UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Diharapkan dalam waktu dekat setelah tersusun RUU Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dapat segera dilaksanakan pembahasannya.
Sementara itu, untuk mempermudah, memperlancar, dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif, di antaranya akses kepada modal, saat ini sedang dilakukan penyusunan RUU Penjaminan Kredit. Aspek penting yang dicakup di antaranya meliputi masalah kelembagaan, mekanisme penjaminan, prosedur pangawasan dan pembinaan yang terkait dengan penjaminan kredit. Selanjutnya, dilakukan juga perkuatan modal awal dan padanan (MAP), yang merupakan bentuk dukungan keuangan untuk meningkatkan usaha UMKM sebagai dana stimulan. Pada tahun 2004 telah dialokasikan dana MAP bagi lebih dari 4.000 UKM, melalui 200 KSP/USP-Koperasi di 30 provinsi. Pengembangan lembaga pengembangan bisnis (LPB) atau yang juga populer disebut Business Development Services-Providers (BDS-P) juga terus dilanjutkan. Pada tahun 2004 telah diberikan perkuatan terhadap 200 BDS dengan total penyediaan dukungan dana operasional sebesar Rp10 miliar. Dengan demikian, sejak tahun 2001 dan sampai akhir tahun 2004 ini telah dikembangkan 907 BDS di seluruh Indonesia.
Untuk mengembangkan kewirausahaan dan daya saing, telah ditingkatkan upaya penerapan dan kualitas kewirausahaan oleh PKM dan calon-calon wirausaha baru, melalui antara lain pelaksanaan pelatihan kewirausahaan. Selanjutnya, untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi UKM dalam rangka meningkatkan nilai tambah berbagai produk telah dilaksanakan kegiatan percontohan usaha dengan pola perguliran di sektor agribisnis yang dirintis di berbagai baerah meliputi pengembangan usaha sapi perah, sapi potong (penggemukan sapi), persusuan, usaha budi daya, pembibitan itik, usaha kambing, domba, perikanan, dan serat rami.
Dalam rangka memberdayakan usaha mikro melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk telah dilakukan bimbingan/pemanfaatan teknologi tepat guna, sertifikasi label halal dan merek, standardisasi bagi produk-produk UKM dan pengembangan desain produk. Hingga saat ini telah dikembangkan sebanyak 1.006 sentra yang tersebar di seluruh Indonesia, melalui dukungan berupa penyediaan dana MAP dan pendampingan oleh lembaga pelayanan bisnis.
Selanjutnya, untuk mendorong kualitas koperasi, koperasi lebih diorong untuk lebih akuntabel, baik aspek kinerja maupun keuangan. Pelaksanaan akuntabilitas koperasi ini merupakan wujud pertanggungjawaban, yang diharapkan akan mendorong peningkatan kesejahteraan anggota dan kemajuan usaha koperasi yang bersangkutan.
Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan daya saing nasional, penguatan iptek difokuskan pada enam bidang prioritas, yang mencakup (1) ketahanan pangan, (2) sumber energi baru dan terbarukan, (3) teknologi dan manajemen transportasi, (4) teknologi informasi dan komunikasi, (5) teknologi pertahanan, dan (6) teknologi kesehatan dan obat-obatan. Selanjutnya, mekanisme intermediasi iptek dalam bentuk penataan aspek kelembagaan, regulasi, pola komunikasi, serta standardisasi lebih dikembangkan. Sementara itu, pengelolaan sumber daya iptek lebih ditata, antara lain melalui (1) penataan data dan informasi iptek dalam bentuk statistik dan indikator iptek, (2) optimalisasi sumber daya manusia dan fasilitas litbang, serta (3) perbaikan sistem pengelolaan litbang. Bersamaan dengan itu, pengembangan sistem inovasi nasional dalam rangka sinergi kebijakan lebih didorong dengan didukung oleh revitalisasi pola insentif iptek.
Beberapa hasil penting yang dicapai dalam 10 bulan terakhir, antara lain adalah (1) peluncuran roket balistik buatan Indonesia yang berdiameter 150 mm dan 250 mm untuk jenis RX-1110.01.01; RX-1512.02.02; RX-2728.03.01 dan 2 jenis roket RX-70; (2) pengembangan biofuel gasohol E-10 (biodiesel sawit, biodiesel jarak pagar, dan bio-etanol) sebagai alternatif energi baru dan terbarukan ketahap produksi sehingga diharapkan layak bagi pasar energi; (3) persiapan pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami (Tsunami Early Warning System) di Indonesia yang melibatkan 13 institusi pusat. Saat ini telah disusun skenario besar Pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami. Sistem Peringatan Dini Tsunami tersebut nantinya akan merupakan bagian dari Regional Center baik untuk wilayah Indian Ocean maupun Pasific Ocean, sehingga merupakan Network of Networks; (4) diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban lembaga litbang yang selama ini dibiayai oleh pemerintah agar dapat dimanfaatkan seluas mungkin oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

3.      Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, peningkatan kinerja investasi ke depan masih sangat diperlukan. Oleh karena itu, langkah-langkah tindak lanjut yang masih diperlukan adalah merealisasikan penyelesaian RUU Penanaman Modal dan berbagai pelaksanaan terkait, termasuk di dalamnya pemberian insentif yang menarik. Perhatian lebih besar akan diberikan pada hal-hal terkait dengan tertib pelayanan dan tertib administrasi, termasuk di dalamnya perbaikan pelayanan perizinan dan administrasi birokrasi yang masih dikeluhkan oleh para investor, terutama investor asing.
Adapun dalam upaya terus mendorong peningkatan kinerja ekspor nasional sejumlah upaya tindak lanjut yang penting dilakukan antara lain adalah meneruskan harmonisasi tarif untuk seluruh produk di dalam pos tarif nasional dan meningkatan efisiensi dan akuntabilitas prosedur ekspor-impor, yang mengarah ke paperless and on-line mechanism. Untuk memperluas akses pasar ke negara-negara tujuan ekspor, terutama pasar yang potential, akan lebih ditingkatkan kerja sama perdagangan internasional, termasuk pengembangan kebijakan perdagangan luar negeri yang menunjang bisnis dan persaingan. Dalam kaitan itu, lebih ditingkatkan jaringan informasi ekspor dan impor agar mampu merespons kebutuhan dunia usaha, terutama eksportir kecil dan menengah dan dikembangkan kebijakan fasilitasi perdagangan yang lebih efektif dan meningkatkan bantuan teknis dan finansial, terutama untuk eksportir UKM. Sementara itu, efisiensi perdagangan dalam negeri akan lebih ditingkatkan melalui pengembangan sistem distribusi nasional untuk mendukung kinerja ekspor nasional.
Untuk terus meningkatkan kinerja pariwisata, tindak lanjut utama yang diperlukan adalah memfasilitasi kerja sama pemasaran antarnegara, antarpusat dengan daerah, dan antarpelaku industri pariwisata dalam berbagai bentuk aliansi strategis, dan meningkatkan citra kepariwisataan nasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Langkah-langkah tersebut perlu didukung oleh berbagai sektor penting terkait, antara lain penyediaan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
Di samping penciptaan iklim yang kondusif bagi industri, peningkatan daya saing industri manufaktur ke depan akan dilakukan melalui penataan struktur industri, peningkatan kemampuan teknologi, dan pengembangan industri kecil dan menengah. Penataan struktur industri dimaksudkan untuk memperbaiki struktur industri nasional, baik dalam hal konsentrasi penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku, bahan pendukung, komponen, dan barang setengah-jadi bagi industri hilir. Peningkatan kemampuan teknologi dan pengembangan industri kecil dan menengah dimuarakan dalam mendukung penataan industri nasional. Dengan demikian, upaya penataan ini memerlukan komitmen bersama dan berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Sementara itu, upaya meningkatkan kinerja BUMN ke depan akan berlandaskan pada Master Plan Revitalisasi BUMN 2005–2009 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan. Upaya peningkatan kinerja BUMN ini akan dilakukan secara bertahap melalui kebijakan reformasi BUMN yang menyelaraskan secara optimal kebijakan internal perusahaan dan kebijakan industrial serta pasar tempat BUMN tersebut beroperasi; memisahkan fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada BUMN; serta mengoptimalkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara utuh dalam kerangka revitalisasi BUMN. Adapun langkah tindak penerapan kebijakan tersebut, antara lain (1) melanjutkan upaya peningkatan revitalisasi bisnis, yaitu meningkatkan shareholder value BUMN yang ada; (2) meningkatkan efektivitas manajemen BUMN, baik ditingkat komisaris, direksi, maupun karyawan; (3) meningkatkan kualitas operasi, pelayanan, dan pendapatan BUMN; (4) menyempurnakan sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN sehingga tercipta tingkat efisiensi yang semakin tinggi; (5) melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi, termasuk pemetaan secara bertahap setiap BUMN di berbagai sektor; (6) meningkatkan sosialisasi tentang privatisasi BUMN di semua level stakeholders agar pelaksanaan privatisasi menghasilkan pendapatan yang optimal; dan (7) melanjutkan privatisasi BUMN. Kebijakan privatisasi akan lebih ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan (value creation)  dan daya saingnya di pasar global tanpa mengabaikan pemenuhan anggaran untuk APBN. Dengan demikian maka program privatisasi akan lebih mengutamakan peningkatan pendapatan negara dibanding hanya sekedar pemenuhan kewajiban setoran ke APBN. Setoran ke APBN akan dipacu melalui peningkatan dividen perusahaan dan pajak.
Selain melanjutkan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama ini, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi pada tahun 2006, diarahkan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing, sementara itu pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, khususnya di sektor pertanian dan perdesaan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam meningkatkan kemampuan iptek adalah (1) meningkatkan kemampuan dan produktivitas penguasaan ilmu dasar, ilmu terapan, dan rekayasa teknologi menuju terbentuknya pusat-pusat unggulan iptek yang berbasis kompetensi inti; (2) mengembangkan aplikasi teknologi pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan; (3) menyelesaikan roadmap riptek pada enam bidang unggulan; (4) meningkatkan implementasi mekanisme intermediasi iptek untuk pemanfaatan hasil litbang oleh dunia usaha dan masyarakat dengan menumbuhkan jaringan kemitraan dalam kerangka sistem nasional inovasi; (5) menindaklanjuti kerja sama pembangunan teknologi pertahanan dalam rangka mengurangi ketergantungan Indonesia pada pihak asing dan meningkatkan penguasaan teknologi pertahanan dalam menghadapi kemungkinan dampak embargo dalam hal pengadaan alat utama sistem pertahanan; (6) meningkatkan pemanfaatan secara komersial hasil teknologi di bidang energi; (7) melanjutkan survey statistik iptek bidang perguruan tinggi, persiapan survey untuk bidang industri, dan pemutakhiran data indikator pembangunan iptek; serta (8) menyelesaikan grand scenario tsunami early warning system dan implementasinya. Empat subsistem dalam TEWS yaitu Subsistem Observasi dan Integrasi Data, Subsistem Diseminasi Informasi, Subsistem Capacity Building, dan Subsistem Kesiapan Masyarakat (Community Preparedness) perlu segera dijabarkan secara rinci sehingga peran, tanggung jawab, fungsi, dan kontribusi masing-masing kementerian dan lembaga dapat segera dilaksanakan.

C.     Pemantapan Stabilitas Ekonomi
1.      Permasalahan yang Dihadapi
Di sisi moneter, selama 10 bulan terakhir stabilitas ekonomi mendapat tekanan berupa kenaikan laju inflasi dan depresiasi nilai tukar rupiah. Laju inflasi meningkat dari 6,4 persen pada tahun 2004 menjadi 8,81 persen pada bulan Maret 2005 dan tercatat sekitar 7,84 persen pada bulan Juli 2005. Sementara itu, nilai tukar rupiah terdepresiasi dari Rp9.290/USD pada akhir tahun 2004 menjadi sekitar Rp9.819 pada akhir Juli 2005.
Faktor yang memengaruhi tingginya laju inflasi, antara lain disebabkan oleh tingginya ekspektasi inflasi di masyarakat serta depresiasi rupiah sebagai dampak dari tingginya kebutuhan valas oleh BUMN/swasta dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Adapun dari faktor eksternal lainnya adalah kebijakan ekonomi AS yang mengarah ketat yang dicerminkan oleh kenaikan suku bunga Fed Fund hingga mencapai 3,25 persen pada akhir Juni 2005.
Di sisi keuangan negara, pemerintah juga menghadapi tekanan dan tantangan eksternal dan internal yang cukup berat. Pertama, tingginya beban pengeluaran negara yang disebabkan oleh meningkatnya harga minyak mentah di pasaran dunia dan terjadinya bencana alam dan tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (Sumatra Utara). Peningkatan harga minyak mentah tersebut menyebabkan meningkatnya alokasi belanja pemerintah pusat untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Beban subsidi BBM pada tahun 2004 realisasinya mencapai Rp69,0 triliun atau 3,0 persen PDB dengan harga minyak mentah Indonesia sebesar USD 37,2/barel dan nilai tukar rupiah terhadap USD mencapai Rp8.939. Sementara itu, jika harga BBM tidak dilakukan penyesuaian dan harga minyak internasional mencapai USD50,0/barel dengan nilai tukar sebesar Rp8.900/USD, subsidi BBM dalam tahun 2005 dapat mencapai Rp110 triliun. Permasalahan kedua adalah adanya kendala dalam penerapan sistem penganggaran baru berdasar UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Perubahan sistem penganggaran yang baru tersebut memerlukan perubahan dalam proses penyusunan dan bentuk dokumen-dokumennya. Dampak dari perubahan tersebut mengakibatkan proses penyelesaian dokumen anggaran terlambat dari jadwal yang ditetapkan sehingga realisasi semester I tahun 2005 sebagian pengeluaran pemerintah pusat menjadi rendah.
Pada sisi penerimaan negara, tantangan yang dihadapi adalah menyeimbangkan antara kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan berbasis pajak yang berkelanjutan dan tetap memerhatikan prinsip keadilan dan memberikan ruang bagi berkembangnya dunia usaha.
Sementara itu, pada sisi pembiayaan defisit, tantangan yang dihadapi adalah memperoleh komposisi pinjaman yang optimal, antara lain dari segi beban bunga, risiko pembayaran kembali (refinancing risk) serta tidak menimbulkan crowding-out terhadap pembiayaan investasi masyarakat. Oleh karena itu, defisit anggaran pemerintah dibiayai melalui pembiayaan dalam dan luar negeri yang dibatasi pada upaya untuk (1) mengelola risiko pinjaman dengan menurunkan jumlah pinjaman luar negeri; (2) mengelola penerbitan surat utang negara (SUN) agar tidak menimbulkan efek crowding out pada investasi swasta; serta (3) memantapkan kesinambungan fiskal dengan menurunkan rasio pinjaman/PDB yang berarti penurunan secara bertahap defisit anggaran.
Dengan berbagai kendala yang dihadapi keuangan negara, peran swasta dalam pembangunan perlu ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan sektor keuangan dan pasar modal yang makin berkembang dan dapat diandalkan. Pada pelaksanaannya sektor keuangan menemui berbagai permasalahan. Pertama, masih lemahnya penerapan good governance pada pengelolaan bank. Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa terdapat kegagalan dalam pengelolaan risiko pada tingkat pengurus bank maupun pemilik bank. Selain itu, pengenalan nasabah yang kurang baik berpotensi menimbulkan terjadinya risiko penyimpangan seperti dalam pengelolaan kredit.
Kedua, konsolidasi perbankan berjalan lambat. Struktur perbankan yang sebagaimana diharapkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia belum dapat terwujud melalui merger atau akuisisi secara mandiri oleh bank-bank. Oleh kerena itu, dalam kondisi ini perbankan nasional dipacu untuk mempercepat proses konsolidasi melalui konsep bank jangkar. Namun, meskipun secara konseptual bank jangkar dapat membawa dampak positif pada sektor perbankan, tetapi penanganan yang kurang berhati-hati justru berpotensi menciptakan kekhawatiran publik mengenai kredibilitas bank-bank yang tidak memenuhi status bank jangkar. Permasalahan akan terjadi apabila kondisi bank tersebut tidak memungkinkan untuk berkonsolidasi sehingga dapat menjatuhkan kredibilitas bank tersebut, yang menyebabkan terjadinya pengalihan dana sehingga pada akhirnya bank tersebut masuk dalam kriteria bank gagal.
Ketiga, operasionalisasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui pengurangan secara bertahap cakupan penjaminan pemerintah, berpotensi memperlambat penghimpunan dana. Pengurangan cakupan penjaminan, jika tidak dikelola secara hati-hati, dapat menimbulkan kekhawatiran pada deposan serta terjadinya pengalihan aset, termasuk capital flight akan mengganggu proses menstabilkan kembali perekonomian yang tengah berlangsung.
Keempat, masih terkendalanya fungsi intermediasi perbankan. Meskipun penyaluran kredit perbankan telah menunjukkan adanya peningkatan, Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan masih rendah serta adanya potensi peningkatan risiko penyaluran kredit. Dalam hal penyaluran kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perbankan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Namun, khusus untuk penyaluran kredit usaha kecil (KUK) masih terkendala yang tercermin dari kecilnya pangsa kredit KUK terhadap total kredit perbankan (15,6 persen pada bulan Oktober 2004). Sementara itu, bencana alam tsunami di Aceh dan Nias yang telah melumpuhkan sarana dan prasarana fisik juga menimbulkan dampak negatif terhadap perbankan di daerah tersebut, antara lain hilangnya data nasabah atau debitur.
Kelima, perbankan berbasis syariah meskipun berkembang pesat, perannya dalam perbankan nasional relatif masih terbatas. Tantangan ke depan adalah meningkatkan peran tersebut, dengan tetap menjaga kesehatan perbankan syariah. Keenam, peran lembaga jasa keuangan nonbank masih belum signifikan untuk dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang. Pasar modal sebagai penggerak dana-dana jangka panjang bagi sektor swasta masih perlu ditingkatkan peranannya dalam perekonomian.
Selanjutnya, data dan informasi statistik sangat penting dalam upaya penciptaan stabilitas ekonomi makro. Namun, dalam upaya penyediaannya masih terkendala. Jumlah data dan informasi statisitik yang tersedia masih terbatas, akibat keterbatasan SDM dan sarana dan prasarana pendukung bagi penghimpunan data. Di sisi lain, berbagai perubahan di berbagai bidang pembangunan, telah meningkatkan kebutuhan informasi statistik baik pada skala nasional dan regional, maupun skala internasional. Kebutuhan ini semakin penting dengan adanya penerapan otonomi daerah. Namun penyediaan data dan informasi daerah, terutama kecamatan atau desa, masih cenderung sulit diperoleh karena selama ini penyediaan data dan informasi masih terkait dengan wilayah administrasi yang lebih besar.



2.      Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai
Dalam upaya memperkuat stabilitas ekonomi, kebijakan moneter diukur dengan porsi yang tepat (fine tuning) dengan menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar dengan tanpa menekan potensi pertumbuhan secara berlebihan. Kecenderungan kebijakan moneter yang ketat ditandai dengan kenaikan tingkat suku bunga SBI secara bertahap dan terukur disebabkan masih tingginya tingkat inflasi aktual dan ekspektasi, serta gejolak nilai tukar yang cukup signifikan dan cepat. Tingkat suku bunga SBI baik 1 bulan maupun 3 bulan naik hingga mencapai sekitar 8,49 persen dan 8,45 persen pada akhir Juli 2005. Apabila dibandingkan dengan akhir tahun 2004, tingkat suku bunga SBI 1 bulan dan 3 bulan masing-masing telah naik sebesar 1,06 persen dan 1,16 persen.
Naiknya tingkat suku bunga SBI ini diperkirakan tidak berdampak pada investasi mengingat tingginya selisih (spread) antara tingkat suku bunga kredit dan tingkat suku bunga deposito yang berkisar 6–7 persen. Oleh karena itu, meskipun terjadi kenaikan tingkat suku bunga SBI yang diikuti kenaikan tingkat suku bunga simpanan, masih terjadi penurunan tingkat suku bunga kredit. Tingkat suku bunga kredit investasi dan modal kerja sampai dengan triwulan II tahun 2005 turun masing-masing mencapai 13,65 persen dan 13,36 persen dari 14,05 persen dan 13,41 persen pada akhir 2004, meskipun tingkat suku bunga simpanan (deposito 1 bulan) naik dari 6,43 persen pada akhir 2004 menjadi 6,98 persen pada triwulan II tahun 2005.
Penyempurnaan pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka (OPT) juga terus dilakukan dengan diperkenalkannya fine tuning operation. Dengan kebijakan yang baru ini, transaksi OPT dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memengaruhi likuiditas perbankan jangka pendek pada waktu, jumlah, dan harga yang ditentukan oleh otoritas moneter.
Di samping langkah-langkah berupa pengetatan posisi moneter, telah dilakukan langkah-langkah yang bersifat koordinatif antara Bank Indonesia dan Pemerintah guna menjaga stabilitas nilai rupiah. Langkah-langkah tersebut mencakup (1) pemenuhan kebutuhan valas bagi Pertamina oleh Pemerintah; (2) pemenuhan kebutuhan valas bagi BUMN di luar Pertamina melalui bank yang telah ditunjuk; (3) penempatan devisa hasil ekspor (DHE) bagi BUMN pada perbankan dalam negeri; dan (4) penerbitan peraturan pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing pada bank umum.
Di sisi keuangan negara, beberapa langkah telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang ada. Untuk mengatasi beban pengeluaran negara yang cukup tinggi, terutama beban subsidi BBM akibat melonjaknya harga minyak mentah di pasaran dunia, Pemerintah menaikkan harga BBM dalam negeri per 1 Maret 2005 rata-rata sekitar 29,0 persen. Namun, untuk minyak tanah yang diperuntukkan bagi rumah tangga tidak dinaikkan harganya. Kenaikan harga jual BBM dalam negeri tersebut dilakukan untuk menyisihkan anggaran yang lebih besar dan lebih bersifat langsung kepada masyarakat golongan miskin serta mengelola ekonomi secara berhati-hati yang pada gilirannya menjaga stabilitas makroekonomi. Kebijakan yang bersifat price adjustment tersebut diikuti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi guna menekan beban subsidi. Dengan langkah-langkah tersebut, subsidi BBM selama tahun 2005 diperkirakan masih akan mencapai Rp76,5 triliun atau 2,9 persen PDB (APBN-P 2005). Namun, akan terdapat dana yang dapat direalokasikan untuk membiayai sektor pendidikan sebesar Rp6,3 triliun, kesehatan sebesar Rp3,9 triliun, dan infrastruktur perdesaan sebesar Rp3,3 triliun.
Dalam pelaksanaannya, berbagai rencana pengeluaran pemerintah tersebut masih terkendala oleh sistem penganggaran yang baru. Guna mengatasi permasalahan tersebut, telah dilakukan sosialisasi dan konsultasi secara terus-menerus pada jajaran pemerintah untuk meningkatkan pemahaman terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
Berkaitan dengan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias, diperoleh dana yang bersumber dari luar negeri melalui hibah dan moratorium, sedangkan dana pinjaman digunakan sebagai pelengkap. Selain melaksanakan kebijakan tersebut, untuk pemulihan Aceh dan Nias juga dilaksanakan berbagai kebijakan lainnya. Sebagai contoh, dalam upaya pemulihan fisik dan ekonomi di Aceh dan Nias sebagai akibat dari bencana tsunami, pada sektor perbankan telah diterapkan kebijakan khusus perkreditan. Melalui PBI No. 7/5/PBI/2005 dan PBI No. 7/17/PBI 2005 telah dilakukan kebijakan kelonggaran kredit bagi bank umum dan BPR.
Guna membiayai pengeluaran yang meningkat, Pemerintah terus mengusahakan peningkatan penerimaan negara, utamanya yang berbasis pajak. Untuk itu, penerimaan pajak dilanjutkan secara konsisten melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Langkah-langkahnya mencakup penyisiran (canvassing), penyuluhan, dan penyempurnaan bank data serta audit dan tindakan penagihan. Selain itu, dilakukan upaya penyempurnaan administrasi pajak dan kepabeanan melalui pengembangan sistem informasi pajak dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Untuk mendorong investasi dan peningkatan daya saing dunia usaha dan juga memerhatikan rasa keadilan, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan dengan memberikan insentif perpajakan bagi masyarakat dan dunia usaha. Secara keseluruhan, penerimaan pajak diperkirakan akan meningkat dari yang semula Rp280,9 triliun atau 12,2 persen PDB pada tahun 2004 menjadi Rp331,8 triliun atau 12,6 persen PDB pada APBN-P tahun 2005.
Upaya meningkatkan penerimaan yang disertai dengan pengendalian pengeluaran seperti diuraikan tadi, merupakan pewujudan dari kebijakan memantapkan ketahanan fiskal. Defisit anggaran ditargetkan akan dapat menurun dari 1,3 persen PDB pada tahun 2004 menjadi sekitar 0,8 persen di tahun 2005.
Di samping upaya menurunkan defisit secara bertahap, dilakukan pula langkah-langkah pengelolaan utang, antara lain melalui peningkatan pengelolaan SUN secara prudent dan transparan untuk meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali dalam jangka panjang serta penyempurnaan struktur portofolio. Untuk mengurangi risiko refinancing jangka menengah akibat tidak meratanya struktur jatuh tempo kewajiban SUN, Pemerintah melakukan program pertukaran obligasi (debt-switching) dan cash buyback, di samping mengupayakan pula peningkatan pendanaan dari pinjaman dan hibah luar negeri. Namun, secara absolut pinjaman luar negeri tetap diarahkan menurun secara bertahap dengan penyerapan pinjaman yang lebih kecil jika dibandingkan dengan amortisasi pinjaman.
Langkah-langkah yang telah dilakukan di bidang moneter dan keuangan negara itu ditujukan pada upaya memantapkan stabilitas makroekonomi. Sementara itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan pembenahan struktural di sektor riil yang didukung oleh perkuatan kinerja sektor keuangan guna meningkatkan kemampuan pembiayaan. Perkuatan sektor keuangan dilakukan melalui peningkatan ketahanan dan fungsi intermediasi perbankan, serta peningkatan peran lembaga keuangan nonbank yang meliputi jasa perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan pasar modal.
Dalam rangka meningkatan ketahanan perbankan telah diterbitkan peraturan untuk meningkatkan pelaksanaan good governance yang dikenal dengan paket Januari 2005. Selain itu, juga dilakukan penyempurnaan sistem kliring nasional serta pengembangan daftar hitam nasional untuk mendukung ketahanan perbankan. Seiring dengan upaya tersebut, kinerja perbankan relatif stabil yang ditunjukkan dengan CAR bank umum yang mencapai sekitar 20,0 persen (Mei 2005) dibandingkan dengan sekitar 19,4 persen pada akhir tahun 2004. Namun, jika terdapat potensi kenaikan risiko yang tercermin dari kenaikan angka NPL (gross) 7,3 persen pada bulan Mei 2005, lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir tahun 2004 yang sebesar 5,8 persen.
Selanjutnya, dalam kerangka menjaga keamanan sektor keuangan, langkah awal yang telah dilakukan adalah membentuk Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) melalui UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS yang telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 95 tahun 2004 dan Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2005 sebagai landasan hukum untuk melakukan pengurangan lingkup dan pengakhiran penjaminan pemerintah terhadap kewajiban bank umum dan BPR, beserta penyusunan peraturan pelaksana dan kelengkapan organisasinya.
Selanjutnya, fungsi intermediasi perbankan menunjukkan adanya optimisme akan prospek perekonomian yang lebih baik ke depan. Kredit perbankan sampai dengan triwulan II tahun 2005 tumbuh mencapai sekitar 28,1 persen dari sekitar Rp486,1 triliun (triwulan II tahun 2004) menjadi sekitar Rp622,6 triliun pada triwulan II tahun 2005. Membaiknya kondisi perbankan secara nasional juga diikuti dengan membaiknya fungsi intermediasi di daerah. Hal ini dicerminkan dengan meningkatnya rasio antara data penyaluran dana terhadap data penghimpunan dana (LDR) pada beberapa daerah tertentu, seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Bahkan, ketiga provinsi tersebut kinerjanya di atas rata-rata LDR nasional yang sekitar 61,6 persen (Mei 2005). Di lain pihak, Provinsi DKI Jakarta yang memiliki LDR di atas 100,0 persen pada 1994–1995, telah turun menjadi 43,1 persen pada bulan Mei 2005. Perkembangan ini menggambarkan bahwa penyaluran dana perbankan di daerah relatif telah terdistribusi secara lebih merata dan tidak didominasi oleh provinsi tertentu.
Selanjutnya, penyaluran kredit terhadap UMKM menunjukkan pertumbuhan yang mencapai 29,9 persen dan porsi yang mencapai 49,3 persen dari total kredit perbankan nasional (triwulan II tahun 2005). Peran UMKM terus ditingkatkan antara lain melalui kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan tanggal 8 Juni 2005. Sementara penyaluran kredit KUK telah meningkat 38,5 persen dari sekitar Rp69,9 triliun pada triwulan II tahun 2004 menjadi Rp96,9 triliun pada triwulan II tahun 2005.
Selanjutnya, perbankan syariah menunjukkan perkembangan cukup pesat yang tercermin dari pertumbuhan aset yang mencapai sekitar 50,0 persen per tahun dan penghimpunan DPK syariah mencapai 55,0 persen per tahun. Fungsi intermediasi yang dilakukan oleh perbankan segmen ini telah berjalan optimal tercermin dari angka Financing to Deposit Ratio (FDR) yang berkisar 95,0 sampai dengan 105,0 persen jauh jika dibandingkan dengan perbankan konvensional yang baru sekitar 52,9 persen.
Dalam upaya meningkatkan peran lembaga keuangan nonbank berbagai langkah telah dilakukan. Pada industri jasa perasuransian, telah ditegakkan pengaturan terhadap pengawasan berbasis risiko antara lain dengan dicabutnya izin usaha 10 perusahaan asuransi yang tidak dapat memenuhi ketentuan Risk Based Capital sebesar 120,0 persen selama 10 bulan terakhir. Di bidang dana pensiun, orientasi investasi sudah semakin beralih dari deposito bank dan dana-dana jangka pendek kepada investasi yang bersifat jangka panjang (seperti obligasi pemerintah dan obligasi korporasi). Perubahan ini didorong oleh maraknya pasar obligasi yang dipacu oleh penurunan suku bunga. Di bidang perusahaan pembiayaan, telah terjadi peningkatan nilai dan kualitas aset serta kegiatan usaha. Selain itu, dalam upaya meningkatkan pendanaan bagi usaha kecil, perusahaan modal ventura telah berhasil meningkatkan kerja samanya dengan perusahaan pasangan usaha.
Di bidang pasar modal, diperoleh berbagai kemajuan sebagai berikut. Pergerakan pasar yang ditandai oleh indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta berhasil mencapai level 1.182,3 di akhir Juli 2005. Selaras dengan peningkatan indeks tersebut, nilai kapitalisasi pasar BEJ juga mencapai Rp805,5 triliun pada akhir Juli 2005. Perkembangan tersebut merupakan respons positif dari pergerakan pasar terhadap situasi politik dan keamanan di Indonesia yang cukup baik, antara lain tercermin dari keberhasilan menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang akhirnya turut meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal. Hal tersebut terlihat dari semakin meningkatnya transaksi pemodal asing mencapai 41,0 persen (2004) dari total perdagangan saham jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 28,0 persen. Meningkatnya aktivitas pemodal asing juga mendorong aliran modal masuk yang mencapai Rp18,8 triliun (2004) atau meningkat 90,5 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Selain itu, perkembangan lain di bidang pasar modal yang patut dicatat adalah semakin terbukanya peluang pengembangan efek beragun aset (EBA) melalui pembentukan Secondary Mortgage Facility (SMF). Dengan dukungan penuh dari DPR, modal awal bagi pendirian SMF telah disetujui dan dimasukkan dalam UU No.36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp1 triliun. Selanjutnya, sebagai landasan hukum untuk pendirian badan hukum SMF telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, telah ditetapkan pula Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan untuk memberikan pokok-pokok pengaturan terhadap SMF yang meliputi mekanisme pembiayaan sekunder perumahan, pembinaaan dan pengawasan, dan prudential regulation. Selanjutnya, untuk meningkatkan kredibilitas SMF di mata investor, Pemerintah telah menjajaki peluang lembaga keuangan internasional sebagai pemegang saham SMF. Adapun lembaga-lembaga keuangan internasional yang telah menyatakan minatnya untuk berperan serta adalah Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), dan International Finance Corporation (IFC).
Sementara itu, untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang cepat, lengkap, dan akurat, secara nasional dan regional, dalam tahun 2005 telah diambil beberapa langkah utama antara lain berupa peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pelatihan dan pendidikan di bidang teknis dan manajemen statistik; pengembangan sistem informasi statistik; dan pembangunan gedung serta kantor statistik, terutama untuk BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota yang baru terbentuk atau pindah lokasi akibat adanya pemekaran wilayah administrasi. Dalam kaitannya penyediaan data sosial telah dilakukan survei angkatan kerja nasional (Sakernas), survei sosial ekonomi nasional (Susenas), survei penduduk antarsensus (Supas), dan survei upah. Untuk pengadaan data statistik lintas bidang, seperti bidang politik, pertahanan keamanan, hukum, dan penyelenggaraan negara, kemiskinan, dan gender dilaksanakan melalui penyusunan indikator kesejahteraan rakyat, penyusunan indikator dan indeks kerawanan sosial, penyusunan statistik politik dan keamanan, penyusunan indikator kekerasan, penghitungan penduduk miskin dan statistik desa tertinggal. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah menyalurkan dana kompensasi subsidi BBM langsung pada rumah tangga miskin, juga telah dilaksanakan pendataan sosial ekonomi penduduk (sensus rumah tangga miskin). Selain itu, untuk mendukung penyediaan data statistik ekonomi telah dilakukan persiapan sensus ekonomi tahun 2006 (SE2006), survei harga konsumen untuk penghitungan inflasi, survei harga produsen dan konsumen perdesaan untuk menghitung nilai tukar petani, survei usaha rumah tangga terintegrasi, survei bidang jasa dan pariwisata, survei bidang transportasi, survei statistik lembaga keuangan, kompilasi data statistik ekspor, dan penghitungan PDB dan PDRB.

3.      Tindak Lanjut yang Diperlukan
Dengan tetap memerhatikan situasi yang terjadi, kebijakan moneter yang cenderung ketat masih akan digunakan untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan, antara lain melalui koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia guna menyamakan langkah dan arah kebijakan moneter dan fiskal dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Dalam rangka mengubah ekspektasi masyarakat dari yang bersifat adaptif menjadi forward looking, pada pertengahan tahun 2005 mulai diperkenalkan inflation targeting dengan instrumen kebijakan moneter berupa suku bunga sebagai pengganti instrumen uang primer. Melalui instrumen tingkat suku bunga tersebut, diharapkan otoritas moneter dapat dengan cepat merespons perkembangan yang terjadi guna menuju ke arah sasaran inflasi yang telah ditetapkan.
Di sisi keuangan negara, dengan melihat perkembangan dari realisasi keuangan negara pada semester I tahun 2005, diperlukan langkah-langkah guna mempercepat pengeluaran/belanja negara. Langkah tersebut dilakukan di samping untuk mendorong investasi, juga digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, akan tetap dilanjutkan upaya pemantapan kesinambungan fiskal dengan melanjutkan penurunan defisit secara bertahap dari 1,3 persen PDB pada tahun 2004 menjadi 0,8 persen PDB di tahun 2005. Dengan demikian, rasio pinjaman/PDB juga akan menurun. Tugas tersebut tidak mudah mengingat kondisi eksternal yang berubah secara cepat dan sangat besar yang langsung memengaruhi pos-pos pengeluaran dan pendapatan negara.
Di sektor keuangan, kebijakan ke depan akan diarahkan untuk memperkuat kelembagaan guna menunjang kegiatan perekonomian melalui upaya-upaya (1) pelaksanaan kegiatan lanjutan dalam pembentukan Jaring Pengaman Sektor Keuangan melalui penetapan UU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan persiapan pengalihan tugasnya, penyusunan mekanisme jaring pengaman sektor keuangan serta finalisasi RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan; (2) peningkatan kinerja dan stabilitas lembaga jasa keuangan melalui penyempuranaan UU tentang perasuransian, pasar modal, dana pensiun serta implementasi International Organization of Securities Commission (IOSCO) dan International Association Insurance Supervision (IAIS) core principles; serta (3) peningkatan good governance pada industri jasa keuangan melalui perbaikan kualitas manajemen dan operasional pada industri jasa keuangan melalui penyusunan standar minimum penerapan prinsip good governance pada lembaga keuangan.
Selanjutnya, untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan kebijakan diarahkan pada optimalisasi penyaluran kredit perbankan, termasuk peningkatan fungsi permodalan kepada UMKM, antara lain melalui fasilitasi pengembangan skim penjaminan kredit dan bantuan teknis pada BPR serta Konsultan Keuangan Mitra Bank untuk penyaluran kredit bagi sektor tertentu serta pengkajian penyusunan kebijakan peraturan perundangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Di samping itu, untuk mendukung peningkatan diversifikasi sumber pendanaan pembangunan oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB), diterapkan kebijakan berupa pengaturan dan law enforcement pada pengawasan LJKNB. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pokok yang antara lain meliputi pengawasan industri asuransi yang berbasis risiko, pengawasan dan pemeriksaan terhadap emiten, perusahaan publik dan manajer investasi, serta penyusunan standar minimum mekanisme pengaduan nasabah serta standar prosedur pengaduan investor pasar modal.
Selanjutnya, berbagai upaya ditujukan untuk peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang cepat, lengkap, dan akurat, baik secara nasional maupun secara regional, perlu ditindaklanjuti dan dijaga kesinambungannya. Tindak lanjut tersebut antara lain akan dilakukan melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik dalam kerangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien, peningkatan kapasitas sumber daya manusia statistik yang profesional serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir.

D.     Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
1.      Permasalahan yang Dihadapi
Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional untuk mendukung penciptaan lapangan kerja terutama, di perdesaan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang sekaligus dapat mengurangi kemiskinan, serta peningkatan daya saing hasil-hasil pertanian. Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan juga memiliki peran besar dalam penyediaan pangan, sehingga stabilitas ketersediaan pangan sangat penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan yang dihadapi di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan untuk dapat mewujudkan sasaran tersebut adalah (1) kesejahteraan petani/nelayan masih rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, (2) kelembagaan petani/nelayan dan penyuluhan yang masih lemah, (3) lahan pengusahaan petani semakin sempit, (4) akses petani dan nelayan ke sumber daya produktif termasuk permodalan dan usaha masih sangat terbatas, (5) masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, (6) masih tingginya ketergantungan konsumsi pangan pada beras dan rentannya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga yang ditandai dengan masih adanya kasus busung lapar dan gizi buruk, (7) budi daya dan pemanfaatan perikanan dan kehutanan yang belum optimal dan masih tingginya illegal fishing dan illegal logging, (8) ketidakseimbangan pemanfaatan stok ikan antarkawasan perairan laut dan terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut dan pesisir, (9) rendahnya nilai hasil hutan nonkayu yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitar kawasan hutan, dan (10) pemanfaatan hutan yang melebihi daya dukung sehingga membahayakan pasokan air yang menopang keberlanjutan produksi hasil pertanian.
Sementara itu, di sektor peternakan, akhir-akhir ini dihadapi menyebarnya penyakit flu burung, yang tidak saja merugikan produksi peternakan, tetapi juga membahayakan kesehatan manusia.
Secara rinci, sumber daya perikanan yang merupakan salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi, sumber devisa negara, dan penyedia bahan pangan protein hewani bagi masyarakat, menghadapi berbagai permasalahan, antara lain (1) kondisi nelayan yang pada umumnya miskin dan masih merupakan nelayan tradisional; (2) masih tingginya ketidakseimbangan pemanfaatan stok perikanan tangkap antarkawasan/wilayah dan antar spesies; (3) banyaknya praktik Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing yang menyebabkan kerugian negara; dan (4) pengusahaan perikanan budi daya yang masih belum efisien. Di samping itu, masalah-masalah lain yang menyertai adalah sarana dan prasarana perikanan yang belum memadai, dan input-input lain, seperti masalah benih, pakan, kesehatan ikan, dukungan permodalan, riset, dan iptek perikanan. Sementara itu, masalah penanganan dan proses pengolahan produk-produk perikanan juga belum berkembang dengan baik, sehingga produk perikanan bermutu rendah dengan nilai jual yang rendah pula. Di pasar global, produk perikanan juga menghadapi kendala oleh adanya hambatan tarif dan nontarif, yang dikaitkan pula dengan isu-isu lingkungan dan kesehatan. Apabila permasalahan itu dapat ditangani, sumber daya kelautan dan perikanan mempunyai prospek besar untuk dikembangkan peranannya dalam mendukung pembangunan nasional.
Indonesia memiliki potensi hutan yang sangat besar, tetapi potensi hutan yang besar tersebut belum dikelola secara optimal karena beberapa sebab, yaitu penataan kawasan hutan (termasuk tata ruang hutan) yang belum mantap, belum terbentuknya unit pengelolaan hutan pada seluruh kawasan hutan, pemanfaatan hutan yang belum berpihak kepada masyarakat, pemanfaatan hutan yang masih bertumpu pada hasil hutan kayu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pengelolaan hutan yang masih lemah, upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis belum mendapat perhatian yang memadai.
Upaya-upaya untuk memperbaiki pengelolaan hutan telah dilakukan, tetapi secara umum hasilnya belum seperti yang diharapkan. Beberapa permasalahan yang masih memerlukan perhatian adalah pemanfaatan hutan yang telah melebihi kemampuannya sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui sehingga menimbulkan tidak saja kerugian ekonomi, tetapi juga ekologi, seperti musnahnya plasma nutfah, lahan kritis, tanah longsor, banjir, dan kekeringan. Berkurangnya kawasan hutan juga menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan bahan baku industri yang diperkirakan mencapai 35–40 juta m3 per tahun. Sementara itu, potensi hasil hutan bukan kayu belum berkembang secara optimal. Hal ini terkait dengan masih rendahnya pendapatan dan kualitas hidup masyarakat di dan sekitar kawasan hutan yang umumnya mengusahakan hasil hutan bukan kayu secara tradisional dan terbatas.

2.      Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai
Sebagai salah satu upaya stabilisasi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk memenuhi konsumsi masyarakat pada hari-hari besar, pada akhir tahun 2004 telah berhasil dilakukan upaya pengamanan penyediaan bahan pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan di hari Lebaran dan Natal. Langkah ini dimaksudkan agar pada masa tingginya konsumsi bahan pangan pokok masyarakat dapat memiliki akses terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Langkah ini dilakukan pula dalam rangka mengantisipasi bencana banjir dan musim tanam (paceklik) yang dapat mengganggu jumlah pasokan bahan pangan yang dapat mengakibatkan melonjaknya harga. Pada masa hari besar keagamaan tersebut telah dilakukan pemantauan stok, distribusi, dan harga bahan pokok sehingga kebutuhan konsumsi masyarakat dapat dipenuhi dengan baik.
Selain itu, ketersediaan dan distribusi input produksi, seperti benih, pupuk, kredit, serta alat mesin pertanian dapat dijaga agar tepat waktu dan pada tingkat harga yang terjangkau sehingga proses produksi dapat berjalan lancar. Selanjutnya, mengingat panen pada awal tahun 2004 berjalan baik, melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2005 harga pembelian gabah oleh Pemerintah telah disesuaikan agar dapat menutupi biaya produksi. Langkah ini didukung pula dengan kebijakan larangan impor beras melalui SK Menteri Perdagangan Nomor 71/M/XII/2004 yang berlaku dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2005, yang diperpanjang sampai akhir tahun 2005 untuk mencegah masuknya impor beras yang dapat mengganggu stabilitas harga beras di pasaran yang dapat merugikan petani. Langkah-langkah tersebut telah berhasil menstabilkan penyediaan, distribusi, dan harga bahan pangan pokok serta tersedianya input produksi pada saat musim tanam Larangan impor, terutama pada saat panen raya,juga telah memberikan dampak membaiknya harga yang diterima petani sehingga lebih menguntungkan.
Untuk lebih mempertegas dan menjabarkan pembangunan pertanian, pada tanggal 12 Juni 2005 Presiden telah mencanangkan konsep operasional Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan secara Nasional di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Langkah tersebut dilakukan untuk lebih menekankan kembali dan menggerakkan seluruh stakeholders pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk memahami dan memosisikan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai wahana peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, peternak, pekebun, dan petani hutan pada khususnya dan masyarakat di perdesaan pada umumnya.
Di bidang pertanian, sedang dilakukan revitalisasi sistem penyuluhan secara nasional. Selanjutnya, Departemen Pertanian bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan lembaga internasional sedang melakukan peningkatan sistem kesehatan ternak dan keamanan produk hewan untuk mengendalikan penyakit ternak yang dapat menganggu keamanan produk ternak dan kesehatan manusia. Dalam rangka mengatasi penyakit flu burung, telah dilakukan langkah-langkah untuk mengendalikan dan membatasi penyebaran flu burung yang merugikan peternak maupun yang membahayakan kesehatan manusia (zoonosis), melalui vaksinasi, pemusnahan ternak dan pencegahan penyebaran secara spasial, serta sosialisasi untuk kewaspadaan dan pengendalian dampak flu burung.
Selain itu, untuk meningkatan ketahanan pangan di tingkat regional dan daerah dan di tingkat rumah tangga terus dilakukan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan di daerah dan peningkatan sistem kerawanan pangan dan gizi serta peningkatan pendapatan, terutama di daerah-daerah defisit pangan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kasus gizi buruk dan busung lapar.
Sementara itu, langkah-langkah kebijakan di bidang kehutanan yang telah dilakukan dalam rangka revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah (1) revitalisasi industri kehutanan, yang dititikberatkan pada pembangunan hutan tanaman industri, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan; (2) pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan; (3) rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; dan (4) pelindungan dan konservasi sumber daya alam dengan melakukan pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal yang mendapat dukungan internasional, antara lain dengan Environmental Investigation Agency (EIA) Inggris, kerja sama dengan LSM Amerika Serikat dalam penyelamatan lingkungan hidup, kerja sama dengan negara-negara konsumen kayu serta LSM internasional dalam forum Asian Forest Partnership (AFP) dan Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT), dan nota kesepahaman bilateral dengan beberapa negara, seperti Cina, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan Norwegia.
Selanjutnya, di sisi lain untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya perikanan dilakukan langkah-langkah yang mengarah pada upaya peningkatan kemampuan nelayan dan pembudi daya ikan dan penguatan lembaga pendukungnya. Selain itu, juga dilakukan upaya untuk mendorong peningkatan produktivitas usaha perikanan dan peningkatan nilai tambah produk perikanan, yang didukung dengan kebijakan/regulasi yang jelas dan perbaikan sarana dan prasarana perikanan yang baik
Secara nasional, hasil awal revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan pada awal tahun 2005 menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2005, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian diperkirakan masih besar, yaitu di atas 40 persen dari total tenaga kerja. Ekspor hasil pertanian pada periode Januari – April 2005 meningkat sebesar 36,86 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2004. Besarnya kontribusi ekspor hasil pertanian terhadap total ekspor jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2004, yaitu sebesar 4,33 persen.
Di bidang pangan pokok, produksi beras pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 53,0 juta ton atau setara 33,5 juta ton beras, yang berarti sedikit menurun jika dibandingkan dengan produksi tahun 2004. Perkiraan penurunan produksi padi tersebut perlu diantisipasi dan dilakukan langkah-langkah pengmanan agar produksi pangan tidak mengakibatkan gejolak yang berarti di tingkat masyarakat. Selanjutnya, kebijakan pelarangan impor beras telah mendorong kenaikan harga gabah di tingkat petani. Pada tahun 2004, rata-rata harga gabah di tingkat petani untuk kelompok kualitas GKG sebesar Rp1.382,38/kg, dan pada tahun 2005 mencapai sebesar Rp1.726,56/kg.
Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan perikanan dalam 2 tahun terakhir ini, dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator luaran. Kontribusi subsektor perikanan yang dicerminkan oleh PDB perikanan, pada tahun 2004 mencapai 2,40 persen dari PDB nasional. Persentase ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2003 yang sebesar 2,24 persen. Dalam tahun 2005 diperkirakan kontribusi tersebut dapat mencapai 2,74 persen dari PDB nasional. Jika dilihat dari produksinya, pada tahun 2004 produksi hasil perikanan mencapai 6,83 juta ton, yang berasal dari perikanan tangkap sebesar 4,89 juta ton dan perikanan budi daya sebesar 1,94 juta ton. Sementara itu, sumbangannya terhadap devisa negara, pada tahun 2004 mencapai USD 2,14 miliar, dengan volume ekspor sebesar 0,92 juta ton.
Dalam penyerapan tenaga kerja, subsektor perikanan mampu menyerap sebanyak 6,44 juta orang, yang terdiri atas 3,99 juta orang nelayan dan 2,45 juta pembudi daya ikan. Peran lain dari subsektor perikanan, adalah sebagai penyedianbahan pangan protein hewani bagi masyarakat. Konsumsi ikan per kapita nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat mencapai 23,18 kg/kapita/tahun, dan diperkirakan pada tahun 2005 mencapai 24,51 kg/kapita/tahun.
Sementara itu, di bidang kehutanan telah berhasil merestrukturisasi perusahaan patungan hutan tanaman industri, mengevaluasi kinerja industri kehutanan, melakukan pendaftaran ulang izin usaha industri primer hasil hutan kayu, peningkatan upaya rehabilitasi, reklamasi dan reboisasi hutan, meningkatkan pelindungan dan konservasi hutan dan menyusun model pertumbuhan dan hasil hutan tanaman.
Nilai ekspor hasil industri kehutanan yang berasal dari kayu lapis dan kayu gergajian pada tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 29,67 persen, yaitu dari 1,965 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 1,382 miliar dolar Amerika. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya volume ekspor dari kedua komoditas tersebut, terutama kayu lapis yang berkurang sekitar 1,41 juta ton.


3.      Tindak Lanjut yang Diperlukan
Di subsektor pertanian langkah tindak lanjut difokuskan pada upaya-upaya untuk (1) meningkatkan kualitas usaha pertanian dengan melakukan penyuluhan, pendampingan; (2) dukungan peningkatan produktivitas melalui penyebaran bibit/benih bermutu dan melakukan dukungan dan pembinaan peningkatan nilai tambah; (3) mengembangkan diversifikasi pangan, baik pada aspek produksi dan ketersediaan maupun pada aspek konsumsi untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat daerah dan tingkat rumah tangga; (4) menyosialisasikan pentingnya kesadaran gizi dan memperkuat sistem kerawanan pangan dan gizi yang mengutamakan partisipasi aktif masyarakat; (5) meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan usaha peternakan dan perkebunan, termasuk peningkatan mutu dan keragaman produk olahannya; (6) memperkuat sistem pengendalian hama penyakit tanaman, hasil ikan, dan sistem pengendalian kesehatan ternak dan keamanan produk ternak. Berkaitan dengan penyakit zoonosis, perlu disusun sistem pengendalian penyakit ternak dan terutama yang dapat membahayakan kesehatan manusia; (7) melakukan penguatan sistem standar mutu dan keamanan komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk meningkatkan daya saing di pasaran.
Di subsektor perikanan, kinerja subsektor perikanan akan ditingkatkan melalui (1) pengembangan perikanan tangkap di perairan/kawasan ZEEI, laut dalam dan laut lepas; (2) rehabilitasi dan optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana perikanan; (3) penataan kembali kawasan perikanan budi daya tambak agar lebih efisien dan ramah lingkungan, dan melakukan upaya-upaya perbaikan ekosistem pesisir; (4) pengembangan usaha perikanan berbasis kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, pembudi daya ikan dan nelayan kecil; (5) peningkatan eksploirasi potensi sumber daya nonkonvensional, seperti ikan laut dalam, dan sumber daya laut lainnya.
Selanjutnya, di subsektor kehutanan, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah (1) peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan melalui pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; (2) optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dana reboisasi; (3) pengembangan hutan tanaman; pengembangan dan pemasaran serta pengendalian peredaran hasil hutan; (4) pengembangan hasil hutan nonkayu; (5) perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan (social forestry); serta (6) pengembangan kelembagaan usaha perhutanan rakyat dengan pola swadaya, pola subsidi, dan pola kemitraan.

E       Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah dan Pembangunan Perdesaan
1.      Permasalahan yang Dihadapi
Pembangunan nasional yang telah dilakukan selama ini meskipun secara umum telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, ternyata masih menimbulkan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Ketimpangan pembangunan terutama terjadi antara Jawa-luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI)-Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta antarkota dan antara kota-desa. Pada beberapa wilayah, ketimpangan pembangunan telah berakibat langsung pada munculnya semangat kedaerahan yang pada titik yang paling ekstrem diwujudkan dalam bentuk gerakan separatisme. Sementara itu, upaya-upaya percepatan pembangunan pada wilayah yang relatif masih tertinggal tersebut, meskipun telah dimulai sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu, hasilnya hingga tahun 2004 jauh dari harapan dari masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
Permasalahan dalam pengembangan wilayah tertinggal adalah (1) belum adanya kesepahaman antara berbagai stakeholders, baik di pusat maupun daerah dalam penanganan wilayah tertinggal; (2) rendahnya dukungan APBD provinsi untuk mengembangkan wilayah tertinggal dan pulau-pulau kecil; (3) belum optimal dan sinergisnya upaya-upaya untuk percepatan pengembangan wilayah tertinggal; (4) terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi yang menghubungkan wilayah-wilayah tertinggal dengan pusat-pusat pemasaran dan ibukota kabupaten dan provinsi; (5) masih rendahnya kualitas SDM dan belum optimalnya pengembangan potensi, baik SDM, SDA, dan kelembagaan di wilayah tertinggal; (6) masih rendahnya keterlibatan swasta, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah tertinggal; (7) terbatasnya informasi dan akses masyarakat di daerah dalam penyediaan modal, input produksi, pengembangan teknologi, informasi pasar, dan peluang usaha.
Sementara itu, untuk daerah perbatasan permasalahan yang dihadapi, terutama adalah (1) panjangnya garis perbatasan darat dan laut yang tersebar sampai di pulau-pulau terluar yang harus diawasi, sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki aparat pertahanan dan keamanan sangat minim mengakibatkan lemahnya pengawasan daerah perbatasan; (2) tapal batas antarnegara yang masih belum ditetapkan secara jelas; (3) meskipun kebijakan nasional pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu sudah dirumuskan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala, antara lain keterbatasan pendanaan dan belum terpadunya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan; (4) perbedaan tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi antara masyarakat Indonesia dan masyarakat negara tetangga; (5) tingkat kemiskinan yang cukup tinggi sebagai salah satu penyebab maraknya penyelundupan tenaga kerja dan sumber daya alam; (6) masih sangat sedikitnya pos perbatasan yang tersedia dan pilar perbatasan yang sangat terbatas jumlahnya dan rendah kualitasnya; (7) terbatasnya sarana dan prasarana keamanan, cukai, imigrasi, dan karantina di pos-pos pelintas batas; (8) terbatasnya prasarana wilayah yang menghubungkan pusat-pusat perkotaan dengan pintu-pintu perbatasan; serta (9) pola tata guna dan status hutan di sepanjang perbatasan yang masih wewenang pemerintah pusat, di lain pihak daerah dan masyarakat setempat membutuhkan sumber daya bagi daerah dan kehidupannya.
Untuk mendorong pembangunan di wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh permasalahan yang dihadapi terutama adalah (1) belum adanya kesepahaman dan belum optimalnya kualitas SDM di daerah, baik antara pemerintah daerah, masyarakat pelaku langsung maupun swasta, dalam pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh; (2) belum terciptanya sinergi dan kerja sama yang terpadu lintas sektor dan antarpelaku dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh; (3) keterbatasan infrastruktur jaringan jalan dan perhubungan serta telekomunikasi yang menghubungkan antarwilayah strategis dan cepat tumbuh di dalam negeri, dan dengan pusat-pusat perekonomian dunia; (4) keterbatasan sarana dan prasarana ekonomi, produksi, dan pengolahan, yang mendukung kegiatan usaha untuk pengembangan produk unggulan di kawasan strategis dan cepat tumbuh; (6) minimnya informasi dan akses masyarakat di daerah terhadap modal, input produksi, teknologi, pasar, serta peluang usaha, dan kerja sama investasi.
Terkait dengan penataan ruang dan pertanahan, permasalahan yang dihadapi adalah masih belum terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien yang diperlukan untuk meminimalisasi konflik pemanfaatan ruang dan sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat, baik di pusat maupun di daerah.
Sementara itu, di sisi pendanaan untuk mendukung pembangunan wilayah, mekanisme alokasi dana dekonsentrasi masih berjalan secara parsial berdasarkan prioritas setiap sektor. Hal ini diperparah dengan masih lemahnya koordinasi antara departemen dan pemerintah daerah yang bersangkutan, mengakibatkan lemahnya sinergi dan keterpaduan kegiatan dan program yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi dan perbantuan dengan yang didanai dari APBD. Keterbatasan APBD menyebabkan pemerintah daerah yang bersangkutan menempatkan skala prioritas yang rendah terhadap pembangunan wilayah yang relatif tertinggal karena dianggap investasi di daerah ini tidak akan membawa dampak yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.
Permasalahan lain adalah masih adanya kesenjangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, pembangunan perdesaan masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan perkotaan, yang dicerminkan antara lain dengan rendahnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Salah satu contohnya, baru sekitar 6,4 persen rumah tangga perdesaan yang telah dilayani infrastruktur perpipaan air minum, sementara di perkotaan telah mencapai 32 persen. Beberapa masalah pokok yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya adalah keterbatasan akses masyarakat perdesaan terhadap sumber daya produktif, kapasitas kelembagaan sosial-ekonomi pembangunan perdesaan yang belum memadai, serta rendahnya kualitas pelayanan prasarana-sarana permukiman perdesaan. Di samping itu, investasi yang lebih cenderung terkonsentrasi di perkotaan, terutama kota-kota besar dan metropolitan, menyebabkan kian meningkatnya kesenjangan ekonomi perdesaan dengan perkotaan yang berimplikasi pada munculnya berbagai masalah terkait dengan urbanisasi, eksternalitas negatif, dan lain-lain.

2.      Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai
Dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, langkah-langkah kebijakan utama yang dilakukan, antara lain adalah (1) meningkatkan keberpihakan Pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengatasi ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain, di antaranya dengan melaksanakan Inpres No. 7 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, juga melaksanakan program-program RPJM Nasional pembangunan daerah tertinggal; (2) mempercepat pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, seperti perbatasan, kawasan transmigrasi, kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil terluar melalui upaya percepatan penyediaan infrasruktur dan mendorong masyarakat dan kerja sama swasta dalam rangka pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam, budaya lokal, dan kearifan tradisional secara berkelanjutan dan kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM) lainnya; (3) menyediakan prasarana dan sarana sosial dasar (pendidikan dan kesehatan) dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tertinggal; (4) terus melaksanakan kebijakan Public Service Obligation (PSO), Universal Service Obligation (USO), terutama dalam bentuk keperintisan, khususnya untuk penyediaan dan pelayanan transportasi di wilayah-wilayah tertinggal; (5) mendorong percepatan pembangunan di wilayah-wilayah yang strategis dan mempunyai potensi untuk cepat tumbuh, terutama di luar Pulau Jawa, dengan membuka peluang dan kerja sama dengan pihak swasta sehingga diharapkan dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya.
Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pengembangan wilayah tertinggal adalah (1) tersusunnya konsep kebijakan, strategi nasional pembangunan daerah tertinggal yang berisi uraian definisi dan batasan, konsep kebijakan dan program prioritas bagi percepatan pembangunan di daerah tertinggal; (2) teridentifikasikannya 199 kabupaten tertinggal untuk jangka perencanaan 2006–2009; (3) terbentuknya kerja sama antara kementerian PDT, Bappenas, dan Bank Dunia dalam pengembangan program percepatan pembangunan di daerah tertinggal; (4) tersusunnya program terpadu dengan 6 (enam) Kementerian (Koperasi, PDT, Nakertrans, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan) untuk mendukung percepatan pembangunan masyarakat perdesaan melalui koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis agribisnis; (5) terbentuknya kerjasama antara kementerian PDT dengan departemen pendidikan nasional dalam pertukaran kepala sekolah antara daerah tertinggal dengan daerah maju; (6) tersusunnya kebijakan PKPS BBM bidang infrastruktur perdesaan yang lebih berpihak kepada daerah tertinggal; (7) tersusunnya kebijakan Penyerasian Pembangunan Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil; (8) pelaksanaan Pemberdayan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam hal peningkatan SDM, penataan permukiman, dan kerja sama pengembangan. Saat ini program tersebut sudah mulai dilaksanakan untuk tahun anggaran 2005 dan akan terus mendapat prioritas anggaran dan perhatian dari pemerintah.     
Selanjutnya, pengembangan wilayah perbatasan telah menghasilkan, antara lain (1) tersusunnya konsep naskah akademik Rancangan UU tentang Batas Wilayah RI dan konsep kebijakan strategi pengelolaan kawasan perbatasan; (2) tersusunnya rancangan Keppres tentang Dewan Pengelola Kawasan Perbatasan Antarnegara dan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perbatasan; (3) tersusunnya kebijakan, strategi, dan rencana tata ruang wilayah Kawasan Perbatasan Negara serta tersusunnya rencana aksi pembangunan di tujuh wilayah perbatasan (Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, Nunukan, Talaud, Merauke, dan Belu); (4) finalisasi MOU lintas batas RI-Malaysia; (5) terlaksananya pembinaan pos lintas batas dan kelembagaan di Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur; (6) terlaksananya kerja sama ekonomi melalui penanaman modal dalam pengembangan kawasan khusus di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dalam kerangka Sosek Malindo; (7) tersusunnya pangkalan data wilayah perbatasan antarnegara; (8) tersusunnya informasi dan peta garis batas dan pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan.
Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh adalah (1) tersusunnya panduan kebijakan, pedoman, mekanisme perencanaan, serta indikator pembangunan terpadu pengembangan kawasan; (2) tersusunnya revitalisasi manajemen pengembangan KAPET; (3) peningkatan investasi dan kerja sama pada kawasan cepat tumbuh dan KAPET. Pada tahun 2004 telah disiapkan masuknya investasi di KAPET Pare-Pare sebesar US $7,110,320 dan US$ 1 miliar di KAPET Bima dan 39 MoU yang menunggu tindak lanjut; (4) fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan dan Rencana Pengembangan Kawasan Industri di beberapa KAPET, antara lain Semparuk (KAPET Sanggau), Blang Ulam (KAPET Banda Aceh), Lappade (KAPET Pare-Pare), Kariangau, dan Pendingin (KAPET Sasamba), Kawasan Industri Pulang Pisau (KAPET DAS KAKAB); (5) terlaksananya pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang; (6) ditingkatkannya status kawasan berikat Otorita Batam menjadi Kawasan berikat plus Otorita Batam; (7) berkembangnya konsep dan terlaksananya fasilitasi pengembangan kawasan cepat tumbuh melalui kerja sama terpadu dan kemitraan antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat pelaku lainnya di daerah; (8) terbentuknya dan terlaksananya forum-forum lintas pelaku dan kerja sama ekonomi subregional, baik dalam pengelolaan potensi daerah maupun pengembangan ekonomi wilayah; (9) fasilitasi pelaksanaan kewenangan daerah di Kawasan Otorita, dan fasilitasi penanganan masalah kewenangan daerah di wilayah kawasan pelabuhan, bandar udara, perumahan, industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, dan kawasan lain sejenis.
Dalam rangka optimalisasi penggunaan RTRWN untuk mendorong pertumbuhan daerah tertinggal, telah dilaksanakan kegiatan, antara lain (i) penyusunan berbagai rencana tata ruang dan rencana strategis, khususnya di kawasan perbatasan antarnegara, seperti di Kalimantan Barat, Maluku Utara, NTT, Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara, serta pulau-pulau kecil terluar; dan (ii) pelaksanaan bantuan teknis guna pemantapan kelembagaan penataan ruang di daerah.
Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam program pengelolaan pertanahan, antara lain (1) kegiatan pengkajian, penyempurnaan, dan penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan; (2) penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang berkeadilan dan memiliki jaminan kepastian hukum; dan (3) penguatan kelembagaan pertanahan dan kewenangannya; serta (4) mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik dan sengketa sumber daya agraria melalui standardisasi penanganan sengketa, pemberdayaan masyarakat, kerja sama antarinstansi, dan pihak terkait serta penguatan hak atas tanah.
Hasil-hasil yang telah dicapai dalam 10 bulan terakhir ini adalah (1) penyusunan dan penetapan standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan (SPOPP) pertanahan; (2) penyusunan RUU Penyempurnaan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Sumber Daya Agraria, RUU tentang Hak Tanah, dan RPP tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagai penyempurnaan PP No. 224 Tahun 1961, serta telah diselesaikan PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; (3) pemberian jaminan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat dengan penerbitan sertifikat tanah; (4) pengembangan sistem informasi pertanahan.
Upaya peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil melalui optimalisasi penangkapan, pengolahan, pelelangan, dan pemasaran ikan, serta pengembangan unit bisnis perikanan terpadu. Selain itu, dilakukan pengembangan budi daya ikan unggulan melalui kegiatan percontohan, penguatan modal, pelatihan teknis, temu lapang, temu usaha, dan pendampingan teknologi, pemberdayaan perempuan generasi muda, serta penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB), bantuan sarana/modal usaha pengembangan mata pencaharian alternatif, dan perbaikan ekosistem di pulau-pulau kecil dan pemberian premi asuransi nelayan untuk 15.960 orang nelayan yang mengikuti program asuransi jiwa.
Adapun pengurangan kesenjangan wilayah pembangunan perkotaan dan perdesaan yang telah dilakukan pada tahun 2004 dan 2005 diarahkan pada areal development melalui Pengembangan Ekonomi Lokal, Pengembangan Kota-Kota Kecil dan Menengah, Pengendalian Kota-Kota Besar dan Metropolitan, dan Pengembangan Keterkaitan Antarkota, serta didukung dengan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Khusus di perdesaan, dilakukan penciptaan lapangan pekerjaan nonpertanian (non-farm activities), pemantapan kelembagaan sosial ekonomi dalam pembangunan perdesaan, pengembangan agropolitan, dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman dan ekonomi perdesaan. Selain itu, dilakukan pula sinkronisasi dan pengembangan permukiman di kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil, dan penanggulangan kemiskinan. Peningkatan keberdayaan masyarakat dilakukan melalui fasilitasi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di perkotaan dan perdesaan. Khusus untuk daerah perkotaan, untuk meningkatkan taraf hidup dan partisipasi masyarakat miskin telah dilakukan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di 4.756 kelurahan yang berada di Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dalam upaya mendorong pembangunan perdesaan yang partisipatif, telah dilakukan peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal. Hal itu antara lain ditandai dengan tersusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desa (pengganti PP No. 76 Tahun 2001).
Di samping itu, dilaksanakan upaya-upaya untuk mengembangkan perekonomian lokal, memperkuat keterkaitan perdesaan dengan perkotaan, yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah usaha ekonomi di perdesaan serta penciptaan lapangan kerja berkualitas. Hasil-hasil yang telah dicapai adalah perbaikan sistem informasi perdesaan; pedoman, modul-modul dan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif, termasuk bagi penduduk miskin; pemantapan dan sosialisasi Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan; pembangunan prasarana-sarana perekonomian seperti pasar desa, listrik desa, jembatan desa, dermaga desa, tempat pelelangan ikan, prasarana-sarana irigasi, air bersih, dan sanitasi di kawasan perdesaan, termasuk untuk desa-desa tertinggal. Khusus untuk pengembangan 59 kawasan agropolitan, terus ditingkatkan pengembangan prasarana-sarana penghubung kawasan sentra produksi dengan pusat-pusat distribusi dan pemasaran.

3.      Tindak Lanjut yang Diperlukan
Untuk terus mempercepat pembangunan wilayah tertinggal tindak lanjut yang diperlukan antara lain (1) meningkatkan kesepahaman dan komitmen dalam penanganan wilayah tertinggal antara berbagai pihak terkait di pusat dan daerah dan di semua tingkatan pemerintahan; (2) meningkatkan upaya koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan wilayah tertinggal secara terpadu di pusat dan daerah; (3) mendorong penyusunan kebijakan yang memprioritaskan penanganan wilayah tertinggal secara terpadu di pusat dan daerah; (4) mendorong penanganan wilayah tertinggal kepada pemerintah daerah dan masyarakat sehingga menjadi prioritas pembangunan daerah dan pengalokasian anggaran program dalam APBD; (5) penanganan lanjutan pemberdayaan KAT secara lebih terkoordinasi dan terpadu antarsektor mencakup aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik serta mengembangkan kemandirian agar mereka mampu melakukan perubahan sosial dengan membudi dayakan sumber dan potensi lingkungan; (6) perlu dipertimbangkan adanya kebijakan Dana Alokasi Khusus wilayah tertinggal (DAK Wilayah tertinggal); (7) pembangunan permukiman transmigrasi yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana permukiman di wilayah tertinggal. Selain itu, perlu pula dilanjutkan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana transportasi wilayah-wilayah tertinggal, melalui skema Public Service Obligation (PSO), Universal Service Obligation (USO) dan keperintisan.
Dalam rangka pengembangan wilayah perbatasan, perlu (1) menetapkan tapal batas antarnegara secara jelas dan sah secara hukum internasional; (2) meningkatkan upaya pengawasan, pengamanan wilayah perbatasan melalui pembangunan sarana dan prasarana garis perbatasan darat dan laut; (3) menyusun kebijakan nasional yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu dan ditetapkan melalui UU, Keppres dan peraturan perundangan lainnya; (4) merumuskan lembaga koordinasi kawasan perbatasan antarnegara yang terpadu dan menyeluruh untuk meningkatkan upaya pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan; (5) menyusun kebijakan penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam di sepanjang perbatasan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat kawasan perbatasan, termasuk perlunya kebijakan kompensasi bagi wilayah konservasi di perbatasan; (6) penyusunan masterplan pengelolaan pulau kecil terluar melalui pelibatan masyarakat.
Dalam rangka pengembangan wilayah perbatasan perlu (1) menetapkan tapal batas antar negara secara jelas dan sah secara hukum internasional; (2) meningkatkan upaya pengawasan, pengamanan wilayah perbatasan melalui pembangunan sarana dan prasarana garis perbatasan darat dan laut; (3) menyusun kebijakan nasional yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu dan ditetapkan melalui Undang-Undang, Peraturan Presiden atau peraturan perundangan lainnya; (4) merumuskan lembaga koordinasi kawasan perbatasan antar negara yang terpadu dan menyeluruh untuk meningkatkan upaya pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan; (5) menyusun kebijakan penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam di sepanjang perbatasan, termasuk perlunya kebijakan kompensasi bagi wilayah konservasi di perbatasan; dan (6) penyusunan rencana induk (masterplan) pengelolaan pulau kecil terluar melalui pelibatan masyarakat.
Untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan penataan ruang di daerah, perlu ditindaklanjuti dengan pemantapan kelembagaan di daerah dan pendayagunaan rencana tata ruang sebagai pedoman perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah untuk menjamin keterpaduan pemanfaatan ruang antarwilayah, antarsektor, dan antarpelaku dalam mendukung upaya pengurangan ketimpangan wilayah.
Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan kawasan cepat tumbuh dan strategis diperlukan (1) fasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing wilayah, khususnya pengarahan investasi publik dan swasta, melalui koordinasi dan sinkronisasi program-program pengembangan lintas sektor/institusi pada wilayah strategis dan cepat tumbuh, termasuk kawasan andalan cepat tumbuh, KAPET, dan strategis lainnya; (2) melanjutkan pengembangan produktivitas kawasan dengan orientasi pada sistem pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan pertanian, industri, dan pariwisata pada sentra-sentra produksi dan kawasan potensial lainnya, secara berkesinambungan; (3) fasilitasi dalam memadukan dan mengembangkan program-program pengembangan sumber daya manusia dalam kerangka kewirausahaan dan keterampilan teknis, melalui kegiatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan; (4) mengembangkan penelitian dan pengembangan teknologi untuk pengembangan produk unggulan; (5) mengembangkan jaringan informasi dan komunikasi modern antara pusat-daerah-internasional, khususnya terkait dengan informasi dan jaringan pasar dan pemasaran; (6) mengembangkan upaya-upaya promosi dan publikasi secara agresif dengan mengembangkan kerja sama dengan perwakilan bangsa di luar negeri, dalam mempromosikan potensi-potensi unggulan daerah.
Selanjutnya, untuk terus mendorong pembangunan perdesaan, tindak lanjut yang dilakukan di masa datang perlu difokuskan pada upaya (1) penggalakan promosi dan pemasaran produk-produk dari kawasan perdesaan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat; (2) perluasan akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumber daya produktif untuk pengembangan usaha; (3) peningkatan prasarana dan sarana perdesaan serta akses masyarakat ke pelayanan publik; (4) peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan; (5) perbaikan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meminimalkan kerentanan, baik dengan mengembangkan kelembagaan pelindungan masyarakat petani maupun dengan memperbaiki struktur pasar yang tidak sehat; (6) pengembangan praktik-praktik budi daya pertanian dan usaha nonpertanian yang ramah lingkungan.
Untuk mempercepat upaya mengatasi permasalahan dalam pengelolaan pertanahan, tindak lanjut yang diperlukan, antara lain sebagai berikut (1) pemantapan jaminan kepastian hukum melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan; (2) penyelesaian masalah dan sengketa pertanahan; (3) pengurangan ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T), pengaturan keseimbangan dan keserasian antara ketersediaan dan kebutuhan atas tanah, pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengembangan pengelolaan data dan informasi pertanahan serta penguatan kelembagaan pertanahan, di pusat dan daerah.

F.      Peningkatan Kualitas SDM
1.      Permasalahan yang Dihadapi
a.      Bidang Pendidikan
Pada hakikatnya, pendidikan merupakan upaya membangun budaya dan peradaban bangsa. Oleh karena itu, UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah terus-menerus memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada gilirannya sangat memengaruhi kesejahteraan umum dan pelaksanaan ketertiban dunia. Namun, sampai dengan tahun 2004 pelayanan pendidikan belum dapat sepenuhnya disediakan dan dijangkau oleh seluruh warga negara. Selain karena fasilitas pendidikan belum mampu disediakan di seluruh pelosok tanah air termasuk di daerah terpencil dan kepulauan, biaya pendidikan juga masih dinilai mahal oleh sebagian besar masyarakat. Masih banyaknya penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan merupakan salah satu kendala utama terbatasnya partisipasi pendidikan di Indonesia.
Meskipun tingkat pendidikan penduduk Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sampai dengan tahun 2003 tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih cukup rendah yang ditandai, antara lain, dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang baru mencapai 7,1 tahun. Pada saat yang sama, angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas juga masih sebesar 10,12 persen. Jika dilihat dari partisipasi pendidikan penduduk, tampak bahwa pada tahun 2003 angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7–12 tahun sudah mencapai 96,8 persen (Susenas 2003). Namun, APS penduduk usia 13–15 tahun baru mencapai 81,58 persen, dan APS penduduk usia 16–18 tahun sebesar 50,65 persen.
Di samping itu, kesenjangan tingkat keaksaraan dan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat juga masih terjadi, seperti antara penduduk kaya dan miskin, antara penduduk laki-laki dan perempuan, antara penduduk di perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah. Di samping itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belum tersedia secara memadai. Kesenjangan yang paling besar terjadi antara penduduk kaya dan penduduk miskin. Misalnya, untuk kelompok usia 16–18 tahun APS kelompok penduduk termiskin hanya sekitar sepertiga APS kelompok terkaya. Pada tahun yang sama angka melek aksara penduduk 15 tahun ke atas untuk kelompok termiskin baru mencapai 83,1 persen dan untuk kelompok terkaya sudah mencapai 95,99 persen.
Upaya meningkatkan partisipasi pendidikan masih dihadapkan pada beberapa masalah, seperti masih banyaknya anak-anak usia sekolah, terutama dari kelompok miskin yang tidak dapat memperoleh layanan pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan bagi mereka. Di samping itu, banyaknya gedung sekolah yang rusak berdampak negatif pada upaya mempertahankan daya tampung fasilitas pendidikan yang ada.
Kualitas pendidikan juga masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan pembangunan, yang terutama disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas, belum memadainya ketersediaan fasilitas belajar, terutama buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, dan belum berjalannya sistem kendali mutu dan jaminan kualitas pendidikan, serta belum tersedianya biaya operasional yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar secara bermutu.
Sementara itu, buku sebagai komponen terpenting strategis dalam proses belajar mengajar cenderung untuk digantikan oleh sekolah setiap tahun ajaran. Hal ini semakin memperberat orang tua untuk menyekolahkan anaknya.
Pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami hambatan karena masih terbatasnya buku-buku teks dan jurnal-jurnal internasional yang dapat diakses. Kegiatan penelitian dan pengembangan serta penyebarluasan hasilnya masih sangat terbatas sehingga kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan yang belum memadai, belum banyak hasil penelitian, dan pengembangan yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan masih sedikit pula yang sudah dipatenkan dan/atau mendapat pengesahan hak kekayaan intelektual. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi juga telah dilakukan, tetapi hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan hasil analisis, terungkap bahwa mutu lulusan perguruan tinggi masih rendah sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan dengan masa tunggu untuk bekerja (job seeking period) yang masih cukup lama.
Sistem pengelolaan pendidikan juga belum sepenuhnya efektif dan efisien yang antara lain ditunjukkan oleh belum tersedianya informasi pendidikan yang memungkinkan masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih satuan pendidikan secara tepat, belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan, belum mampunya Indonesia meningkatkan daya saing institusi pendidikan dalam menghadapi era global pendidikan, belum berjalannya sistem pengawasan pendidikan, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk partisipasinya dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.
Untuk jenjang pendidikan tinggi, penguatan manajemen pendidikan dilakukan melalui otonomi perguruan tinggi (PT). Otonomi perguruan tinggi sangat penting untuk membangun iklim kebebasan akademik serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Sampai dengan awal tahun 2005 PTN yang mengalami perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) yaitu ITB, UI, IPB, UGM, UPI, dan USU. Namun pelaksanaan PT-BHMN belum berjalan dengan baik, antara lain karena belum tersedianya perangkat hukum berupa undang-undang badan hukum pendidikan yang menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan dan manajemen sumber daya lainnya yang dimiliki oleh perguruan tinggi.
b.      Bidang Kesehatan
Sementara itu, permasalahan utama pembangunan kesehatan saat ini antara lain adalah masih tingginya disparitas status kesehatan antartingkat sosial ekonomi, antarkawasan, dan antarperkotaan-perdesaan. Permasalahan lainnya adalah terjadinya beban ganda penyakit, kualitas, dan pemerataan masih rendah karena keterbatasan tenaga dan peralatan, pelindungan masyarakat di bidang obat dan makanan masih rendah, dan perilaku masyarakat tidak mendukung pola hidup bersih dan sehat.
Selain permasalahan mendasar seperti itu, dalam 10 bulan terakhir, terdapat beberapa isu yang perlu penanganan segera. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin. Status kesehatan penduduk miskin cenderung lebih rendah. Penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian utama pada bayi dan balita, juga lebih sering terjadi pada penduduk miskin. Hal ini terkait erat dengan terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan, baik karena kendala geografis maupun kendala biaya (cost barrier).
Masalah kesehatan lain yang menimbulkan perhatian cukup besar adalah kasus busung lapar. Kurang energi dan protein tingkat parah atau busung lapar menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan menyebabkan kematian. Jumlah kasus di 9 provinsi sampai Juni 2005 dilaporkan sebanyak 3.413 kasus gizi buruk dan 49 di antaranya meninggal dunia. Faktor penyebab terjadinya gizi buruk adalah rendahnya konsumsi energi dan protein serta serangan penyakit infeksi. Adapun penyebab tidak langsung adalah rendahnya ketersediaan pangan tingkat keluarga; pola asuh ibu kurang memadai; dan terbatasnya ketersediaan air bersih dan buruknya sanitasi lingkungan.
Masalah lainnya adalah terjadinya wabah berbagai penyakit menular, khususnya polio di beberapa wilayah. Sejak tahun 1995 kasus polio liar sudah tidak pernah ditemukan lagi di Indonesia, dan virus polio liar yang kembali muncul di Indonesia diperkirakan berasal dari negara lain. Hingga saat ini kasus polio sudah menyebar di lima provinsi, yaitu Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Jumlah kasus positif yang dilaporkan sampai 1 Agustus 2005 berjumlah 189 kasus dengan 8 kasus di antaranya meninggal.
Bencana terutama di Aceh, Nias, Alor, dan Nabire juga perlu penanganan segera. Bencana ini telah menimbulkan korban jiwa yang luar biasa, baik yang meninggal, hilang, maupun yang luka-luka. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan banyak yang hancur dan tidak berfungsi secara optimal, seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, laboratorium kesehatan, dan polindes.
Saat ini dialami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Hal ini terjadi karena sistem pendidikan masih belum bisa menghasilkan tenaga kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, serta sistem perekrutan dan pola insentif bagi tenaga kesehatan yang kurang optimal. Di samping itu, jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan masyarakat masih belum memadai sehingga banyak puskesmas belum memiliki dokter dan tenaga kesehatan masyarakat. Bahkan, akhir-akhir ini sering muncul keluhan dan pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya malpraktik dokter.

c.      Bidang Agama
Sementara itu, pembangunan agama merupakan upaya untuk mendukung agenda pembangunan nasional, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berakhlak serta pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan Indonesia yang aman dan damai.
Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah kurangnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat. Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial, demikian juga terjadi di kalangan peserta didik. Selain itu, kurangnya jumlah dan rendahnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, terbatasnya sarana dan prasarana, serta minimnya fasilitas pendukung lainnya. Pada sisi lain, derasnya arus globalisasi terutama melalui media cetak dan elektronik semakin kuat mempengaruhi perilaku anak didik yang cenderung ke arah negatif seharusnya dapat dicegah atau dikurangi dengan pemahaman dan penghayatan agama.
Pelayanan kehidupan beragama juga dinilai belum memadai. Hal tersebut terlihat, antara lain, dari belum memadainya sarana dan prasarana ibadah, belum optimalnya pemanfaatan rumah ibadah sebagai tempat pelayanan bagi masyarakat, masih sering dijumpai berbagai kekurangan dalam pelayanan ibadah haji, serta belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan. Selain itu, rendahnya kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sehingga belum sepenuhnya memerankan fungsinya sebagai agen perubahan sosial.
Kehidupan harmoni di dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan antara lain akibat munculnya ketegangan sosial yang sering melahirkan konflik intern dan antarumat beragama. Konflik ini pada mulanya disebabkan oleh ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi yang seringkali memanfaatkan sentimen agama. Selain itu, konflik tersebut juga diakibatkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan penegakan hukum yang masih lemah.

2.      Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai
a.      Bidang Pendidikan
Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia adalah sebagai berikut (1) peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara untuk mengikuti Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) peningkatan pendidikan bagi anak usia dini yang lebih merata dan bermutu sehingga mereka memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya; (3) peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah, baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas; (4) pemberian perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, yaitu penduduk miskin, tinggal di daerah terpencil, kepulauan, daerah konflik untuk menjangkau layanan pendidikan, baik formal maupun nonformal sesuai dengan potensi dan kebutuhannya; (5) peningkatan perluasan layanan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja serta mampu menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; (6) peningkatan pendidikan nonformal yang merata dan bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal, terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, dan putus sekolah.
Di samping itu, dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan ditempuh langkah kebijakan sebagai berikut (1) peningkatan kualitas dan relevansi semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, untuk memberikan kecakapan peserta didik sesuai dengan kompetensi yang diperlukan, termasuk kecakapan personel, sosial, intelektual, spiritual, emosi, dan vokasional untuk bekerja dan usaha mandiri sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pembangunan; dan (2) peningkatan dan pemantapan peran perguruan tinggi sebagai ujung tombak peningkatan daya saing bangsa serta pengembang IPTEK dan seni, pelaksanaan otonomi keilmuan yang didukung dengan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan budaya baca.
Adapun dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan ditempuh langkah sebagai berikut (1) peningkatan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan tinggi, dengan pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada perguruan tinggi dalam mengelola pendidikan secara bertanggung jawab dan akuntabel; (2) pelaksanaan manajemen berbasis sekolah/satuan pendidikan lainnya secara lebih optimal yang didukung oleh penerapan sistem kontrol dan jaminan kualitas pendidikan, dan penilaian kinerja di tingkat satuan pendidikan melalui pelaksanaan evaluasi, akreditasi, sertifikasi, dan pengawasan yang didasarkan pada hasil, termasuk kompetensi lulusan dan tingkat kesehatan manajemennya; (3) peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk semua anak baik laki-laki maupun perempuan yang didukung dengan ketersediaan informasi mengenai layanan pendidikan secara transparan; dan (4) peningkatan efektivitas peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, baik dalam penyelenggaraan, penyediaan biaya, maupun pengelolaan pendidikan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan, termasuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah serta komite satuan pendidikan yang lain.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan, baik akses dan pemerataan pelayanan pendidikan, mutu pendidikan, maupun manajemen pelayanan pendidikan. Data Susenas 2004 menunjukkan peningkatan proporsi penduduk usia 10 tahun yang berpendidikan SMP/MTs ke atas dari 36,21 persen pada tahun 2003 menjadi 38,33 persen pada tahun 2004 dengan kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin, penduduk perkotaan dan perdesaan, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan yang semakin rendah.
Meningkatnya taraf pendidikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya angka partisipasi pendidikan semua kelompok usia penduduk. Angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7–12 tahun meningkat dari 96,4 persen pada tahun 2003 menjadi 96,8 persen pada tahun 2004, APS penduduk usia 13–15 tahun meningkat dari 81,0 persen menjadi 83,5 persen dan APS penduduk 16–18 tahun meningkat dari 51,0 persen menjadi 53,5 persen. Kesenjangan APS antara perkotaan dan perdesaan juga semakin rendah. Rasio APS penduduk perdesaan terhadap APS penduduk perkotaan meningkat dari 0,85 menjadi 0,89 untuk kelompok usia 13–15 tahun dan dari 0,58 menjadi 0,64 untuk kelompok usia 16–18 tahun. Kesenjangan gender sudah tidak tampak, khususnya pada kelompok usia 7–12 tahun. Pada kelompok usia 13–15 tahun terjadi kecenderungan partisipasi pendidikan penduduk perempuan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki dengan indeks paritas gender sebesar 1,01 dan pada kelompok usia 16–18 tahun partisipasi penduduk perempuan lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki dengan indeks paritas gender sebesar 0,98.
Jika dilihat dari angka partisipasi kasar (APK), menurut jenjang pendidikan, tampak bahwa partisipasi pendidikan pada semua jenjang juga mengalami peningkatan. APK jenjang SD/MI meningkat dari 105,82 persen pada tahun 2003 menjadi 107,13 persen pada tahun 2004, APK jenjang SMP/MTs meningkat dari 81,09 persen menjadi 82,24 persen dan APK jenjang pendidikan menengah meningkat dari 50,89 persen menjadi 54,38 persen. Kesenjangan APK antara penduduk kaya dan miskin, serta antara penduduk perkotaan dan perdesaan juga semakin rendah.
Dalam rangka mendukung penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, mulai tahun ajaran 2005/2006 akan disediakan pelayanan pendidikan gratis untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan pesantren salafiyah yang menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Untuk periode Juli – Desember 2005 disediakan anggaran untuk biaya operasional sekolah yang dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. Untuk jenjang SD/MI/pesantren salafiyah setara SD biaya operasional akan diberikan bagi 28,89 juta peserta didik dengan satuan biaya Rp235 ribu per orang per tahun. Pada saat yang sama, untuk jenjang SMP/MTs/pesantren salafiyah setara SMP biaya operasional akan diberikan bagi 10,77 juta peserta didik dengan satuan biaya Rp324,5 ribu per orang per tahun. Meskipun anggaran tersebut belum secara penuh dapat membebaskan peserta didik dari seluruh pembiayaan pendidikan, anggaran yang tersedia dimaksudkan untuk dapat membebaskan siswa miskin dari semua bentuk iuran. Kebijakan tersebut merupakan langkah awal pemenuhan amanat UU No. 20 Tahun 2003, yaitu agar Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
Pada jenjang pendidikan menengah beasiswa yang disediakan untuk siswa miskin di SMA/SMK/MA dilanjutkan dengan meningkatkan jumlah penerima dan satuan biayanya. Pada Semester I Tahun Ajaran 2005/2006 disediakan beasiswa bagi 698,46 ribu siswa dengan satuan biaya Rp65 ribu per siswa per bulan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp25 ribu per siswa per bulan. Dengan beasiswa yang lebih banyak dan lebih besar jumlahnya diharapkan partisipasi penduduk miskin yang menempuh jenjang pendidikan menengah dapat ditingkatkan.
Dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan pertengahan tahun 2005 dilakukan pada jenjang SMA/MA, antara lain penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA, USB SMK/SMK Kecil di SMP dan SMK di Pondok Pesantren serta bantuan pengembangan program bagi SMK Besar/SMK Nasional/SMK Internasional. Selain itu, dilakukan pula pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/MA/SMK, dan pemberian beasiswa melalui program Bantuan Khusus Murid (BKM) bagi 56.000 peserta didik SMA/SMK/MA negeri dan swasta yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan bakat dan prestasi yang menonjol.
Untuk memperluas dan memeratakan pelayanan pendidikan tinggi, telah dilakukan berbagai kegiatan, antara lain pemberian beasiswa PPA (peningkatan prestasi akademik), beasiswa BBM (bantuan belajar mahasiswa), dan beasiswa akibat dampak kerusuhan bagi 681.844 mahasiswa. Untuk mempertahankan mahasiswa agar tidak putus sekolah telah diberikan beasiswa bantuan belajar dan bantuan beasiswa yang lain bagi 437.463 mahasiswa. Sementara itu, pelayanan pendidikan di perguruan tinggi agama juga ditingkatkan melalui, antara lain, menambah sarana dan prasarana untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
Kemampuan keaksaraan penduduk juga mengalami peningkatan yang antara lain ditandai dengan meningkatnya angka melek aksara penduduk berusia 15 tahun keatas dari 89,79 persen pada tahun 2003 menjadi 90,38 persen pada tahun 2004. Dengan kata lain, angka buta aksara dapat diturunkan dari 10,21 persen menjadi 9,62 persen. Dengan berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2005, diharapkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas dapat diturunkan menjadi 8,77 persen. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah, antara lain, telah melakukan intensifikasi Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara yang dimulai pada saat peringatan Hari Aksara Internasional Ke-39 di Istora Senayan bersamaan dengan Peringatan Hari Guru Nasional pada tanggal 2 Desember 2004.
Di samping itu, pendidikan nonformal juga terus digalakkan, terutama untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan persekolahan. Dalam kurun waktu tahun 2004 dan pertengahan tahun 2005 telah dilakukan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak atau belum sempat mengikuti pendidikan formal melalui, antara lain, keaksaraan fungsional, pelaksanaan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, serta Paket C setara SMA Sementara itu, telah dilaksanakan pula pendidikan keterampilan dengan penekanan pada pengembangan pendidikan dan pelatihan yang berbasis masyarakat, pendidikan nonformal yang dilaksanakan, antara lain, melalui kegiatan kelompok belajar usaha (KBU) yang juga memberikan dampak positif dalam upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada tahun 2005 telah disahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan yang ditetapkan tersebut berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan peraturan perundangan tersebut, Pemerintah telah pula membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sesuai dengan amanat PP No. 19 Tahun 2005. Untuk pelaksanaan standar nasional pendidika, telah dilakukan ujian nasional (UN) SMP/MTs, SMA/MA/SMK tahun pelajaran 2004/2005 sesuai dengan jadwal.
Di samping itu, dalam rangka meningkatkan mutu pendidik telah dilakukan pendeklarasian profesi guru setara dengan profesi dokter, pengacara, akuntan, dan notaris oleh Presiden pada peringatan Hari Guru pada tanggal 2 Desember 2004 di Istora Senayan Jakarta. Demikian pula, telah dilakukan persiapan penyusunan standar kompetensi guru, mekanisme uji kompetensi, dan sertifikasi yang terintegrasi secara nasional; pembinaan profesionalisme guru dengan menghidupkan dan memberdayakan kembali peran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Kelompok Kerja Guru kabupaten/kota dan kecamatan di seluruh Indonesia; pelaksanaan kajian tentang akreditasi guru juga mulai dilakukan sehingga diharapkan pelaksanaan akreditasi guru dapat segera dilaksanakan.
Untuk jenjang pendidikan menengah, pada tahun 2004 bantuan kepada sekolah diwujudkan dengan memberikan BOMM untuk meningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah/madrasah negeri dan swasta, bantuan imbal swadaya mutu (matching grant) untuk peningkatan kualitas sarana pembelajaran diberikan pula bagi SMA/MA negeri dan swasta. Bantuan pengembangan kegiatan inovasi daerah di setiap provinsi dan peningkatan mutu proses pembelajaran melalui revitalisasi MGMP, MKKS, serta implementasi kurikulum 2004 secara terbatas dan pembekalan pendidikan kecakapan hidup (life skill) kepada siswa SMA.
Buku teks pelajaran merupakan bagian penting dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah. Buku tersebut digunakan sebagai acuan wajib bagi guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk itu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11 Tahun 2005 tanggal 21 Juli 2005 tentang Buku Pelajaran. Permen tersebut, antara lain, mengatur masa pakai buku teks pelajaran paling sedikit 5 tahun dan tidak dibenarkannya guru, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, atau komite sekolah untuk melakukan penjualan buku kepada peserta didik.
Untuk jenjang pendidikan tinggi dilakukan pula penataan kelembagaan akreditasi menjadi suatu lembaga yang independen dilakukan dengan meningkatkan kualitas pengelolaan akreditasi program studi yang dilaksanakan melalui peningkatan kinerja proses akreditasi dan perluasan jangkauan pelaksanaan program studi, peningkatan kesiapan PT yang membutuhkan akreditasi dan tindak lanjut hasil akreditasi. Di samping itu, peningkatan kualitas pendidikan tinggi juga dilakukan melalui penugasan dosen senior yang memenuhi syarat dari perguruan tinggi negeri untuk membina salah satu atau semua kegiatan tridharma perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri baru, yaitu Universitas Malekussaleh di Lhokseumawe, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Universitas Trunojoyo di Bangkalan, Universitas Khairun di Ternate, dan Universitas Papua di Manokwari.
Dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga-lembaga pendidikan di pusat dan daerah pada tahun 2004 telah dilakukan sosialisasi dan advokasi kebijakan pendidikan nasional untuk mendukung sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan antarjenjang, antarjalur, dan antarjenis pendidikan. Pada tahun 2005 dilanjutkan dengan penyelesaian 4 RPP sebagai tindak lanjut dari Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Berbagai upaya telah pula dilakukan untuk memperkuat manajemen pendidikan melalui, antara lain, penguatan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan sampai dengan satuan pendidikan. Di samping itu, meskipun pemenuhan alokasi anggaran pendidikan secara bertahap belum mencapai persentase yang menggembirakan, pemerintah terus berupa untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun untuk mencapai 20 persen dari APBN dan APBD sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan diperkuat oleh UU Nomor 21 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b.      Bidang Kesehatan
Sementara itu, untuk mengatasi berbagai permasalahan di sektor kesehatan, kebijakan pembangunan kesehatan pada tahun 2005, antara lain diarahkan pada peningkatan upaya peningkatan status kesehatan dan status gizi, terutama keluarga miskin dan kelompok rentan; peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit; peningkatan kualitas, keterjangkauan, dan pemerataan pelayanan kesehatan; peningkatan penanggulangan wabah, kejadian luar biasa (KLB), konflik dan bencana; peningkatan upaya lingkungan sehat; serta perbaikan sarana sanitasi dasar untuk permukiman kumuh dan keluarga miskin.
Untuk tahun 2005, sejalan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, upaya peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan lebih ditingkatkan melalui upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin dengan sistem jaminan/asuransi kesehatan. Dengan sistem ini, penduduk miskin diikutkan pada asuransi kesehatan dengan premi yang dibayarkan oleh Pemerintah sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan jaringannya, serta di kelas III rumah sakit.
Penanggulangan gizi di Indonesia memerlukan pendekatan yang menyeluruh oleh semua pihak, baik keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun pelaku ekonomi. Langkah-langkah yang dilakukan terdiri atas jangka pendek (emergensi), jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, intervensi gizi buruk diarahkan untuk mencegah kematian dan kecacatan melalui penemuan dini kasus gizi buruk dan memberikan tata laksana, seperti menjamin perawatan gizi buruk di puskesmas dan rumah sakit dan bantuan makanan pendamping ASI. Strategi jangka menengah mengatasi masalah gizi buruk adalah meningkatkan keberdayaan keluarga dan untuk jangka panjang pemberdayaan, penyuluhan, dan pendidikan gizi, serta integrasi kegiatan lintas sektor.
Untuk mencapai eradikasi polio, Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya, yaitu meningkatkan cakupan imunisasi sampai ke tingkat desa yang diberikan secara gratis; imunisasi tambahan melalui Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dan imunisasi anak sekolah; serta surveilance Acute Flaccid Paralysis (AFP) atau lumpuh layu mendadak secara rutin. Hasil pelaksanaan kegiatan imunisasi rutin polio secara nasional dalam 3 tahun terakhir cakupannya mencapai lebih dari 90 persen, walaupun belum merata di seluruh desa. Untuk mencegah terjadinya transmisi virus polio, telah dilakukan Outbreak Response Imunisasi (ORI) imunisasi massal terbatas atau Mopping Up Polio untuk memutus rantai penularan virus.
Untuk penanggulangan bencana alam di Provinsi Nangroe Aceh Darrussalam, langkah kebijakan yang telah dilaksanakan adalah penyusunan Blue Print Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi NAD. Pelayanan kesehatan rutin juga terus dilakukan ditambah dengan pengoperasian Pos Kesehatan Satelit (Poskelit). Selain itu, rekrutmen dan tenaga kesehatan juga dilakukan dengan melibatkan setidaknya 880 tenaga kesehatan. Untuk pemulihan fungsi pelayanan kesehatan di Provinsi NAD, telah dilakukan rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan.
Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan, langkah kebijakan yang dilakukan adalah perekrutan tenaga medis untuk puskesmas dan rumah sakit di daerah terpencil. Penyusunan rencana penempatan tenaga kesehatan tersebut dialokasikan dari pengangkatan reguler dokter pegawai tidak tetap (PTT) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pada tahun 2004, telah ditetapkan PTT sebanyak 1.040 dokter, 139 dokter gigi, dan 3937 bidan dan ditempatkan di daerah tertinggal sebanyak 466 dokter, 77 dokter gigi, dan 1.651 bidan.

c.      Bidang Agama
Berbagai upaya telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi pembangunan agama. Dalam upaya peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara negara telah dilakukan kegiatan, antara lain penerangan dan bimbingan agama berupa penyuluhan kepada penganut agama masing-masing, baik di perkotaan maupun perdesaan, termasuk daerah transmigrasi, daerah terpencil, daerah bencana alam, dan daerah konflik. Untuk meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama bagi peserta didik di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan telah dilakukan penyempurnaan materi pendidikan agama, metodologi pengajaran dan sistem evaluasi, peningkatan kualitas guru dan penyetaraan D-II dan D-III, pemberian bantuan sarana dan prasarana peribadatan di sekolah/madrasah, dan penyelenggaraan pesantren kilat.
Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan telah dilakukan dengan memberikan bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi tempat peribadatan, termasuk di daerah yang terkena bencana alam. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji dilakukan pemberian jaminan kepastian berangkat calon jemaah haji yang telah melunasi/membayar ONH (BPIH), penyediaaan makanan di Madinah bagi jemaah haji ONH biasa, dan penerbangan langsung ke Madinah, serta peningkatan manajemen pemondokan di Mekah.
Dalam rangka peningkatan kapasitas, kualitas, serta peran lembaga sosial keagamaan, dan lembaga pendidikan keagamaan telah dilakukan kegiatan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti majelis taklim, organisasi keagamaan, Baitul Mal Wat-Tamwil, Badan Amil Zakat, dan Nazhir Wakaf, pengadaan buku perpustakaan tentang santri, pelatihan keterampilan, pengembangan kelembagaan, orientasi tenaga pengelola pondok pesantren, bantuan beasiswa santri berprestasi, pemberian bantuan operasional pemeliharaan (BOP) kelompok kerja pondok pesantren, BOP kelompok kerja madrasah, pengadaan buku pustaka, bantuan operasional kegiatan pusat pengembangan agama (P2A), bantuan sarana perpustakaan lembaga keagamaan, penggandaan kurikulum/pedoman taman pendidikan Al-Quran (TPA), orientasi dewan hakim, tenaga pengajar/teknis/pengelola TPA, diklat fungsional, pengadaan buku dan pembinaan tenaga pembina keluarga Katolik bahagia dan sejahtera tingkat keuskupan, pengadaan brosur tentang keluarga bahagia dan sejahtera, pertemuan dan pembinaan rektor seminari menengah dan tinggi, subsidi bantuan kepada lembaga sosial keagamaan, dan lembaga pendidikan keagamaan
Pembinaan kerukunan hidup umat beragama telah dilakukan melalui pelaksanaan musyawarah antarpemuka agama, musyawarah antara pemuka berbagai agama, musyawarah antara pemuka berbagai agama dengan pemerintah, dan musyawarah cendikiawan antaragama, peningkatan kualitas tenaga penyuluh kerukunan umat beragama, rekonsiliasi tokoh-tokoh agama di daerah pascakonflik, internalisasi ajaran agama di kalangan umatnya, membangun hubungan yang harmonis antarumat beragama, dan silaturahmi/safari kerukunan tokoh agama, baik di tingkat nasional maupun daerah/regional. Selain itu, pembangunan kehidupan beragama yang harmonis juga dilakukan melalui pemberian pembekalan wawasan multikulturalisme kepada guru agama, penyuluh agama, dan pengelola lembaga keagamaan dan murid-murid di sekolah.

3.      Tindak Lanjut yang Diperlukan
a.      Bidang Pendidikan
Dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan hasil yang telah dicapai, tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan antara lain adalah (1) penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bebas biaya bagi penduduk miskin yang didukung dengan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan; (2) penyediaan sarana/prasarana, terutama untuk wilayah yang partisipasi pendidikan dasarnya masih rendah; (3) peningkatan intensitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional untuk dapat menarik minat penduduk dewasa mengikuti pendidikan keaksaraan; (4) peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan menengah jalur formal dan nonformal, baik umum maupun kejuruan, terutama di wilayah perdesaan melalui penyediaan sarana/prasarana pendidikan dan meningkatkan relevansinya dengan kebutuhan dunia kerja; (5) peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja; (6) peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dengan melibatkan peran serta masyarakat; (7) penurunan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan, masyarakat di daerah konflik, serta masyarakat penyandang cacat; serta (8) penyelenggaraan pendidikan alternatif di wilayah konflik dan bencana alam yang diikuti dengan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak, termasuk penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyiapan peserta didik untuk dapat mengikuti proses belajar mengajar.
Adapun tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan relevansi pendidikan, antara lain, dengan (1) peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, serta penyiapan sistem rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan dengan menerapkan merit-system, pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pendidik untuk meningkatkan kompetensinya; (2) pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan multikultural, termasuk penyiapan materi belajar mengajar dan metode pembelajarannya yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK, budaya dan seni serta perkembangan global, regional, nasional, dan lokal; (3) penyiapan sistem evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi, termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan nasional pada satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan, serta evaluasi terhadap penyelenggara pendidikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional; (4) penyerasian jumlah dan jenis program studi pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja; dan (5) peningkatan intensitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna oleh perguruan tinggi, terutama untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang diikuti dengan upaya penerapannya pada masyarakat.
Demikian pula, untuk memperkuat manajemen pelayanan pendidikan tindak lanjut yang perlu dilakukan, antara lain penyiapan sistem pembiayaan pendidikan yang berbasis siswa (student-based financing) atau berbasis formula (formula-based financing) yang didukung dengan upaya meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan melalui penetapan kontribusi pembiayaan pendidikan oleh setiap tingkatan pemerintahan.
Terkait dengan penyediaan anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, Pemerintah akan secara bertahap meningkatkan anggaran pendidikan untuk dapat mencapai 20 persen dari APBN dan APBD; pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif melalui penetapan secara tegas tanggung jawab setiap tingkatan penyelenggara pendidikan dan memfasilitasi penyiapan standar pelayanan minimal oleh setiap provinsi dan kabupaten/kota; peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

b.      Bidang Kesehatan
Selanjutnya, untuk mengurangi tingginya disparitas status kesehatan, langkah nyata yang akan dilakukan, antara lain meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan melalui pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan kelas tiga rumah sakit. Upaya lainnya adalah penempatan tenaga dokter dan paramedis, terutama di puskesmas dan rumah sakit di daerah tertinggal. Untuk mengatasi masalah busung lapar atau kurang energi dan protein tingkat berat di berbagai daerah di Indonesia telah dilakukan langkah darurat berupa perawatan penderita di rumah sakit dan pemberian makanan tambahan. Upaya berikutnya adalah menyusun rencana secara terpadu untuk menangani masalah ini mulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi dan bersifat lintas sektor.
Sementara itu, Pekan Imunisasi Nasioal (PIN) Polio akan diteruskan secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia dilakukan untuk memutuskan mata rantai penularan virus polio tersebut. yang akan dilaksanakan dua kali putaran yaitu tanggal 30 Agustus dan 27 September 2005.
Dalam rangka penanggulangan akibat bencana yang terjadi di berbagai daerah, upaya-upaya yang akan terus dilanjutkan, antara lain rehabilitasi dan rekonstruksi sarana pelayanan kesehatan yang rusak, pemenuhan tenaga kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyediaan obat, dan peralatan kesehatan, perbaikan gizi, serta upaya untuk memulihkan fungsi pelayanan kesehatan di daerah bencana.

c.      Bidang Agama
Untuk terus mengatasi permasalahan dalam pembangunan agama adalah melanjutkan peningkatan kualitas dan pemahaman agama serta kehidupan beragama guna memberi kemudahan bagi setiap pemeluk agama dalam melakukan pendalaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama dengan baik dan dapat menjalankan ibadah menurut ketentuan agama. Peningkatan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama perlu dilanjutkan melalui pewujudan harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antarumat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka penciptaan suasana yang aman dan damai, sehingga konflik yang terjadi di beberapa daerah dapat diselesaikan dan tidak muncul di daerah lain.




G.     Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
1.      Permasalahan yang Dihadapi
Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memerhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian, sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan (economic resource) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support system). Atas dasar fungsi ganda itu, sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Berbagai permasalahan masih banyak dihadapi dan harus diselesaikan. Permasalahan itu antara lain tingginya potensi konflik kepentingan antarpihak, penipisan cadangan sumber daya alam, masih lemahnya kelembagaan, penegakan hukum yang tidak selalu mudah dipecahkan, rentang waktu yang cukup panjang antara kegiatan pembangunan dengan munculnya dampak lingkungan, serta rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang masih potensial tetapi pengelolaannya belum optimal, antara lain karena penataan kawasan hutan yang belum mantap, unit pengelolaan hutan yang belum terbentuk di seluruh kawasan hutan, pola pemanfaatan hutan yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat, pemanfaatan hutan yang masih mengutamakan hasil kayu semata, pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah, serta upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang belum mendapat perhatian memadai.
Sumber daya kelautan dan perikanan juga masih sangat potensial, walaupun masih banyak dijumpai tantangan dan kendala. Perairan Indonesia sangat luas dan memerlukan pengelolaan yang tepat, baik dalam aspek pertahanan, keamanan, maupun pendayagunaannya. Terbatasnya kemampuan negara dalam melakukan pengawasan dan pengendalian telah memicu berbagi persoalan yang cukup serius. Merebaknya praktik penyelundupan dan pencurian kekayaan laut (illegal fishing/mining), pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut sering dijumpai di kawasan laut yang rawan dan di daerah perbatasan. Sementara koordinasi dan sinergitas antarinstitusi yang mempunyai kewenangan di laut juga masih rancu dan tumpang tindih sehingga persoalan yang terjadi di laut sulit ditangani secara tegas dan tuntas. Di samping itu, batas wilayah laut Indonesia dengan 10 negara tetangga juga belum selesai, dan hal ini berpengaruh besar terhadap keberadaan maupun pengelolaan potensi lautnya, bahkan pulau-pulau kecil terluar/ terdepan sebagai titik pangkal perbatasan belum pula ditangani secara optimal, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, maupun politik. Permasalahan juga muncul karena belum diterapkannya rencana pengelolaan sumber daya kelautan secara konsisten, bahkan banyak daerah yang belum memiliki rencana tersebut, sehingga konflik kepentingan sering terjadi (antarsektor, antardaerah, antarpusat, dan daerah). Selain itu, sistem mitigasi bencana alam belum dikembangkan dengan baik. Hal ini perlu mendapat perhatian karena Indonesia merupakan daerah rawan bencana (gempa, tsunami) yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.
Dalam hal sumber daya mineral dan pertambangan, permasalahan utama yang dihadapi adalah menurunnya produksi minyak bumi karena berkurangnya cadangan (sumur produksi) dan belum tercapainya pengembangan lapangan minyak yang baru. Keadaan ini disebabkan kurangnya investasi baru di bidang migas yang umumnya dilakukan oleh investor asing.Disamping itu, kenaikan harga minyak bumi dunia yang terus berlanjut sepanjang tahun 2005 telah mengakibatkan ketimpangan harga BBM domestik yang besar terhadap harga BBM di luar negeri.Dampak buruk dari disparitas tersebut telah dirasakan secara langsung oleh rakyat dengan berkurangnya stok dan kelangkaan BBM di dalam negeri yang diakibatkan oleh perilaku spekulan. Kelangkaan BBM juga menunjukan bahwa system distribusi BBM yang dilakukan oleh Pertamina cukup rawan jika harga BBM tidak berada di tingkat keekonomiannya. Bahkan pasokan beberapa jenis BBM yang dijual dengan harga rendah, seperti minyak solar dan minyak tanah sudah sangat tergantung pada impor karena kapasitas untuk produksi BBM dalam negeri tidak mencukupi. Kendala utamanya adalah keterbatasan teknis dan penyediaan bahan baku minyak mentah yang dibutuhkan untuk kilang bersangkutan harus dari impor. Kurangnya eksplorasi telah menyebabkan produksi dan neraca sumber daya mineral tidak mengalami perubahan yang berarti. Hal ini antara lain sangat berkaitan dengan masalah ijin pertambangan termasuk eksplorasi di kawasan hutan lindung yang menyebabkan ketidakpastian usaha pertambangan.
Ketergantungan dan kelangkaan BBM yang terjadi akan membaik jika kegiatan penganekaragaman/diversifikasi energi dan penghematan/konservasi energi berjalan baik. Harga BBM domestik yang ditekan rendah dan hambatan kegiatan diversifikasi dan konservasi telah saling memperkuat, dan membuat derajat persoalannya semakin rumit. Kondisi umum negara berkembang yang dicirikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan tingkat konsumsi energi yang tinggi telah terjadi di Indonesia. Hal ini dapat diperbaiki dengan upaya intensifikasi pemanfaatan sumber-sumber energi yang telah dikembangkan pada saat ini.
Permasalahan mendasar pengembangan energi nasional meliputi data mengenai potensi energi di seluruh Indonesia, belum terencananya prospek bisnis energi, belum efektifnya manajemen risiko, belum tuntasnya kerangka regulasi, kurang menariknya iklim investasi, ketergantungan pembangunan energi (atau investasi energi) pada pemerintah yang sangat besar, belum efektifnya kelembagaan dan belum tersusunnya perumusan konsep keamanan pasokan energi atau ketahanan energi (security of energy supply).
Isu degradasi lingkungan hidup, seperti pencemaran udara dan kerusakan atmosfer, kebutuhan air dan pencemaran air, kerusakan dan pencemaran pesisir dan laut, kemerosotan keanekaragaman hayati, kebutuhan dan diversifikasi energi, limbah domestik, limbah bahan berbahaya dan beracun, kerusakan hutan dan lahan, kerusakan daerah aliran sungai, bencana lingkungan dan alam serta masih banyak lagi yang lain terus bermunculan. Sebagian memang disebabkan oleh fenomena alam tetapi sebagian lagi merupakan kontribusi dari perbuatan manusia yang cenderung merusak. Meskipun telah dilakukan upaya-upaya perbaikan, hal itu masih belum mampu menahan laju degaradasi lingkungan secara siginifikan.

2.      Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai
Berbagai permasalahan yang digambarkan di atas memperlihatkan bahwa upaya pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam praktik pembangunan nasional masih belum menggembirakan. Konsep yang berupaya menyejahterakan masyarakat tanpa merusak lingkungan itu, kenyataannya masih banyak menghadapi tantangan.
Di bidang sumber daya kehutanan, telah dilaksanakan kebijakan yang menekankan upaya rehabilitasi dan konservasi karena selain tetap mementingkan pelindungan dan pemanfaatan sumber daya hayati juga diupayakan tidak mengurangi kontribusi kehutanan terhadap perekonomian nasional. Upaya-upaya lainnya yang telah dilakukan antara lain, penetapan kawasan hutan; pengembangan aneka usaha kehutanan nonkayu; evaluasi kinerja industri kehutanan untuk restrukturisasi industri; penetapan lima taman nasional baru, yaitu Bantimurung-Bulusarung (Sulawesi Selatan), Aketajawe-Lolobata (Maluku Utara), Kepulauan Togean (Sulawesi Tenggara), Sebangau (Kalimantan Tengah), dan Gunung Ciremai (Jawa Barat); pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) yang merupakan salah satu prioritas dalam memulihkan kerusakan sumber daya hutan dan lahan; dan pengembangan informasi sumber daya hutan.
Kebijakan yang diambil untuk mencegah terjadinya degradasi ekosistem pesisir dan laut, antara lain dengan meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak. Di samping itu, pengelolaan dan pendayagunaan potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan prinsip kelestarian dan berbasis masyarakat. Untuk mengantisipasi pencurian dan perusakan sumber daya kelautan, dikembangkan pula sistem pengendalian dan pengawasan sumber daya laut dan pesisir, melalui pengembangan sistem Monitoring Controlling and Surveillance (MCS) dan pembenahan perizinan, yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat. Selanjutnya, untuk menyelesaikan batas wilayah laut dengan negara tetangga terus dijalin kerja sama regional dan internasional. Dalam rangka mengoptimalkan sumber daya kelautan, kegiatan identifikasi potensi serta prioritas pengembangannya telah dilakukan dengan melibatkan 15 provinsi yang mencakup 42 kabupaten/kota, yang sekaligus juga memperkuat kapasitas dan kemampuan daerah dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut serta keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
Dalam rangka pelestarian sumber daya kelautan, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pemberdayaan dan pelayanan terpadu masyarakat pesisir, dan percontohan Gerakan Bersih Pantai di beberapa wilayah pesisir. Di samping itu, telah dilakukan pula upaya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang di 8 provinsi yang mencakup 15 kabupaten/kota, serta penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) bersama pemerintah daerah dan stakeholders terkait lainnya.
Dalam rangka melakukan perbaikan ketimpangan harga BBM antara harga domestik dan harga internasional, harga BBM dalam negeri telah dinaikkan pada tanggal 1 Maret 2005. Selain itu, pemerintah telah mencanangkan gerakan penghematan pemakaian energi secara nasional, meliputi antara lain penghematan energi di instansi pemerintah, pengurangan pengurangan jam siaran televisi, dan pemakaian listrik serta BBM secara hemat bagi fasilitas pemerintah dan publik. Sementara itu, untuk mengurangi beban ekonomi rakyat miskin akibat kenaikan harga, pemerintah telah memberikan subsidi untuk perluasan jangkauan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan prasarana desa terutama di desa-desa miskin, dan dengan program ini diharapkan lebih dari 36 juta rakyat yang masih berada dibawah garis kemiskinan dapat dijangkau.
Dalam rangka penganekaragaman energi telah didorong produksi dan penggunaan gas bumi dan batubara dalam jumlah besar, disamping untuk meningkatkan hasil-hasil ekspornya. Dari sisi teknologi telah diuji coba sistem baru pemanasan industri yang menggunakan batubara, yaitu gasifikasi batubara untuk pengeringan teh, karet dan komoditi pertanian di Jawa Barat. Dengan meningkatnya harga BBM telah terjadi peningkatan minat penggunaan bahan bakar gas untuk kendaraan di kota-kota Jakarta, Surabaya, meskipun masih dalam jumlah sedikit. Kendala utama yang dihadapi adalah minat konsumen masih terbatas karena kendala teknis misalnya harus menyediakan alat tambahan pada mesin kendaraan, jumlah stasiun pengisian gas masih terbatas, selain masih perlu sosialisasi mengenai keselamatan penggunaannya.
Hasil-hasil yang diperoleh dalam pengembangan energi, antara lain (1) telah diterbitkan keputusan Menteri ESDM Nomor:1321.K/MEM/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi gas Nasional; (2) telah dioperasikannya fasilitas produksi, pengolahan dan penampungan migas terapung Belanak-Natuna, yang didisain untuk melakukan pengolahan minimal 500 juta kubik feet gas, 100.000 barel minyak dan kondensat serta 24.140 barel LPG setiap harinya; (3) telah dilakukannya penandatanganan kontrak investasai bidang migas pada 12 Desember 2004 sebanyak 46 Kontrak Kerja Sama (KKS); (4) telah ditetapkan/ diputuskan pemberian pasokan gas Aceh untuk pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) I dan II yang akan dijalankan dengan kapasitas penuh berdasarkan prinsip-prinsip komersial tanpa subsidi pemerintah; (5) telah dikeluarkan 2 izin usaha sementara dan 1 izin usaha untuk pengolahan migas, 2 izin usaha pengangkutan migas, 6 izin usaha sementara penyimpanan migas, dan 40 izin usaha sementara dan 5 izin usaha niaga.
Secara umum, semua langkah-langkah kebijakan energi diatas meliputi kelompok kebijakan (1) intensifikasi pencarian sumber energi; (2) penentuan harga energi yang dilakukan dengan memperhitungkan nilai keekonomiannya dengan mempertimbangkan biaya produksi dan kemampuan masyarakat;(3) diversifikasi energi; (4)penerapan konservasi energi dan pemerataan beban energi bagi konsumen; (5) mengoptimalkan neraca energi dalam bauran energi.
Di bidang lingkungan hidup, selain menyelesaikan kasus-kasus lingkungan yang akut (misalnya, kasus pencemaran Teluk Buyat, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bojong, pembukaan jalan Ladia Galaska), agenda kerja kabinet bidang lingkungan hidup yang terpenting adalah pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Hal utama yang dilakukan adalah terus mendorong pengembangan kemitraan para pihak untuk mewujudkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan melalui pengarusutamaan aspek lingkungan dalam tiap bentuk pembangunan di Indonesia. Di bidang pembangunan lingkungan hidup, kerja sama dan kemitraan yang ditelah dilakukan berkaitan dengan hal tersebut, antara lain pengembangan Bank Pohon, Bangun Praja, dan Kalpataru. Selain itu, telah pula dikembangkan program-program, seperti pengendalian dampak perubahan iklim, program penataan lingkungan, penanggulangan dampak emisi kendaraan, serta pengelolaan sampah dan pelaksanaan program subsidi kompos.

3.      Tindak Lanjut yang Diperlukan
Berbagai program akan terus dilanjutkan dengan harapan terwujudnya daya dukung lingkungan yang memadai serta penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan daerah.
Dalam pembangunan kehutanan, langkah yang akan diambil adalah penatagunaan kawasan hutan, merumuskan rencana makropembangunan kehutanan, pemantapan pengelolaan kawasan konservasi, melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya hutan, serta pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan.
Dalam bidang sumber daya kelautan, langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah percepatan pembuatan Indonesian Ocean Policy agar dapat dijadikan panduan dalam pengelolaan pesisir dan laut. Selain itu, di tingkat legislasi perlu pula difasilitasi percepatan penyelesaian Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir (UU-PWP) yang diharapkan dapat mempercepat penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah pesisir. Selanjutnya, dalam rangka pelestarian sumber daya kelautan, akan dipacu upaya perluasan kawasan konservasi laut daerah (KKLD), yang direncanakan dapat mencapai sasaran kawasan konservasi seluas 10 juta ha pada tahun 2010 dari kondisi saat ini seluas lebih kurang 5,6 juta ha.
Untuk memperkuat pembangunan kelautan, langkah selanjutnya, yang perlu diambil adalah penyelesaian batas wilayah laut dengan negara tetangga; penanganan dan pengembangan pulau-pulau kecil, terutama yang berada di wilayah perbatasan; dan penyelesaian penamaan pulau-pulau yang ada untuk didepositkan ke PBB sebagai bentuk pengakuan dunia.
Selain itu, prinsip pengelolaan wilayah pesisir terpadu perlu diterapkan secara konsisten, mulai dari hulu, tengah, dan hilir, melingkupi daerah aliran sungai (DAS) sampai dengan wilayah pesisir. Salah satu dukungan kegiatan yang diperlukan adalah melaksanakan rehabilitasi ekosistem dan habitat pesisir yang rusak, mempromosikan upaya-upaya mitigasi lingkungan pesisir laut dan pulau-pulau kecil, dan pengendalian pencemaran pesisir dan laut.
Dibidang sumber daya mineral dan pertambangan, upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif pada kegiatan hulu migas terus dilanjutkan. Selain itu untuk meningkatkan produksi minyak nasional perlu dilakukan pengembangan lapangan migas marginal, pengembangan lanjut brownfield, serta mempercepat pengembangan lapangan minyak baru yang sudah ditemukan yaitu lapangan Jeruk, West Seno, dan Cepu. Upaya pembangunan bidang pertambangan batu bara akan dilanjutkan dengan pengembangan teknologi upgraded brown coal (UBC) di pilot plant UBC di Palimanan-Cirebon
Untuk program diversifikasi energi, tindak lanjut yang diperlukan adalah pembangunan pipa transmisi gas untuk memperluas jaringan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan pembangunan transmisi ini maka penggunaan gas di dalam negeri akan meningkat dan menghemat pemakaian BBM. Upaya meningkatkan penggunaan batu bara akan dilanjutkan dengan penyediaan batu bara dalam jumlah yang cukup dan berlanjut untuk pembangkit listrik, pabrik semen, pabrik baja dan industri lainnya. Kendala yang dihadapi adalah masih terbatasnya luas area cakupan pemasaran gas karena terbatasnya jaringan transmisi dan distribusi untuk gas kota, serta kurang tersedianya jalur transportasi kereta api untuk pengangkutan batu bara secara murah dan cepat. Perlu ditingkatkannya pemanfaatan dan penelitian serta pengembangan energi alternatif dan terbarukan terutama diarahkan untuk konsumen yang berada di daerah perdesaan.
Untuk memenuhi kebutuhan energi di masa datang dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau perlu diupayakan penyediaan akses berbagai macam jenis energi untuk masyarakat misalnya perluasan jaringan outlet pemasaran energi non-BBM meliputi BBG (CNG) untuk kendaraan bermotor, depot LPG untuk peralatan mesin tidak bergerak, perluasan jaringan gas kota untuk rumah tangga dan penggunaan briket batu bara untuk rumah tangga, industri kecil dan peternakan di daerah perdesaan.
Dalam memenuhi kebutuhan energi mendatang yang tersedia dalam jumlah yang memadai, terjangkau, ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk berbagai macam jenis energi bagi segala lapisan masyarakat perlu diciptakan suatu system penyediaan dan transportasi energi yang lebih kompetitif dan mencerminkan harga pasar (keekonomian), menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan cadangan migas nasional, menjamin pasokan gas untuk pabrik pupuk, menjamin supply dan distribusi BBM dalam negeri, dan mendorong penggunaan energi alternatif.
Di bidang lingkungan hidup, pembangunan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup adalah tindak lanjut yang penting untuk dilakukan. Tujuannya, mendorong prinsip pembangunan berkelanjutan yang tetap melestarikan lingkungan hidup dalam pembangunan sosial ekonomi. Di samping itu, dalam program pembangunan lingkungan hidup yang dikembangkan ke depan harus telah mencakup pesan Presiden RI dalam pidato peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Istana Cipanas, 6 Juni 2005, yaitu antara lain menanamkan budaya bersih sejak dini, ekspose kota-kota yang bersih atau kotor, dan mengembangkan budaya hidup hemat (air, listrik, kertas, dan BBM).

H.     Percepatan Pembangunan Infrastruktur
1.      Permasalahan yang Dihadapi
Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat yang diiringi dengan pertumbuhan investasi di berbagai sektor ekonomi di Indonesia, mengakibatkan permintaan terhadap pelayanan infrastruktur juga meningkat secara tajam. Di pihak lain, ketersediaan infrastruktur di Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan dimaksud, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Pembangunan infrastruktur – yang terdiri dari sumber daya air, transportasi, pos dan telematika, ketenagalistrikan, serta perumahan dan permukiman – masih dihadapkan pada keterbatasan investasi dalam pembangunan infrastruktur, baik oleh pemerintah maupun swasta.
Untuk sumber daya air, perkembangan penduduk dan kondisi masyarakat Indonesia yang semakin sejahtera berdampak kepada meningkatnya kebutuhan terhadap air. Di sisi lain, kondisi prasarana sumber daya air semakin menurun akibat kurangnya pemeliharaan dan kondisi daerah hulu yang cenderung terus menurun mengakibatkan kemampuan pasokan air menjadi semakin terbatas. Kondisi kebutuhan air yang terus meningkat dan ketersediaan air yang semakin menurun berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan air, baik antarkepentingan maupun antarwilayah. Kebutuhan untuk pertanian dan rumah tangga akan berkompetisi dengan kebutuhan untuk industri. Demikian pula, suatu daerah yang mempunyai potensi air tawar akan memprioritaskan untuk kebutuhan di wilayahnya. Apabila kondisi seperti ini terus dibiarkan akan menimbulkan konflik yang lebih luas. Ketidakseimbangan pasokan dan ketersediaan air juga dapat mengancam kerusakan lingkungan karena adanya penggunaan air tanah yang tidak terkendali untuk memenuhi kekurangan pasokan air permukaan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif jangka panjang yang adil dan berkelanjutan.
Sementara itu, untuk permasalahan pengembangan transportasi adalah rendahnya investasi swasta, terutama disebabkan oleh ketidakpastian dalam penetapan tarif awal dan penyesuaian tarif terhadap inflasi. Tarif yang berlaku saat ini hampir di semua subsektor transportasi masih belum mencerminkan biaya. Sementara itu, kebijakan lainnya, yaitu subsidi silang tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah baru. Subsidi silang dalam pelaksanaannya sering tidak transparan dan akuntabel, bahkan menimbulkan moral hazard akibat adanya informasi yang asimetris. Tarif yang terdistorsi oleh subsidi telah memberikan sinyal yang keliru kepada investor swasta dan konsumen. Padahal, tarif atau harga merupakan sinyal utama bagi produsen (investor) dan konsumen dalam membuat keputusan investasi dan konsumsi. Ketika investor swasta melihat investasi di sektor transportasi tidak menguntungkan karena tarif yang sangat rendah, mereka tidak tertarik untuk berinvestasi. Sebaliknya, dengan tarif yang rendah, konsumen atau masyarakat menggunakan jasa transportasi secara berlebihan (overconsumed).
Implikasi lebih lanjut dari permasalahan di atas adalah terjadinya penurunan kualitas dan jangkauan pelayanan transportasi yang diindikasikan oleh (1) terbatasnya kemampuan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi, baik secara rutin maupun berkala, mengakibatkan banyaknya prasarana transportasi lebih cepat rusak jika dibandingkan dengan umur ekonomis yang seharusnya; (2) masih lemahnya peran dan fungsi transportasi untuk membuka dan mengembangkan wilayah tertinggal, terisolir dan perbatasan; (3) masih rendahnya daya saing armada pelayaran nasional dan maskapai penerbangan nasional baik untuk pasar domestik maupun internasional.
Pada pelayanan pos dan telematika, permasalahan pokok yang dialami sepanjang tahun 2004 hingga saat ini adalah (1) masih rendahnya kinerja dan daya saing BUMN pos dan penyiaran sehingga pembangunan baru sangat terbatas; (2) masih lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kompetisi pada penyelenggaraan telekomunikasi sambungan tetap pascaduopoli sehingga perselisihan antar-operator masih terjadi; (3) belum dapat diimplementasikannya perubahan kode akses sambungan langsung jarak jauh karena belum selesainya persiapan teknis; (4) masih belum optimalnya peran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akibat belum jelasnya pemisahan struktur dan kewenangan antara Pemerintah dan BRTI; (5) masih belum optimalnya pelaksanaan program Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation) pada pelayanan telematika dan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) pada pelayanan pos; (6) belum optimalnya kegiatan pengawasan dan pemanfaatan frekuensi radio sehingga masih terjadi ketidakefisienan pengalokasian frekuensi dan interferensi antarfrekuensi; dan (7) masih terbatasnya pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi akibat kurangnya kesiapan pendukung, seperti standardisasi, otentikasi, serta keamanan sistem dan transaksi data.
Sementara itu, dalam pengembangan ketenagalistrikan permasalahan saat ini adalah kondisi cadangan kapasitas tenaga listrik secara nasional masih pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan, baik pada sistem Jawa Madura Bali (Jamali) maupun sistem Luar Jamali. Untuk sistem pembangkit beberapa wilayah masih mengalami krisis listrik, karena pada umumnya sebagian besar sistem Luar Jamali bekerja dengan cadangan listrik (reserved margin) diikuti dengan keterbatasan pasokan batu bara yang ada sangat rendah, yaitu rata-rata dibawah 15 persen. Selain itu, pada pembangunan listrik perdesaan, meskipun sampai dengan akhir tahun 2004 telah terlistriki sebanyak 52.007 desa dan rasio desa terlistriki telah mencapai 78,5 persen dengan jumlah pelanggan sebesar 20.031.297 pelanggan, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pembangunan listrik perdesaan, yaitu kondisi geografis yang sulit dijangkau, kurangnya kemampuan pendanaan pemerintah, serta letak pusat beban yang jauh dari pembangkit listrik serta tingkat beban yang secara teknis dan ekonomis belum layak untuk dipasok oleh pembangkit skala besar.
Pada pembangunan perumahan, permasalahan utama yang dihadapi adalah makin meningkatnya jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah, terbatasnya kemampuan menyediakan perumahan jika dibandingkan dengan permintaan, dan meningkatnya luasan kawasan kumuh. Diperkirakan backlog ketersediaan rumah pada tahun 2004 berjumlah 5,8 juta unit rumah dan akan bertambah menjadi 11,6 juta pada akhir 2009. Dalam pelayanan air minum dan air limbah, permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya cakupan pelayanan air minum PDAM; meluasnya daerah tidak terlayani air minum perpipaan akibat menurunnya kualitas air baku; rendahnya cakupan pelayanan air limbah; dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penanganan air limbah. Pada tahun 2002 tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan baru mencapai 33,3 persen, sedangkan di kawasan perdesaan hanya mencapai 6,2 persen. Akses penduduk ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah dasar (tidak diolah) mencapai 63 persen.
Demikian pula, dalam pembangunan persampahan, masih dihadapi permasalahan pokok, yaitu menurunnya kualitas pengelolaan persampahan Data menunjukkan bahwa jumlah sampah terangkut baru mencapai 38,2 persen dan untuk pelayanan sistem drainase, masih terdapat 7,34 persen rumah tangga yang mendiami kawasan rawan banjir permanen akibat buruknya kualitas dan kuantitas sistem jaringan drainase.


2.      Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai
Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh adalah (1) pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan pendayagunaan; (2) peningkatan fungsi jaringan irigasi; (3) pengendalian daya rusak air; (4) pengembangan kelembagaan;
Hasil-hasil yang diperoleh (1) upaya konservasi air dilakukan melalui pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dengan memerhatikan kepentingan masyarakat hulu dan masyarakat hilir yang adil dan seimbang, keseimbangan antara demand dan supply untuk pemanfaatan jangka panjang dan jangka pendek; (2) rehabilitasi prasarana sumber daya air juga dilakukan untuk memertahankan tingkat layanan sumber daya air, baik untuk memenuhi kebutuhan air bagi rumah tangga, industri, irigasi; maupun pengendalian banjir; (3) hasil judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah memperkuat keberadaan UU tersebut dan menunjukkan perubahan mendasar dalam pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan. Pola pengelolaan sumber daya air yang partisipatif diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar pemanfaat, pembuat kebijakan dan pihak-pihak lain yang berkentingan sehingga dapat mengurangi potensi konflik air; (4) beberapa peraturan perundangan sebagai pedoman pelaksanaan telah dipersiapkan, tetapi masih memerlukan koordinasi dan konsultasi, baik antarinstansi pusat dan daerah maupun dengan masyarakat dan para ahli; (5) dalam rangka meningkatkan koordinasi dan mengurangi potensi konflik air, diperlukan segera suatu wadah koordinasi yang dapat mengakomodasikan semua pihak pemangku kepentingan. Selain itu, untuk memberikan bekal kepada petani pemakai air agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air juga dilakukan pemberdayaan.
Untuk meningkatkan kinerja pelayanan sektor transportasi, langkah kebijakan yang diambil di samping melanjutkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi dilakukan upaya (1) melanjutkan reformasi dan restrukturisasi serta mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan prasarana dan sarana transportasi; (2) mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana transportasi melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi transportasi; (3) penanganan kendaraan bermuatan lebih secara komprehensif dan dengan melibatkan instansi terkait, terutama dalam pelaksanaan dan pengawasannya; serta (4) mengembangkan transportasi yang berkelanjutan, terutama dengan mendorong pembangunan dan penggunaan transportasi umum di perkotaan; (5) meningkatkan aksesibilitas pada wilayah-wilayah yang tertinggal, terisolasi serta pulau-pulau kecil; (6) meningkatkan keselamatan lalu lintas semua moda transportasi meliputi angkutan jalan raya, kereta api, angkutan laut, dan udara serta penyeberangan.
Hasil-hasil yang telah dicapai, antara lain adalah (1) sedang diselesaikannya pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi di berbagai wilayah, termasuk pembangunan jalur ganda kereta api Yogya-Kutoarjo, Cikampek-Cirebon, double-double track Cikarang-Manggarai; (2) untuk meningkatkan minat swasta berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur telah diterbitkan UU No. 38/2004 tentang Jalan, Perpres No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, PP No. 15/2005 tentang Jalan Tol dan Pembentukan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), serta diterbitkan dan diberlakukan Inpres No. 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional serta PP No. 44/2005 tentang Piutang Maritime dan Mortgage; (3) Untuk mengatasi kerusakan jalan akibat kendaraan bermuatan lebih diberlakukan ketentuan pembatasan kendaraan bermuatan lebih (excess-load) secara komprehensif; (4) dalam rangka meningkatkan keselamatan dan mempertahankan tingkat pelayanan telah dilaksanakan pembangunan dan pengoperasian alat pengujian kendaraan bermotor (PKB) di Lampung Selatan dan Poliweli, Sulawesi Selatan, rehabilitasi sarana dan prasarana, pengerukan alur pelayaran, pemasangan rambu jalan, rambu suar dan rambu sungai, sarana bantu navigasi; (5) mulai tahun 2004 khusus untuk transportasi laut diterapkan standar keselamatan dan keamanan (International Ship and Port Facilities security/ISPS Code) dengan menerbitkan International Ships Security Certificate (ISSC) terhadap 26 pelabuhan umum dan 352 kapal; (6) pengadaan dan pengoperasian sarana transportasi di wilayah-wilayah yang tertinggal, perbatasan dan terisolasi dengan skim subsidi keperintisan; (7) penyelesaian bandara Ketaping-Padang, Juanda-Surabaya, SM. Badarudin II Palembang, Hasanuddin Makasar.
Sementara itu, untuk sektor pos dan telekomunikasi langkah-langkah kebijakan yang ditempuh adalah (1) restrukturisasi penyelenggaraan pos dan telematika; (2) peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur pos dan telematika; dan (3) peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Hasil-hasil yang telah diperoleh adalah (1) penyempurnaan dan penyusunan berbagai perangkat peraturan sektor pos dan telematika yang (a) mendorong pelaksanaan restrukturisasi sektor, seperti Keputusan Menteri Perhubungan No. 28–35 Tahun 2004 terkait restrukturisasi penyelenggaraan telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No. 11–13 Tahun 2005 terkait penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik, (b) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah nonkomersial, seperti PP No. 27 dan 28 Tahun 2005 yang mengatur pemanfaatan dana operator telekomunikasi sebagai dana USO telekomunikasi, serta (c) mendorong pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti penyelesaian penyusunan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik; (2) pelaksanaan program Kewajiban Pelayanan Publik pada Pos dan Penyiaran yang meliputi penyediaan dana kompensasi PSO pada Pos dan Penyiaran, dan Kewajiban Pelayanan Universal pada Telematika yang meliputi penyediaan fasilitas telekomunikasi sebanyak 2.635 satuan sambungan di 2.341 desa; (3) rehabilitasi infrastruktur pos dan penyiaran; (4) pengubahan status kelembagaan PT TVRI (persero) dan Perjan RRI menjadi lembaga penyiaran publik; dan (5) restrukturisasi kelembagaan eksekutif di bidang pos dan telematika melalui pembentukan Departemen Komunikasi dan Informatika yang merupakan penggabungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Lembaga Informasi Nasional, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Untuk pembangunan ketenagalistrikan, langkah kebijakan yang dilakukan adalah (1) pemulihan pemenuhan kebutuhan listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan listrik, terutama di daerah krisis listrik; (2) peningkatan partisipasi investasi swasta, pemerintah daerah, dan koperasi; (3) peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan efisien dan diversifikasi energi; (4) peningkatan kemadirian industri ketenalistrikan; (5) penyesuaian tarif secara bertahap.
Hasil-hasil yang telah dicapai meliputi (1) pembangunan pembangkit baru dan penyelesaian pembangunan pembangkit serta pembangunan gardu induk, jaringan transmisi dan distribusi. Untuk pembangkit listrik, yaitu PLTA Wonorejo (6,5 MW), PLTA Besai (2x14 MW), PLTA Sipansihaporas Unit I (17 MW), PLTA Renun (82 MW), PLTU Tarahan 3 dan 4 (2x100 MW), PLTP Lahendong (20 MW), dan PLTA Bili-Bili (20 MW). Untuk gardu induk, jaringan transmisi dan distribusi, yaitu penambahan gardu induk 150 kV dan jaringan transmisi 150 kV dan 275 kV di Sumatra, interkoneksi 500 kV bagian selatan Jawa serta interkoneksi 150 kV di Sulawesi; (2) mengembangkan pembangkit listrik panas bumi (PLTP), yang ditujukan untuk meningkatkan jaminan pasokan energi primer untuk pembangkit; (3) penyusunan studi master plan geothermal; (4) persiapan tiga proyek upstream-downstream PLTP, yang ditujukan untuk dapat dijadikan semacam benchmark mengenai biaya, tarif uap, dan tarif listrik untuk pengembangan panas bumi ke depan; (5) telah ditandatangani 3 proyek pembangkit listrik, yaitu PLTU Minemouth 4x600 MW di Sumatra Selatan, PLTU Parit baru 2x55 MW di Kalimantan Barat, dan PLTU Tanjung Jati A di Jawa 2x660 MW.
Sementara itu, untuk mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan, langkah kebijakan diarahkan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, aman, terjangkau dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah; serta meningkatkan kualitas perumahan melalui penguatan lembaga komunitas. Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program pengembangan perumahan adalah sebagai berikut: (1) terbitnya peraturan mengenai pembiayaan sekunder perumahan; (2) pengembangan sistem perumahan swadaya melalui bahan bangunan bergulir untuk 38.189 unit rumah di 30 provinsi; (3) pengembangan perumahan swadaya dan perbaikan permukiman kumuh melalui fasilitasi penyusunan proposal kredit mikro perumahan sebanyak 580.931 unit rumah di 30 provinsi; (4) fasilitasi pengembangan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa); dan (5) dukungan prasarana dasar lingkungan sebanyak 19 twin block (1.824 unit) pada 14 lokasi; (6) penanganan tempat tinggal bagi korban bencana.
Dalam rangka pemenuhan pelayanan kebutuhan air minum dan air limbah, kebijakan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan keberlanjutan (sustainability) pelayanan air minum dan air limbah; meningkatan pendidikan dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat; serta meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan/pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan air limbah. Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program pengembangan prasarana dan sarana air minum dan air limbah sebagai berikut: (1) terbitnya Peraturan Pemerintah No. 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); (2) peningkatan pelayanan air minum sebesar 5.281 liter/detik pada 386 desa dan menjangkau sekitar 6,28 juta jiwa; (3) pembangunan prasarana dan sarana air limbah yang melayani sekitar 3,1 juta jiwa pada 248 kabupaten/kota; (4) penanganan air minum dan air limbah pada daerah bencana. Sementara itu, untuk mendukung pembangunan persampahan dan drainase kebijakan ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan persampahan; meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan dan drainase; dan peningkatan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan dan drainase. Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program pengembangan prasarana dan sarana persampahan dan drainase sebagai berikut: (1) peningkatan pelayanan persampahan untuk sekitar 3 juta jiwa pada 177 kabupaten/kota; (2) peningkatan pelayanan drainase untuk areal permukiman seluas 334 ha pada 163 kabupaten/kota; (3) penanganan persampahan pada daerah yang mengalami bencana.

3.      Tindak Lanjut yang Diperlukan
Pengelolaan sumber daya air terus dilakukan dengan memerhatikan berbagai kepentingan secara adil dan berkelanjutan. Kualitas operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air perlu mendapat perhatian dari semua pihak dalam rangka mempertahankan tingkat layanan sumber daya air. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sumber daya air terus dilanjutkan dengan mengutamakan upaya konservasi air. Pendekatan nonkonstruksi lebih diprioritaskan dan diimbangi dengan pendekatan konstruksi untuk kebutuhan jangka pendek. Upaya mempertahankan prasarana sumber daya air perlu terus dilanjutkan melalui peningkatan operasi dan pemeliharaan, serta rehabilitasi terhadap prasarana sumber daya air yang rusak.
Selain itu, dalam rangka implementasi UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air diperlukan peraturan perundangan sebagai pedoman pelaksanaannya. Untuk itu, seluruh peraturan perundangan sebagai pedoman pelaksanan UU tersebut perlu segera diterbitkan yang penyusunannya melibatkan secara aktif seluruh pemangku kepentingan. Dewan sumber daya air sebagai wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air perlu segera dibentuk.
Untuk pengembangan transportasi, berbagai tindak lanjut untuk mempercepat penyediaan prasarana dan sarana transportasi masih diperlukan. Tindak lanjut dimaksud terutama untuk mengurangi kesenjangan antara permintaan dan penawaran serta untuk meningkatkan jangkauan pelayanan transportasi agar dapat memenuhi kebutuhan jasa transportasi di daerah-daerah tertinggal, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi yang lain. Oleh karena itu, tindak lanjut pembangunan transportasi diprioritaskan pada: (1) peningkatan aksesibilitas barang dan jasa dari pusat produksi ke pemasaran melalui upaya penanganan prasarana dan sarana transportasi; (2) pemulihan kondisi angkutan umum masal sesuai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal serta pengurangan beban angkutan jalan raya dengan membatasi muatan yang berlebihan; (3) pengembangan armada laut nasional untuk meningkatkan pangsa armada nasional dalam aktivitas pelayaran domestik; (4) pelaksanaan kebijakan membuka pasar (multi operator) bagi angkutan udara disertai dengan peningkatan pengawasan dan pembinaan keselamatan, keamanan, dan pelayanan bagi setiap operator jasa transportasi udara; (5) penyusunan rencana pembangunan intermoda transportasi, terutama pengembangan jaringan kereta api lingkar Jabodetabek, termasuk KA Bandara Soekarno Hatta-Manggarai dan wacana pengembangan jaringan KRL pelabuhan Tanjung Priok-Manggarai; (6) perumusan kebijakan strategis tentang tarif, subsidi serta deregulasi sektor transportasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan jasa transportasi; (7) melanjutkan kebijakan hemat energi nasional melalui program transportasi berkelanjutan, program langit biru, dan program laut bersih.
Untuk mendukung peran pos dan telematika dalam menjamin kelancaran arus informasi, terdapat beberapa hal yang masih perlu dilakukan, yaitu (1) menyusun dan menyempurnakan berbagai perangkat peraturan penyelenggaraan pos dan telematika untuk (a) mendukung pelaksanaan restrukturisasi sektor, (b) mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pos dan telematika, dan (c) mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; (2) melakukan penataan kelembagaan, termasuk perkuatan BRTI, dan struktur industri untuk mendukung terciptanya kompetisi yang setara dalam penyelenggaraan pos dan telematika; (3) meningkatkan pengawasan pelaksanaan kompetisi dalam penyelenggaraan pos dan telematika; (4) meningkatkan intensitas dan efektivitas sosialisasi perubahan peraturan dan implikasinya; (5) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program Kewajiban Pelayanan Publik pada pelayanan Pos dan Penyiaran, serta Kewajiban Pelayanan Universal pada Telematika; (6) meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, terutama di daerah nonkomersial; (7) meningkatkan efisiensi dan pengawasan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit; (8) meningkatkan kualitas dan jangkauan infrastruktur penyiaran, terutama di daerah perbatasan dan blank spot; (9) mendorong pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti e-government, e-procurement, dan e-commerce; dan (10) memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, terutama di wilayah perdesaan, dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya.
Untuk mendukung pengembangan ketenagalistrikan, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan tindak lanjut, yaitu (1) mencari alternatif sumber pembiayaan, baik dalam negeri maupun luar negeri dan skema pendanaan lunak; (2) menarik investor asing melalui penetapan harga listrik sesuai dengan keekonomiannya secara bertahap; (3) subsidi terhadap energi konvensional secara bertahap akan dikurangi, sehingga proyek energi terbarukan untuk pembangkit listrik layak dikembangkan; (4) upaya diversifikasi dan konservasi energi dari konsumsi BBM menjadi gas; (5) upaya penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasikan perkembangan yang ada; (6) pengkajian mendalam mengenai model/struktur industri ketenagalistrikan; (7) peningkatan dan perbaikan efisiensi teknis dan nonteknis, (8) upaya pelaksanaan subsidi tepat sasaran; (9) melanjutkan upaya akreditasi kelembagaan di sektor ketenagalistrikan; (10) penurunan biaya investasi melalui penyederhanaan desain dan standar konstruksi listrik perdesaan dan pemanfaatan sumber daya lokal tanpa mengurangi standar keselamatan dan keamanan; (11) penurunan komponen biaya operasi dan pemeliharaan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya setempat, termasuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia; (12) pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang efisien melalui penyediaan fasilitas publik yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat setempat dan (13) pengembangan lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan sampai ke tingkat kabupaten yang diikuti skema pendanaan kredit mikro (kredit lunak) yang mendukung pelaksanaan usaha penyediaan dan penyambungan tenaga listrik sampai ke konsumen.
Untuk mendukung pengembangan perumahan terdapat beberapa hal yang masih memerlukan tindak lanjut, yaitu (1) pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif dalam pembangunan perumahan; (2) peningkatan akses masyarakat terhadap kredit mikro (small scale credit) untuk pembangunan/perbaikan rumah yang berbasis swadaya masyarakat; (4) peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan rumah sederhana, kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks transmigrasi. Untuk mendukung pengembangan pelayanan air minum terdapat beberapa hal yang masih memerlukan tindak lanjut, yaitu (1) peningkatan cakupan pelayanan air minum dan air limbah; (2) pelaksanaan kampanye publik, mediasi, dan fasilitasi, kepada masyarakat mengenai perlunya perilaku hidup bersih dan sehat; (3) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan air minum dan air limbah. Selain itu, untuk mendukung pengembangan pelayanan persampahan dan drainase terdapat beberapa hal yang masih memerlukan tindak lanjut, yaitu (1) pembangunan sistem pengelolaan sampah dengan cara daur ulang (reduce, reuse, recycle) dan berbasis masyarakat; (2) pemasyarakatan struktur pembiayaan dalam penanganan persampahan dan drainase; (3) penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana tindak penanggulangan sampah secara nasional.

I.       Rehabilitasi NAD dan Nias
1.      Permasalahan yang Dihadapi
Bencana gempa bumi pada yang berkekuatan 8,9 skala Richter yang diikuti gelombang tsunami di NAD dan Pulau Nias, Sumatra Utara di penghujung tahun 2004 telah menelan korban jiwa dan harta benda dalam jumlah yang sangat besar. Akibat dari bencana tersebut, kehidupan masyarakat di wilayah terkena bencana mengalami kelumpuhan hampir di semua bidang. Untuk membangun kembali masyarakat NAD dan Nias yang hancur, diupayakan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, setelah upaya tanggap darurat selesai dilaksanakan.
Pembangunan kembali masyarakat dan wilayah NAD dan Nias dihadapkan pada berbagai masalah, antara lain (1) korban manusia yang sangat besar, baik yang meninggal maupun yang hilang, hancurnya permukiman penduduk; (2) lumpuhnya pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, keamanan, sosial, dan pelayanan pemerintahan; (3) tidak berfungsinya infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, rumah sakit, listrik, pelabuhan, sistem transportasi dan telekomunikasi; dan (4) hancurnya sistem sosial dan ekonomi sehingga aktivitas produksi, perdagangan, dan perbankan mengalami stagnasi total.

2.      Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai
Adapun langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan sejak terjadinya gempa bumi dan tsunami, Pemerintah mengambil langkah-langkah penanggulangan di antaranya segera menyatakan bencana Aceh dan Sumatra Utara ini sebagai bencana nasional melalui Keppres Nomor 112 Tahun 2004. Hal ini disertai arahan direktif kepada seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu dan kepala daerah terkait untuk melakukan tindakan secara komprehensif dalam penanganan tanggap darurat bencana alam tersebut, yang selanjutnya, telah diterbitkan pula Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa dan Tsunami. Sementara itu, dalam melakukan penanganan darurat dilakukan mobilisasi sumber daya nasional dan daerah, melalui pembentukan Satuan Koordinasi Pelaksana Khusus Aceh yang beranggotakan para pejabat kementerian/lembaga terkait, yang secara operasional diarahkan pada kegiatan evakuasi dan pemakaman jenazah korban, penanganan pengungsi, pemberian bantuan darurat, pelayanan kesehatan, sanitasi dan air bersih, pembersihan kota dan penyiapan hunian sementara (huntara). Selanjutnya, untuk mengembalikan fungsi pemerintah daerah diturunkan sejumlah Tim Pendamping dari Departemen Dalam Negeri ke dua puluh kabupaten/kota di Provinsi NAD, serta dilakukan pembentukan pos-pos komando untuk memperlancar pelaksanaan bantuan tanggap darurat oleh setiap instansi, dan pengamanan berbagai arsip/dokumen pertanahan.
Upaya penanggulangan dan pemulihan tersebut dilakukan dengan pendekatan secara utuh dan terpadu melalui tiga tahapan, yaitu tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi, yang harus berjalan secara bersamaan dalam pelaksanaan penanggulangan dampak bencana. Tahap tanggap darurat, yang telah dilaksanakan pada bulan Januari 2005 sampai dengan Maret 2005, bertujuan menyelamatkan masyarakat yang masih hidup dengan sasaran utama adalah penyelamatan dan pertolongan kemanusiaan. Pada tahap tanggap darurat tersebut masyarakat umum, Pemda NAD, unsur-unsur TNI, PMI, berbagai LSM lokal/nasional dan pihak lainnya dengan sigap membantu menyelamatkan kehidupan dari keluluhlantakan tersebut. Respon masyarakat Indonesia tersebut sangat luar biasa besar dalam membantu masyarakat Aceh dan Nias mengatasi akibat bencana ini. Di samping itu, dukungan masyarakat internasional melalui tim penyelamat (rescue team) sangat membantu percepatan upaya-upaya tanggap darurat dengan berbagai perlengkapan dan tim medisnya, dan juga besarnya kesediaan (commitment) para donor multilateral dan bilateral dan masyarakat internasional dalam memulihkan masyarakat NAD dan Nias.
Selanjutnya, tahap rehabilitasi, yang ditargetkan dapat dilaksanakan mulai April 2005 hingga Desember 2006, ditujukan untuk mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat, seperti rehabilitasi masjid, rumah sakit, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian yang sangat diperlukan. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik hingga pada tingkat yang memadai. Dalam tahap rehabilitasi ini, juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek hukum melalui penyelesaian hak atas tanah, dan yang terkait dengan aspek psikologis melalui penanganan trauma korban bencana.
Pada tahap rekonstruksi, yang ditargetkan dapat dilaksanakan mulai bulan Juli 2005 hingga akhir tahun 2009, ditujukan untuk membangun kembali kawasan kota, desa dan aglomerasi kawasan dengan melibatkan semua masyarakat korban bencana, para pakar, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Sasaran akhir tahap rekonstruksi ini adalah terbangunnya kembali kehidupan masyarakat yang lebih baik di wilayah yang terkena bencana. Pada tahap ini juga akan dibangun instalasi sistem peringatan dini bencana alam untuk mencegah korban yang besar di kemudian hari jika terjadi bencana gempa bumi dan tsunami lagi di berbagai wilayah negara.
 Pada saat ini tahap tanggap darurat telah selesai dilaksanakan, dan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias telah dimulai. Dari segi pendanaan, telah diperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menganggarkan Rp 8,4 triliun bagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias untuk tahun anggaran 2005, dengan rincian Rp3,9 triliun akan disalurkan melalui Badan Pelaksana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias, dan sisanya, Rp4,4 triliun akan dikerjakan oleh kementerian atau lembaga negara terkait setelah melakukan koordinasi dengan BRR.
Di luar anggaran pemerintah, proses rehabilitasi dan rekonstruksi telah berhasil menjaring komitmen dari negara-negara donor, baik secara bilateral maupun multilateral, dukungan lembaga internasional yang tergabung di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), LSM internasional dan partisipasi kalangan perusahaan swasta, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Beberapa hasil pembangunan yang dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Juli 2005 adalah dibangunnya 3.200 unit rumah di sejumlah lokasi di Aceh dan Nias oleh berbagai lembaga dalam dan luar negeri. Untuk pembangunan kembali akses transportasi, Pemerintah dengan bantuan Palang Merah Singapura dan Pemerintah Singapura, telah memulai pelaksanaan pengerjaan Pelabuhan Meulaboh, dan melalui bantuan pemerintah Australia dan United Nations Development Programme (UNDP) kegiatan pembangunan kembali Pelabuhan Ulee Lheue di Banda Aceh juga tengah berlangsung. Untuk pemulihan kembali sebagian akses jalan di pantai barat Aceh, pemerintah Amerika Serikat melalui United States Agency for International Development (USAID), telah menyetujui pendanaan untuk pembangunan kembali jalan raya antara Meulaboh dan Banda Aceh. Hasil-hasil lain sejauh ini adalah pembentukan 20 children center yang merupakan tempat perawatan kesehatan anak dan penanganan trauma psikologis, pendataan penduduk, dan aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana, pemulihan aktivitas kepemudaan, dan keolahragaan serta fungsi-fungsi kelembagaannya.

3.      Tindak Lanjut yang Diperlukan
Dengan memerhatikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang dilaksanakan, beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian adalah (1) persoalan pemilikan hak tanah dan tata guna lahan; (2) kurangnya ketersediaan bahan baku dan bangunan dalam jumlah besar akibat rusaknya mata rantai distribusi dan penyimpanan; (3) kemungkinan terjadinya peningkatan harga barang akibat membengkaknya permintaan di pasar; (4) isu korupsi yang memerlukan proses audit untuk menjamin berlangsungnya prinsip transparansi dan akuntabilitas; (5) pelaksanaan Proyek Ladia Galaska yang berpotensi mengganggu kelestarian hutan Leuser jika tidak dikelola dengan baik; (5) keefektifan upaya reformasi birokrasi dan pemerintahan dengan memberdayakan dan membangun kembali birokrasi dan aparat pemerintah daerah; dan (6) tindak lanjut dari proses perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, yang menuntut kesiapan dari pihak Pemerintah untuk mempersiapkan upaya penciptaan lapangan kerja dan pemukiman kembali para anggota eks-GAM di tengah masyarakat Aceh.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar